Hukum
Waketum Partai Golkar, Nurul Arifin. (Ist)

JAKARTA- Pada Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) 8 Maret 2020, Partai Golkar menyoroti ayat-ayat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 45/1990 yang mengijinkan Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami.

“Saya pribadi menganut prinsip monogami. Karena bagi kami ini bukan semata-mata adil dan seterusnya, namun lebih pada komitmen bersama, dignity dan menghormati partner kita. Jadi bagi saya, ada PP atau apapun, tetap tidak elok. Apalagi dilegitimasi oleh negara,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurutnya pada Hari Perempuan Internasional ini, kaum perempuan harus mempersiapkan perjuangan yang lebih kuat dan serius lagi.

“Esensinya lebih pada perjuangan politik perempuan. Hari ini adalah pengingat, bahwa ada masalah kesetaraan atau equality dan diskriminasi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi perempuan di dunia global khususnya di Indonesia,” tegasnya.

Nurut Arifin juga meningatkan bahwa kaum perempuan harus menyadari bahwa di era moderen saat ini semakin banyak kaum perempuan menjadi korban.

“Dalam peperangan dan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, perempuan yang pertama-pertama terkena imbasnya,” ujarnya.

Untuk itu Nurul Arifin mengajak kaum perempuan untuk menggalang kerjasama, tidak hanya bersaing, tapi bersama membangun negara yang adil dan beradab, seperti yang dicita-citakan oleh para pejuang perempuan Indonesia sebelumnya.

“Perempuan harus berkolaborasi, bukan hanya berkompetisi. Sisterhood harus digalang dan digerakkan untuk mencapai cita-cita bersama. Ayo maju perempuan, tunjukan kita mampu berperan membangun negara ini,” tegasnya

PP Poligami

Sebelumnya Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono membenarkan adanya aturan yang membolehkan PNS untuk menikah lagi. Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono kepada pers, Kamis (5/3) lalu.

Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990.

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut.

Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.

Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS.

“Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.

Selain itu, Paryono mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.

Berikut kutipan lengkap Pasal 4 PP 45/1990:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh