Hukum
Waketum Gerindra Arief Poyuono. (Ist)

JAKARTA- Pemerintah tidak boleh melegalisir penindasan pada perempuan dengan membiarkan ayat-ayat poligami bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah tetap berlaku. Sudah waktunya Presiden Jokowi secara tegas mencabut ayat-ayat poligami yang bertentangan dengan Pancasila sila ke lima tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono kepada Bergelora.com, Minggu (8/3).

“Selain melanggengkan penindasan pada perempuan, poligami oleh PNS laki-laki inilah yang menyebabkan maraknya korupsi dikalangan PNS. Bagaimana mungkin kita memerangi korupis, tetapi melegalisir PNS boleh poligami. Presiden Jokowi jangan membiarkan ini berlarut-larut,” tegasnya.

Menurutnya, sudah saatnya PNS menjadi teladan yang baik, bukannya menjadi contoh buruk ditengah masyarakat dengan melakukan penindasan pada perempuan lewat poligami.

“Pantesan korupsi dikalangan PNS dan pejabat tidak pernah selesai, karena harus melegalisir nafsu birahi dengan berpoligami,” ujarnya.

Ia mengingatkan Indonesia sebagai sebuah negara modern dan beradab, tidak bisa membiarkan penindasan kaum perempuan dengan meligalisir PNS nya berpoligami.

“Kalau masih saja membiarkan PP poligami berarti negara memang terlibat dalam penindasan kaum perempuan dan bisa dituntut,” tegasnya.

PP Poligami tersebut menurut Arief Poyuono dibuat pada tahun 1990 dibawah kekuasaan Orde Baru yang memang banyak melakukan penindasan khususnya pada kaum perempuan.

“Legalisasi penindasan ala Orde Baru ini tidak bisa dibiarkan di dalam sistim demokrasi Pancasila saat ini karena rakyat dan negara yang rugi menyebabkan maraknya korupsi tidak bisa diberantas,” tegasnya.

PP Poligami

Sebelumnya Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono membenarkan adanya aturan yang membolehkan PNS untuk menikah lagi. Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono kepada pers, Kamis (5/3) lalu.

Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990.

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut.

Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.

Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS.

“Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.

Selain itu, Paryono mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.

Berikut kutipan lengkap Pasal 4 PP 45/1990:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh