Hukum
Senator Majelis Jaringan Aktivis ProDem Indonesia. (Ist)

JAKARTA- Terbangkarnya kasus pembobolan BUMN Jiwasraya dan ASABRI mendorong para aktivis Pro Demokrasi menuntut agar aparat berani membongkar dan menangkap seluruh jaringan pembobol kedua perusahaan negara tersebut.

“Melihat kedua kasus tersebut, kami Senator Majelis Jaringan Aktivis ProDEM menuntut tangkap seluruh pelaku pembobolan Jiwasraya dan ASABRI ! Tangkap Semua Teroris Ekonomi, karena telah merusak sendi kehidupan rakyat! Mendesak semua fraksi DPR mendukung pansus Jiwasraya,” tegas pernyataan sikap yang disampaikan oleh Senator Majelis Jaringan Aktivis ProDem Indonesia dan diterima Bergelora.com, Senin (20/1)

Senator Majelis Jaringan Aktivis ProDem Indonesia terdiri dari perwakilan aktivis 80’an yaitu, Standarkiaa (Jakarta), Eko S Dananjaya (Yogjakarta), Dian AR (Semarang), Joko Gundul (Malang), Bambang JP (Surabaya), Rusdi Tagora (Mataram), Wayan Bob (Bali), Sunandar Yuyuy (Bogor), Priyadi (Jombang), Muslih (Sulawesi), DR. Tarih (Palembang), Paskah Suzeta (Bandung)

Untuk kesekian kalinya urat nadi negeri ini dikoyak oleh para pembobol dana BUMN. Kini giliraan Jiwasraya yang menjadi sasaran dengan kerugian 13,7 trilyun. Menurut perkiraan jumlah tersebut bisa jauh lebih besar lagi, bisa mencapai 30 trilyun. Seperti puncak dari gunung es. Sudah dapat dipastikan BUMN lainnya juga dijarah. Tinggal tunggu waktunya saja untuk diumumkan.

Masih segar dalam ingatan kita betapa kasus BLBI yang merugikan negara sebesar 660 trilyun, Bank Century 7,4 trilyum, dan Bank-Bank lainnya yang merugikan negara ratusan trilyun bagai gempa vulkanik yang mengguncang negeri ini. Heboh sebentar. Kemudian menguap begitu saja. Tidak ada tindak lanjut sampai benar-benar tuntas. Gunnar Myrdal memasukkan Indonesia sebagai salah satu Soft State, Negara Lembek, di samping Pakistan, Bangladesh dan negara-negara Afrika lainnya.

Kasus terkini adalah penjarahan dana nasabah Jiwasraya yang telah menelan korban sebanyak 17.000 nasabah, diantaranya 470 warga negara Korea Selatan. Mereka bahkan telah menemui Komisi VI DPRRI, mengadu ke Menteri BUMN dan bahkan menyampaikan masalahnya ke Pemerintah Korea Selatan. Hasilnya nihil. Tidak ada tindak lanjut dari lembaga negara mengenai kasus ini. Berbagai pihak terkait saling tuding dan cuci tangan.

Bahkan dengan santai dan tenangnya mantan Direktur Keuangan Jiwasraya mencoba membela diri dengan argumentasi yang mutar-mutar tidak masuk akal dan banyak yang ditutupi. Selanjutnya menjanjikan BUMN tersebut baru akan pulih tahun 2027 nanti. Jadi masih harus perlu suntikan dana trilyun dari Negara.

Publik sudah terlalu banyak dibodohi, ditipu habis oleh kawanan pembobol dana Jiwasraya. Inilah salah satu sumber puncak kejahatan di negara ini. Yang akhirnya membentuk kejahatan yang lebih luas. Johann Galtung menyebutnya sebagai Structure of Violence, Kekerasan Struktural dan menari di Atas Penderitaan Rakyat.

Tidak pernah terdengar ada yang berbicara dan membeberkan dampak terhadap seluruh sendi kehidupan bangsa, akibat dari perbuatan mengoyak urat nadi aliran darah negara ini. Setiap kasus diisolir, hanya menjadi kasus pembobolan semata. Itupun selalu menemui jalan buntu. Akibatnya, selalu terjadi kejahatan keuangan yang sama, dengan aktor lama maupun baru. Melibatkan birokrat, politisi, lembaga keuangan negara, pengusaha, lembaga “penegak” hukum dan seterusnya, dengan jumlahnya dana yang semakin besar. Mereka bagai menari di atas vulkan.

Salah satu ciri negara yang bisa mencapai tingkat kemajuan ekonomi adalah negara yang mampu membasmi kejahatan keuangan, membasmi korupsi. Lihat China yang telah menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, Korea Selatan yang menghukum mantan Presidennya yang korup selama lima belas tahun.

Dampak Pada Masyarakat

Karena dana yang dijarah tersebut menguap tidak berbekas atau diparkir diluar negeri, maka negara harus menggantikan dana nasabah. Caranya : dana dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara).

Dari mana Penerimaan Negara berasal? . Salah satunya dari penerimaan pajak, yang jumlahnya 1.500 trilyun lebih (2019). Sebagian besar dari pajak yang ditarik dari masyarakat seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar, Cukai Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, dan sebagainya. Ditambah hutang luar negeri dan penjualan obligasi (Surat Utang Negara).

Jika Anggaran Penerimaan lebih kecil dari Anggaran Belanja, terjadi Defisit Anggaran. Cara menutupnya : menambah hutang luar negeri, menjual lebih banyak obligasi (SUN) dan menambah Penerimaan dari berbagai peningkatan Pajak, Kenaikan Tarif Listrik, Kenaikan Traif PAM, Kenaikan Tarif Jalan Tol, Kenaikan Cukai Rokok, Kenaikan Iuran BPJS dan seterusnya.

Berbagai kenaikan tersebut berdampak pada berkurangnya penghasilan dan berkurangnya daya beli masyarakat, under consumption. Selanjutnya kenaikan harga-harga mendorong kenaikan inflasi dan semakin berkurang pula daya beli masyarakat. Angka GINI Koeffisien semakin membesar.  Harga-harga kebutuhan pokok akan semakin meningkat. Sementara lapisan menengah juga menjerit dengan semakin berkurangnya penghasilan dan daya beli.

DPR dan BUMN, Jauh sebelum BPK RI mencium potensi masalah dalam Asabri, perusahaan ini nyatanya sempat tersandung kasus korupsi yang mencuat pada 2006. Kala itu, Direktur Utama Asabri, Mayjen (Purn) Subardja Midjaja bersama pengusaha Henry Leo disebut menyelewengkan dana asuransi dan perumahan prajurit untuk bisnis batu bara sampai proyek property.

Adapun kerugian negara waktu itu ditaksir mencapai Rp410 miliar. Betapa istimewanya perusahaan asuransi pelat merah ini. Sebuah perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan tentu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengawasan itu, OJK selalu memantau lewat laporan periodik maupun pengawasan langsung untuk mengecek keuangan dan penempatan dana perusahaan alias investasi. Namun, untuk kasus Asabri ini, OJK mengaku tak tahu-menahu bahkan enggan berkomentar. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso hanya bisa bilang lembaganya tak pernah mengawasi Asabri.

Wimboh bilang PP No. 102 Tahun 2015 tak mengizinkan lembaganya menjadi pengawas eksternal Asabri. Sebaliknya, Pasal 52 PP No. 102 Tahun 2015 hanya mengizinkan inspektorat di lembaga yang menjadi nasabah Asabri seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan TNI. Lembaga lain juga ada, tapi sebatas inspektorat Jenderal Kemenkeu dan BPK RI. Ada PP Nomor 102 tahun 2015 yang melakukan pengawasan eksternalnya dan ada instansi lain. OJK tidak termasuk dalam pengawas eksternal Asabri.

“Tak tanggung-tanggung, Kementerian BUMN yang notabene adalah pemegang saham pun tak bisa langsung bertindak,” tegas Standar Kiaa. (Japrak)

Add comment

Security code
Refresh