Hukum
Evita Nursanty, anggota Komisi IX DPR RI dari PDI Perjuangan. (Ist)
JAKARTA- Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa melakukan poligami secara diam-diam. Peraturan Pemerintah No. 45/1990 tidak menjelaskan siapa yang melakukan pengawasan pada PNS. Hal ini disampaikan anggota DPR-RI, Evita Nursanty kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (8/3).
 
"Kalau kita mau kritisi PP No.45/1990 ini adalah pengawasan PNS siapa yang proaktif mengawasi yang bisa tahu bahwa PNS berpoligami tapi tanpa izin dari atasan. Biasanya kan berpoligami diam-diam. Hal ini perlu penindakan dan sanksi tegas," ujarnya.
 
Ia menyororoti Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memberikan izin bagi PNS untuk poligami. 
 
"Peraturan baru sepertinya belum ada. Artinya peluang berpoligami diberikan namun dengan izin atasan," tegasnya. 
 
Evita mendukung usulan Waketum Gerindra Arief Poyuono yang meminta agar Presiden Jokowi mencabut PP Poligami tersebut.
 
"Usulan Waketum Partai Golkar untuk merevisi peraturan tersebut juga tepat agar negara tidak melegalisir PNS berpoligami. Silakan saja. Tapi masalahnya apakah hal itu akan menghentikan PNS poligami?" ujarnya.
 
Ijin Istri
 
Sebelumnya diberitakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo membeberkan beragam persoalan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu yang disinggung oleh Tjahjo yakni mengenai aturan tentang poligami.
 
Menurutnya, saat ini aturan mengenai poligami jauh lebih ringan. ASN bisa berpoligami asalkan atas izin sang istri.
 
“Dia tidak ada izin atasan tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari 4. Saya kira temen-temen dari daerah tahulah siapa pejabat daerah punya istri 7,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (5/3).
 
Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono membenarkan adanya aturan yang membolehkan PNS untuk menikah lagi. Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 
“Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono kepada kumparan, Kamis (5/3).
 
Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990.
 
“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut.
 
Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.
 
Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS.
 
“Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.
 
Selain itu, Paryono mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.
 
Berikut kutipan lengkap Pasal 4 PP 45/1990:
 
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
 
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
 
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (Web Warouw)
 

Add comment

Security code
Refresh