Hukum
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Ist)

JAKARTA- Akhirnya terbongkar bahwa proyek revitalisasi Monas yang dilakukan gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum memiliki izin dari Sekrtariat Negara yang menaungi kawasan Monas. Terbongkar juga bahwa Anies Baswedan akan menjadikan Monas sebagai salah satu lintasan event Formula-E. Artinya penebangan 200 pohon di Monas adalah tindakan gelap tanpa izin dan melanggar hukum,” hal ini disampaikan Azas Tigor Nainggolan, Advokat dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (23/1)

“Sementara  WALHI Jakarta mengatakan terkejut. DPRD Jakarta katanya kaget. Padahal kantor DPRD Jakarta itu letaknya di samping Monas. Kalian kemana aja sih? Apa sih kerja kalian?” ujarnya.

Jelas bahwa tindakan penebangan 200 pohon di Monas itu adalah tindakan pidana Lingkungan Hidup yang diatur oleh UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

“Ayo  WALHI Jakarta dan DPRD Jakarta jangan hanya mengeluh  kaget juga terkejut saja. Kita warga Jakarta, WALHI Jakarta dan DPRD Jakarta juga siapa saja yang memiliki  perhatian khusus pada kepentingan lingkungan hidup di Jakarta dapat melaporkan gubernur Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya tindakan penebangan 200 pohon di Monas,” ujarnya. 

Anies Baswedan mengatakan bahwa untuk menanggulangi banjir perlu memasukan air ke dalam tanah. Sementara pohon di wilayah ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Monas ditebang dan permukaan tanahnya dibetonisasi atas nama revitalisasi.

“Kesimpulannya revitalisasi Monas dan penebangan 200 pohon di Monas adalah pelanggaran hukum hanya untuk menyelenggarakan event Formula-E,” katanya.

Azas Tigor menegaskan, penebangan 200 pohon di Monas telah secara tegas  dikatakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,-- adalah sebagai tindakan pidana. 

“Pemda DKI Jakarta harus segera melakukan penanaman kembali di Monas dengan pohon yang sejenis dan sama besarnya. Juga harus ada laporan pidana ke Polda Metro Jaya atas tindakan pidana Gubernur Jakarta, Anies Baswedan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan,-- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.   

Dalam ayat (3) menyebutkan,-- Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Tindakan perusakan atas lingkungan hidup itu berarti merusak dan menghancurkan kepentingan hidup generasi masa depan. Kebijakan Anies telah melanggar Undang-Undang yang berlaku di atas,” tegasnya.

Ia mengatakan, Jakarta saat ini baru memiliki sekitar  9% ruang terbuka hijau (RTH). Padahal harusnya sesuai ketetapan UU dan kebutuhan kota, Jakarta seharusnya memiliki 30% RTH.

“Koq RTH yang terbatas dan masih sedikit, malah pohon ditebang dan dimusnahkan? Anehkan tindakan dan cara berpikir gubernur Jakarta Anies Baswedan,” ujarnya. 

Seharusnya menurutnya, Monas sebagai RTH dijaga baik bukan malah ditebangi pohonnya. Taman Monas sudah dibangun sejak lama, memang diperuntukkan sebagai paru-paru kota Jakarta.

“Keberadaan Monas sebagai paru-paru masih kita rasakan hingga hari ini manfaatnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan juga pelanggaran syarat AMDAL dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  Pasal 22 pada ayat (1) disebutkan,-- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.   

Pada ayat (2) disebutkan pelanggaran kriteria AMDAL yaitu,-- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  b. luas wilayah penyebaran dampak;  c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  e. sifat kumulatif dampak;  f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  (Web Warouw)  

Add comment

Security code
Refresh