Hukum
Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto. (Ist)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan juga segera memanggil dan memeriksa keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto setelah 2 orang staffnya dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tertangkap basah oleh operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus suap PAW (Pergantian Antar Waktu) Caleg PDI-P. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

“Tentu, kita akan memanggil mendengarkan keterangan dari orang-orang diduga mengetahui kasus ini. Termasuk kita akan panggil Hasto dan beberapa orang lainnya. Berdasarkan temuan pemeriksaan para tersangka,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan tentang keterlibatan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam kesempatan itu Lili Siregar juga menjelaskan Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Wahyu diduga menerima uang terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

"Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka," ucapnya

Berikut ini 4 tersangka yang ditetapkan tersebut:

Penerima:

1. Wahyu Setiawan, Komisioner KPU

2. Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu

Pemberi:

3. Harun Masiku, calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP

4. Saeful, swasta

Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun, dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa  berkaitan dengan anggota partainya. Kendati demikian, dia belum dapat memastikan hal tersebut lantaran proses hukum masih berjalan.

"Informasinya seperti itu ya [terkait caleg PDIP]," kata Djarot kepada wartawan, Kamis (9/1).

Dalam hal ini, Djarot pun tidak menampik bahwa informasi yang didapatkannya terkait dengan posisi pergantian antar waktu (PAW) di DPR. Khususnya, pascakematian Nazarudin Kiemas. Nazarudin adalah adik ipar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Djarot lalu menjelaskan mekanisme PAW di partainya selalu dibawa dalam rapat. Kemudian, ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan PDIP selalu mengikuti prosedur yang ada.

Terkait dengan dugaan tindak korupsi tersebut, Djarot pun menjelaskan pihaknya akan segera menginformasikannya kepada publik lewat jumpa pers.

"Untuk masalah ini akan ada konferensi pers secara khusus," jelas dia.

Di lain sisi, Djarot pun mengaku belum mengetahui terkait keterlibatan dari staf Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyabto dalam kasus tersebut.

Menurut dia, keterlibatan oknum dalam praktik rasuah tidak menggambarkan partai secara utuh.

Namun apabila ada oknum terbukti bersalah, Djarot menyebut partainya akan memberikan sanksi yang tegas.

Sementara itu secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjawab tudingan soal dua orang stafnya disebut-sebut terseret kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hasto Kristiyanto mengatakan belum mengetahui mengenai dua orang yang disebut stafnya tersebut.

"Sampai saat ini kami masih belum tahu," kata Hasto di Kemayoran, Jakarta, Kamis, (9/1).

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa pembinaan staf sekretariat DPP PDIP merupakan tanggungjawabnya sebagai Sekjen partai.

Menurutnya sebagai kader para staf partai wajib menjalankan ideologi partai termasuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.

"Saya perlu melakukan penegasan. Bahwa sebagai Sekjen, saya bertanggung jawab di dalam membina seluruh staf, seluruh anggota, seluruh kader partai. Karena itu merupakan tugas yang diberikan AD/ART," kata Hasto.

Ia mengatakan apa yang menjadi tindakan para kader menjadi tanggung jawab partai. Namun bukan yang menyangkut persoalan hukum.

"Apa yang menjadi tindak para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab," katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh