Hukum
Persoalan Papua masih menjadi PR Presiden Jokowi. (Ist)

JAKARTA- Kepolisian tidak mengizinkan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional digelar di Jayapura, Papua pada hari ini, Selasa (10/12).

Hari HAM Internasional diperingati setiap 10 Desember. Tindakan tegas bakal diberlakukan kepada mereka yang tetap berunjuk rasa memperingati Hari HAM Internasional.

Kepala Bagian Humas Kepolisian Resor Jayapura Kota Iptu Yahya Rumra mengatakan izin tak diberikan karena permohonan yang diajukan tidak mencantumkan penanggung jawab. Organisasi yang mengajukan pun tidak terdaftar dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Papua.

"Karena itulah tidak diizinkan dan akan diambil tindakan tegas bagi mereka yang tetap nekat berdemo," kata Yahya kepada pers, di Jakarta, Selasa (10/12).

Meski tidak memberi izin aksi unjuk rasa, kepolisian tetap menyiagakan anggotanya. Jumlahnya mencapai 980 personel untuk mengantisipasi kemungkinan aksi demonstrasi di wilayah Jayapura, Papua.

Aparat keamanan menjaga beberapa titik. Di antaranya di kawasan pertokoan atau pusat perbelanjaan, perumahan, Lingkaran Abe, dan Taman Imbi.

Sejauh ini, Yahya mengklaim situasi aman terkendali. Belum terlihat kelompok yang ingin menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional.

"Situasi kamtibmas kondusif, walaupun begitu anggota masih berjaga jaga di sejumlah kawasan," tuturnya.

Di Jakarta, Amnesty International Indonesia memperingatinya dengan memberi bingkisan kepada Sekretariat Kabinet. Bingkisan itu berisi aspirasi masyarakat Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah.

Momen pemberian bingkisan dinamakan Aksi Penyerahan Pesan Perubahan (PENA). Ada 5000 kartu pos dan surat dari masyarakat seluruh Indonesia.

"Kami juga akan menebarkan kembang tujuh rupa, sebagai penghormatan terhadap para korban pelanggaran HAM dan mengarak replika pesawat kertas yang dibalut surat-surat aspirasi-untuk melayangkan harapan agar keadilan bisa dipenuhi," tutur aktivis Amnesty International Indonesia Sadika Hamid melalui keterangan tertulis.

PR Jokowi-Maruf

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pelanggaran HAM berat masa lalu dan kasus intoleransi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berbagai

"Pelanggaran HAM berat, konflik agraria dan sumber daya alam, persoalan intoleransi, diskriminasi, ekstremisme dengan kekerasan bisa mengganggu pembangunan ekonomi dan politik kita saat ini maupun masa depan," ujar Taufan saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari HAM Internasional 2019 di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/12).

Taufan berharap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dapat menuntaskan berbagai persoalan pelanggaran HAM seperti yang telah diamanatkan konstitusi mau pun standar HAM internasional.

Dia juga mengusulkan penguatan Komnas HAM dari pemerintah melalui fungsi kewenangan maupun sarana dan prasarana. Hingga saat ini, kata Ahmad, pemerintah belum merespons usulan tersebut.

"Terakhir yang kami dengar pemerintah sudah mengajukan revisi UU 39/1999 tentang HAM untuk masuk prolegnas dalam rangka revisi. Nanti kita usulkan tambahan yang kita anggap bisa perkuat," katanya.

Sementara itu, Ma'ruf menyatakan pemerintah tetap berkomitmen mencari solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya melalui kajian berbagai instansi.

Ma'ruf mengklaim pemerintah selama ini telah berupaya nyata dalam pemenuhan HAM khususnya di bidang hak sipil dan politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya.

Dengan upaya tersebut, kata Ma'ruf, Komnas HAM dapat memaksimalkan tugasnya dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, hingga mediasi HAM.

"Harapan peran pemerintah yang lebih optimal, tentang pendidikan dan ekonomi saya kira itu juga menjadi catatan dan komitmen pemerintah," ucap Ma'ruf.

Ada sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai diungkap. Presiden Jokowi pernah berjanji ingin menyelesaikan pada 2014 lalu, namun hingga kini belum terealisasi.

Ada pun kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum diusut tuntas antara lain pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Aceh sejak 1976, penembakan misterius rentang waktu 1982-1985, dan Talangsari 1989.

Kemudian, penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II pada 1998, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, hingga kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004. (Web Warouw)