Hukum
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning. (Ist)

JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning prihatin sekaligus mengecam dugaan penyalahgunaan dana BPJS oleh 40 Rumah Sakit di Sumatera Utara. Hal ini diungkapkannya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (22/7)

"Walau ini adalah penemuan Tim  Intelejen Kejati Sumut, dan masih perlu dibuktikan di depan pengadilan, tapi harus segera ditindakkanjuti berbagai pihak,” ujarnya.

Menurutnya hal penyelewengan dana BPJS Kesehatan oleh rumah sakit adalah masalah serius karena berhubungan dengan kebutuhan pelayanan pasien.

“Ini sangat serius, satu rumah sakit menyalahgunakan pencairan dana BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Potensi kerugian negara mencapai Rp 5 milyar. Bila nanti terbukti 40 rumah sakit lainnya melakukan hal yang sama, berapa kerugian negara?" kecam anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IX DPR RI itu.

Lebih lanjut Ribka Tjiptaning yang juga seorang dokter ini mendesak Kejati (Kejaksaan Tinggi) di seluruh propinsi melakukan hal yang sama seperti dilakukan Kejati Sumut.

"Saya menduga rumah sakit lainnya di luar Sumut ada kemungkinan melakukan hal yang sama. Saya menduga BPJS Kesehatan tidak cermat dalam mengawasi pelaksanan MoU dengan rumah sakit. Dan ini saatnya mencari penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan," jelasnya lagi.

Tjiptaning meminta agar Pemerintah bersama DPR RI Komisi IX segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk memeriksa semua rumah sakit dimulai dari Sumatera Utara.

"Saya mendesak Ketua Komisi IX  DPR RI untuk melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi III DPR RI, untuk mengundang Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, dan KPK. Kasus di Sumut harus menjadi titik pijak penegak hukum untuk mengungkap moral hazard rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ," pungkasnya. (P. Hariyanto)

Add comment

Security code
Refresh