Hukum
Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono. (Ist)

JAKARTA- Undang-Undang Sistim Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN karena telah merugikan kaum buruh. Sudah waktunya kaum buruh mendorong Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang bagi kedua Undang-undang ini. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (16/7).

“Undang-undang SJSN dan Undang-Undang BPJS telah merugikan negara dan kaum buruh bahkan, seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibiarkan maka negara dan rakyat terus menerus dirugikan oleh Undang-undang tersebut,” tegasnya.

Ia mengatakan gerakan buruh perlu mendiskusikan bersama, agar perjuangan kesejahteraan pekerja/buruh memperioritaskan terlebih dahulu penerapan norma yang sudah diatur pada UU Ketenagakerjaan secara teknis, baru meningkat pada perjuangan syarat kerja yang lebih baik.

“Terutama Undang-Undang Jaminan Sosial tanpa kecuali persyaratan yang menyebabkan disklaimer. Untuk itu segera revisi atau keluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU 40 Tahun 2004 Tentang SJSN tanpa syarat dan  disklaimer untuk JK, JKK Jaminan Kesehatan, JHT, dan Jaminan  Pensiun,” tegasnya.

Menurutnya, kebanyakan serikat buruh fokus pada penyelesaian perselisihan dan syarat kerja dan belum fokus pada implementasi atau penerapan peraturan perundangan yang telah mengatur norma atau standar dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Pimpinan Gerakan Buruh terbesar di Indonesia ini menjelaskan, keseimbangan perhatian perjuangan terhadap penyelesaian perselisihan dan penyusunan syarat kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah atau Perjanjian Kerja Bersama idealnya diimbangi dengan perjuangan penerapan hak-hak pekerja yang sudah diatur sebagai norma atau standar sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan.

“Sumber permasalahan perburuhan/ketenagakerjaan diawali dengan belum diterapkannya secara teknis aturan atau norma yang berhubungan status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha apakah bersifat tetap atau tidak tetap, hal ini adalah hal yang paling dasar dalam hubungan kerja,” jelasnya.

Menurutnya, banyaknya kasus out sourcing yang menyebabkan tidak terciptanya jaminan keberlangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh yang berimbas juga dengan sulitnya peningkatan  kesejahteraan dengan peningkatan upah yang hanya berstandar pada upah minimum.

“Penyebabnya secara teknis adalah pelaksanaan outsourcing hanya didasarkan pada Pasal 64, 65 dan 66 tanpa pemenuhan syarat Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No 13/2003,” jelasnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan hubungan kerja yang berhubungan dengan PK, PKWT dan penyerahan pekerjaan pd perusahaan lain (out sourcing), harus benar-benar dengan pemahaman teknis secara komprehensif penerapan Pasal 50 s/d Pasal 66 UU No 13/2003.

Penyimpangan pelaksanaan norma yang diatur pada Pasal 50 s/d Pasal 66 UU No 13/2003, adalah merupakan pelanggaran bukannya perselisihan. Selama ini penanganan penyimpangan pembuatan PK, PKWT dan out sourcing cenderung melalui perselisihan dgn negosiasi.

“Seharusnya penanganannya dikoordinasikan dengan Pengawasan Ketenagakerjaan, hal inilah yang selama ini kurang menjadikan perhatian kita bersama,” tegasnya.

Ia mengingatkan, bila pembuatan PK, PKWT dan pelaksanaan out sourcing tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 s/d Pasal 66 UU No 13/2003. Dampak yang ditimbulkan akan sangat jauh, pada upah, upah lembur, cuti, jaminan sosial dan lainnya. (Web Warouw)

 

Add comment

Security code
Refresh