Hukum
Konferensi Pers Setara Institute, di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (18/8). (Ist)

JAKARTA- Setara Institute menilai produktivitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perkara perundang-undangan justru bermasalah. Pada sisi lain, hal itu malah menunjukkan kualitas legislasi buruk.

“Jadi produktivitas MK memutus perkara mengindikasikan produk kerja DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang itu buruk atau kalau mau bahasa yang moderat, bermasalah,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani di kantornya, Jakarta Selatan, Ahad (18/8).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja MK dalam menguji dan memutus perkara. Jokowi menyebut MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian undang-undang.

“Putusan-putusan MK tersebut turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi,” ujar Jokowi saat memberi pidato dalam sidang tahunan MPR kemarin (16/8).

Lembaga Setara Institute merilis hasil penelitian terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka waktu setahun sejak 10 Agustus 2018 hingga kini.

Berdasarkan hasil penelitian Setara Institute, MK telah mengeluarkan 91 putusan terkait pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu setahun.

Putusan tersebut di antaranya, lima putusan kabul, 50 putusan tolak, 31 putusan tidak dapat diterima, dan lima produk hukum yang berbentuk ketentuan ketetapan.

"Dari 91 putusan pengujian UU tersebut, secara garis besar dikategorikan pada cluster isu hak sipil dan politik (32) putusan, dikategorikan ‎sebagai isu hak ekonomi, sosial, dan budaya (24) putusan, dan (35) putusan dikategorikan sebagai isu rule of law," ujar peneliti hukum Setara Institute, Inggrit Ifani, di Jakarta, Minggu (18/8).

Sementara itu, terdapat delapan putusan MK yang dianggap negatif oleh Setara Institute dalam kurun waktu satu tahun.

"Setara Institute memberikan tone negatif pada delapan putusan (putusan tolak)," tutur Inggrit.

Delapan putusan 'bernada' negatif tersebut diantaranya terkait Presidential Treshold, penyerahan masa konsesi jalan tol seutuhnya pada pemerintah dan pengusaha, penyelenggaraan peradilan pengujian Peraturan Perundang-Undangan secara tertutup oleh Mahkamah Agung.

Kemudian, putusan terkait‎ gugurnya institusi praperadilan ketika sidang pokok perkara dimulai, limitasi akses data atau informasi kepada penyelenggara telekomunikasi semata untuk penegak hukum, larangan pengumuman hasil survei di masa tenang dan Quick Count sebelum dua jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat selesai.

Selain itu, ada empat putusan MK yang bernada positif. "Untuk tone positif ada empat putusan, dua putusan kabul dan dua putusan tolak. Selebihnya, sebanyak 79 putusan lainnya diberikan tone netral," pungkas Inggrit.

Empat putusan positif tersebut diantaranya yakni, terkait harmonisasi batas usia minimal perkawinan, perpanjangan waktu penghitungan suara Pemilu, pengakomodiran surat keterangan perekaman e-KTP sebagai identitas pemilu.

Selanjutnya, jaminan hak dan perlindungan hukum pekerja dalam hal mengalami cacat karena kecelakaan kerja, dan dikukuhkannya dana pensiun dari iuran pemberi kerja yang dalam hal ini adalah BUMN sebagai objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh