Hukum
Banjir kepung kawasan bisnis Sudirman dan Thamrin, di Jakarta. (Ist)

JAKARTA- Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan operasional sejumlah mal berhenti di awal Januari 2020 lalu.

Ketua HPPBI Budihardjo Iduansjah mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir.

"Kita mau fair saja untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," ujar Budihardjo kepada pers, Sabtu (11/1).

Akibat banjir yang melanda Jakarta pada awal Januari 2020, sejumlah mal terpaksa tidak beroperasi demi keselamatan para pengunjungnya. Salah satunya, Mall Taman Anggrek yang terpaksa tutup karena mesin pembangkit listriknya rusak usai terendam banjir.

Demi menghindari banjir susulan, Mall Taman Anggrek pun membuat tanggul dengan karung sak pasir dan terpal yang dapat menghindari air masuk ruang pembangkit listrik di lantai paling dasar gedung.

Lebih dari itu, Budiharjo juga menyebut bahwa berdasarkan data yang diperoleh pihaknya diketahui Mall Cipinang dan Lippo Puri Mall juga terpaksa tutup lebih dari sepekan akibat banjir.

Menurutnya, berdasarkan hitung-hitungan kasar diperkirakan bahwa kerugian yang diderita bisa mencapai Rp15 miliar selama operasional tutup setengah bulan ini.

"Kita target per meter persegi Rp1 juta sampai Rp2 juta per bulan. Ini mereka tutup setengah bulan. Misalnya, Rp500 ribu (tinggal) kali saja. Kalau luas mal ada 30 ribu meter persegi, bisa rugi capai Rp15 miliar selama tutup," kata Budihardjo.

Gugatan Warga

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, sebanyak 600 laporan korban banjir masuk ke Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020. Dari jumlah tersebut diverifikasi dan didapat kerugian warga Jakarta yang melapor mencapai Rp 43,32 miliar.

"Sampai tanggal 9 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, Jumlah email yang masuk sudah mencapai 600 laporan, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor," kata koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma, Jumat (10/1).

Dari 243 orang yang melaporkan ke Tim Advokat, sebanyak 186 orang nyampaikan nilai kerugian akibat banjir.

"Nilai total kerugian dari para pelapor telah mencapai Rp 43,32 miliar. Nilai kerugian terkecil tercatat seniali Rp 890 ribu dan nilai terbesar mencapai Rp 8,7 miliar," ujar mantan Direktur YLHBI itu.

Berdasarkan wilayah, warga Jakarta Barat yang terbanyak melaporkan. Yaitu mencapai 120 orang atau 49 persen dari total pelapor yang teridentifikasi. Diikuti area Jakarta Timur sebanyak 52 orang atau 21 perse.

"Berdasarkan Kecamatan yang paling banyak melapor adalah Kecamatan Cengkareng dengan jumlah pelapor sebanyak 34 orang. Diikuti oleh kecamatan Kebon Jeruk 31 orang, Kembangan 15 orang dan Pulogadung sebanyak 12 orang," ujar Alvon.

Soal siapa saja yang akan digugat untuk mengganti rugi kerugian di atas, masih diformulasikan. Namun, Alvon memastikan salah satu yang digugat adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Banjir besar kali ini diduga kuat adalah akibat ketidakmampuan dan kelalaian Pemprov DKI cq Gubernur Anies Baswedan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir yang mana juga telah mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan kerugian materiil yang sangat besar," kata Alvon.

Menanggapi gugatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mempermasalahkan soal ada korban banjir yang mempersiapkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Baginya, gugatan warga wajar karena masyarakat merasa dirugikan.

"Makanya ya itu hak masyarakat merasa dirugikan. Class action ini kan juga bukan barang yang istilahnya nggak boleh nggak ataupun iya. Ya silakan saja (bagi) masyarakat yang merasakan (banjir)," ucap Prasetio. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh