Hukum
Balai Pertemuan umat muslim yang dirusak beberapa waktu lalu. (Ist)

JAKARTA- Insiden pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) kembali marak di awal tahun 2020. Yang terbaru, sekelompok masyarakat yang berasal dari Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara melakukan aksi perusakan Mushola Al-Hidayah Perum Agape di desa yang sama. Beberapa waktu lalu, sekitar 50 orang yang menamakan diri Ormas Waraney melakukan perusakan terhadap Mushola tersebut. Sebelumnya, tindakan vigilantisme atau main hakim sendiri, bahkan dengan kekekerasan, menimpa beberapa gereja. 

“SETARA Institute mengutuk tindakan main hakim sendiri dan kekerasan terhadap rumah ibadah. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dan nyata-nyata melanggar KBB yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” tegas Halili, Direktur Riset SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (1/2).

SETARA Institute menurutnya menilai bahwa praktik vigilantisme oleh sekelompok masyarakat nyata-nyata menggerogoti demokrasi di Indonesia yang seharusnya dikuatkan dengan elemen rule of law.

“Kekerasan yang digunakan sebagai instrumen dalam konflik dan ketegangan sosial-keagamaan nyata-nyata menggerus proses demokrasi yang sejatinya terbuka terhadap kontestasi aspirasi apapun, namun mensyaratkan pendekatan dan tindakan non-kekerasan,” tegasnya.

SETARA Institute mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk melaksanakan mandat konstitusional Pasal 28E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan mengambil tindakan optimal untuk melindungi kelompok minoritas.

“Beberapa kasus terkini menunjukkan bahwa kelompok intoleran, atas nama mayoritas di daerah setempat, merasa memiliki kuasa untuk melakukan tindakan main hakim sendiri atas minoritas,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dengan kepercayaan diri sebagai mayoritas mereka secara terbuka melampaui proses serta penegak hukum. Dalam situasi demikian, negara harus menegaskan inklusi terhadap seluruh kelompok warga.

“Negara tidak boleh kalah terhadap kelompok vigilante yang kerap menyangkal hak-hak konstitusional kelompok minoritas,” ujarnya.

SETARA Institute mendorong pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pengamanan berkelanjutan dengan pendekatan non-favoritisme (tidak mengistimewakan mayoritas atas minoritas), non-koersif, dan nir-kekerasan.

“Mereka mesti bertindak sebagai penghubung dialog antar pemangku kepentingan secara setara dan partisipatif yang menghasilkan keputusan berimbang dan resolutif secara berkelanjutan,” tegasnya.

 

Darurat Toleransi

 

Sementara itu, Alissa Wahid Koordinator Jaringan Gusdurian menjelaskan baru-baru ini tersebar video perusakan sebuah bangunan di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa berita menyebutnya sebagai musala, sebagian lain mengatakan bahwa bangunan tersebut merupakan balai pertemuan. Perusakan bangunan musala atau balai pertemuan tersebut terjadi pada hari Rabu, 29 Januari 2020. Pelaku perusakan adalah sekelompok orang bersenjata tajam dengan mengenakan ikat kepala berwarna merah. Video tersebut ditanggapi secara beragam di media sosial, mulai dari pengecaman hingga kalimat yang bernada SARA.

Secara kronologis kejadian tersebut bermula pada bulan Juli 2019 ketika kepala desa setempat menghentikan sebuah kegiatan keagamaan. Kepala desa berdalih bahwa izin tempat tersebut adalah balai pertemuan, bukan rumah ibadah. Kejadian tersebut kembali terjadi pada 29 Januari 2020 malam.

“Kasus perusakan dan pelarangan rumah ibadah bukan hanya ini terjadi. Pembakaran masjid di Tolikara Papua, pembakaran gereja di Singkil Aceh, pelarangan pendirian gereja di Yogyakarta dan Semarang, pelarangan pendirian Pura di Bekasi, hingga berlarut-larutnya kasus gereja GKI Yasmin Bogor menjadikan status Indonesia ‘darurat toleransi’” jelasnya.

Alissa menjelaskan, eksklusivisme beragama yang menguat, kurangnya dialog antar pemeluk agama, hingga peraturan negara yang mengekang kebebasan berpendapat menjadi beberapa faktor yang melatari terjadinya berbagai kasus intoleransi berbasis agama.

“Hal ini tentu disayangkan mengingat negara Indonesia mempunyai konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan beribadah dan beragama,” tegasnya.

Jarigan Gusdurian berpandangan bahwa pada prinsipnya kebebasan beribadah dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional warga yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara (pemerintah pusat dan daerah). Karena itu perusakan terhadap tempat ibadah harus ditindak secara tegas dan memproses hukum pelaku dan provokatornya.

Ia menjelaskan, kebhinekaan dan keterbukaan sesungguhnya adalah wawasan nasional yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Agama-agama dengan segala keragamannya menyebar secara nasional. Tata kelola kehidupan beragama, dengan demikian, haruslah dijalankan dalam kerangka nasional. Pemerintah daerah perlu selalu melihat dalam kacamata yang lebih besar, bukan hanya kacamata daerahnya saja, dan tidak terjebak pada mayoritarianisme di daerah.

“Mencegah konflik untuk menjaga kerukunan memang merupakan hal yang sangat penting, namun hal itu tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar konstitusi,” tegasnya.

Untuk itu Jaringan Gusdurian Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mengecam segala bentuk perusakan tempat ibadah atas alasan apapun. Tindakan perusakan tersebut bisa disebut sebagai aksi kriminal sehingga pelaku harus diproses secara hukum.

Kedua, meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak pelaku perusakan sesuai hukum yang berlaku dan menjamin keamanan agara masyarakat bisa beribadah dengan tenang sesuai dengan agama masing-masing.

Ketiga, meminta kepada pemerintah setempat untuk mendinginkan suasana serta memperbaiki bangunan yang telah dirusak.

Keempat, meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang SKB 2 Menteri tentang Rumah Ibadah supaya tidak melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perlu dirumuskan aturan yang serta selaras dengan Undang-Undang Dasar dan standar HAM internasional.

Kelima, menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib serta bersikap bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menebar umpatan, ujaran kebencian, dan melebih-lebihkan informasi berita, baik karena dugaan yang tidak berdasar (misinformasi) atau pun penyelewengan (disinformasi).

Keenam, mengajak para pemuka agama dan tokoh adat Minahasa untuk terus meneguhkan jati diri orang Minahasa yang memiliki slogan ‘Kitorang Samua Basudara’, kita semua bersaudara.

Ketujuh, meminta kepada seluruh penggerak Gusdurian untuk terus merawat toleransi antar umat beragama dengan membangun dialog bersama kelompok lintas iman. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh