Hukum
Warga Tanjungsari, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mengungsi karena tanah di rampas. (Ist)

PALU- Warga Banggai menyatakan diri menolak penganugraham HAM oleh Kementeri Hukum dan HAM RI. Alasannya adalah sering terjadi pengabaian Hak Asasi Manusia beberapa tahun terakhir di Banggai. Hal ini dibuktikan dengan maraknya konflik perampasan ruang hidup berupa penggusuran tanah dan bangunan milik warga, lahan lahan pertanian.

“Serta sumber hidup lainnya didaerah pedesaan hingga kota yang ada di Kabupaten Banggai,” ujar Ais Laode mewakili warga Tanjugsari, Kabupaten Banggai dalam surat yang ditujukan pada Dirjen Kemenkum HAM RI.

Warga juga mengecam kriminalisasi pada aktivis pegiat sosial  oleh pemerintahan dan perusahaan swasta.

“Selain itu, berkali-kali terjadi pembatasan penyampaian pendapat, kriminalisasi pegiat sosial yang kesemuanya melibatkan pemufakatan pemerintah dan korporasi,” ujarnya.

Demikian surat lengkap yang diterima Bergelora.com di Palu, Senin (2/12) dibawah ini:

Kepada yth,

Dirjen Kemenkum HAM RI

Kami warga masyarakat Kabupaten Banggai dengan ini menyatakan beberapa sikap sebagai berikut. :

  1. Kepada direktur jendral  Hukum dan Ham agar mempertimbangkan  kembali penilaian penganugrahan kabupaten/kota ramah HAM 2019 khususnya kepada pemerintah daerah kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan tidak terlihat jelas komitmen penghormatan, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi manusia pada berbagai sektor dikabupaten Banggai.
  2. Kepada direktur jendral Hukum dan Ham Agar objektif terhadap penilaian kabupaten kota ramah Ham , tetap  berpijak pada peraturan menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2016, serta berdasarkan keadaan konkrit dilapangan  dan bukan pada pendekatan lobi birokrasi semata
  3. Sering terjadi pengabaian Hak Asasi Manusia beberapa tahun terakhir dibuktikan dengan maraknya konflik perampasan ruang hidup berupa penggusuran tanah dan bangunan milik warga, lahan lahan pertanian serta sumber hidup lainnya didaerah pedesaan hingga kota yang ada di Kabupaten Banggai, pembatasan penyampaian pendapat, kriminalisasi pegiat sosial yang kesemuanya melibatkan pemufakatan pemerintah dan korporasi.
  4. Bahwa penganugerahan kabupaten/kota ramah Ham kepada Pada Kabupaten Banggai agar tidak dilakukan pada tahun 2019. Penganugerahan hendaknya diberikan pada tahun tahun mendatang dengan syarat Pemda Kabupaten Banggai harus memenuhi unsur teknis dan administrasi penilaian. Juga terlebih dahulu  menampakkan sikap berani dan tegas mendorong  pengusutan  penanganan secara komprehensif  tuntas  pelanggaran HAM maupun potensi pelanggaran HAM baik yang bersumber dari  lingkungan pemerintah sendiri  maupun diluar pemerintah bersifat  kontinyu serta responsif  dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia berupa pendidikan,kesehatan,perlindungan perempuan dan anak, perlindungan kependudukan, hunian yang layak, hak pekerjaan, lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Demikian pernyataan kami,

Luwuk,Kabupaten Banggai

01 Desember 2019.

Atas nama warga Tanjungsari, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Ais Laode

Perlindungan Hukum

Warga juga meminta perlindungan hukum sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi lahan non prosedural oleh Pengadilan Negeri Luwuk Kabupaten Banggai di Kompleks Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

Eksekusi itu mengakibatkan 385 KK, 1.600 jiwa terlantar, 300 lebih rumah hancur rata dengan tanah. padahal banyak diantaranya memilki alas hak keperdataan berupa seritifikat, akte jual beli, surat penyerahan tanah, keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, surat hibah dan lainnya. Hingga saat ini surat surat tersebut tidak belum pernah dibatalkan keabsahannya dan masih diakui oleh Undang-undang.

Ais Laode menceritakan, bayi, anak-anak kecil, dan ibu-ibu yang menyusui hanya tidur berhimpitan di Masjid tanpa alas yang memadai. Mereka begitu mudah terserang penyakit, semakin intens, silih berganti karena kondisi yang sesak berhimpitan.

“Warga Tanjung sebagian besarnya hidup ditenda-tenda darurat tidak kalah menderitanya. Meski Kapolres sudah diganti, juga Kapolda, tetapi keadaan kami tidak berubah, keadilan belum datang kepada kami,” ujarnya.  (Lia Somba)

Add comment

Security code
Refresh