Hukum
Kecelakaan Bis Sriwijaya di Pagar Alam, Sumatera Selaran. baru-baru ini. (Ist)

JAKARTA- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan maupun dinas – perhubungan di daerah harus meningkatkan pembinaan kepada pemilik kendaraan perihal kelayakan kendaraan yang dioperasionalkan, dan pembinaan kepada Pengemudi Angkutan Umum di seluruh Indonesia sehingga dapat dipastikan memiliki kompetensi yang cukup ketika mengoperasikan kendaraan. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Transportasi, Hermawanto, S.H., M.H. kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (31/12).

Pemerintah juga menurutnya perlu memperhatikan dan mengawasi Sistem Hubungan Kerja dan Sistem Pengupahan Pengemudi Angkutan Umum (AU) dimana saat ini hanya bersifat ‘mitra’ pengusaha Bus.

“Sehingga pengemudi tidak mendapatkan haknya dengan baik dan akan berdampak kepada tanggung jawab pengemudi di jalan,” ujarnya.

Padahal, menurutnya sistem hubungan jerja antara pengemudi dan pemilik kendaraan juga bersinggungan langsung dengan jam kerja para pengemudi,

“Hal ini berdampak pada kondisi kesehatan yang tidak dapat dimonitor, karena masih banyak armada yang pengemudinya bekerja dengan jam kerja yang melebihi batas kewajaran diatas 8 jam sehari. Padahal seharusnya 8 jam/hari sesuai pasal 90 Undang-Undang 22/2009 Tentang Transportasi,” jelasnya.

Ke depan LBH Transportasi juga berharap, agar pihak kepolisian melakukan perbaikan dalam prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk pengemudi angkutan umum.

“Usulannya agar setiap pengemudi  yang mengajukan SIM, harus pernah mengikuti training Safety Driving AU, Defensive Driving dan tanggap darurat yang dibuktikan dengan sertifikat yang diakreditasi oleh Pemerintah yaitu Polri, Kemenhub dan BSN,” ujarnya.

Sebagai Lembaga yang berkonsentrasi pada keselamatan transportasi dan keadilan dalam transportasi maka LBH Transportasi siap membantu keluarga korban 35 orang yang meninggal pada kecelakaan lalulintas Bus Sriwijaya di Palembang untuk menuntut ganti rugi kepada pihak terkait agar keluarga yg ditinggalkan mendapatkan haknya.

LBH Transportasi juga berharap Kepolisian akan memulai menerapkan tanggungjawab korporasi/perusahaan dengan menjadikan Perusahaan Pemilik kendaraan sebagai tersangka atas kecelakaan lalulintas yang diakibatkan ketidaklayakan kendaraan yang dioperasionalkan.

Kecelakaan Terbesar

Sebelumnya diberitakan, tahun 2019 dunia transportasi ditutup dengan Kecelakaan Angkutan Umum Bus Sriwijaya di Kota Pagaralam - Sumatera Selatan pada Selasa 24 Desember 2019 lalu. Kecelakaan itu menimbulkan korban meninggal sebanyak 35 orang dan korban selamat sebanyak 13 orang. Kecelakaan ini tercatat sebagai kecelakaan angkutan umum darat terbesar pada lima tahun terakhir.

Sebagaimana dilansir Kapolri Idham Azis pada Senin 30 Desember 2019, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2019 meningkat sebesar 3 persen dibanding tahun 2018. Jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas selama 2019 berjumlah 107.500 kasus, dibandingkan tahun 2018, hanya 103.672 kasus.

Namun, jumlah korban meninggal dunia berkurang 6 persen dibanding 2018 yakni dari 27.910 korban jiwa menjadi 23.530 korban jiwa. Dan faktor kesalahan manusia menjadi penyebab dominan lakalantas sepanjang 2019.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan selama tahun 2019 prinsip keselamatan transportasi bukan prioritas bagi pemerintah, dan jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur jalan, terlihat pemerintah lebih mengedepankan bangunan fisik sarana transportasi dan mengabaikan keselamatan transportasi.

“Jika memperhatikan release Polri yang menyatakan faktor kesalahan manusia “Human Factor” menjadi penyebab utama kecelakaan, ini menunjukkan system keselamatan transportasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya, sejak pada pemerintah selaku penanggungjawab transportasi, pemilik armada, hingga supir atau operator kendaraan,” demikian Hermawanto. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh