Hukum
Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris. (Ist)
JAKARTA- BPJS Kesehatan dan Pemerintah RI diminta menghormati dan mendukung putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Artinya masyarakat membayar iuran BPJS sesuai tarif sebelum dinaikan. Demikian Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Publik kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (10/3).
 
"Berarti BPJS Kesehatan juga harus segera mengembalikan kelebihan pembayaran masyarakat selama 3 bulan kenaikan. Pengembalian kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan menghitung kepada pembayaran bulan selanjutnya," ujarnya.
 
Menurutnya, sudah selayaknya kenaikan tarif BPJS  Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. BPJS dibangun oleh pemerintah adalah untuk menghormati dan melindungi hak asasi kesehatan warga negara. 
 
"Jelas menaikan sepihak tarif BPJS Kesehatan oleh pengelolanya adalah  sebuah pelanggaran atas perlindungan hak asasi kesehatan warga negara dan bertentangan dengan misi dibangunnya BPJS," tegasnya.
 
MA mengabulkan judicial review (Uji Materil) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan oleh  Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Berdasarkan putusan ini maka pembatalan terhadap kenaikan iuran BPJS kesehatan ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2020. 
 
MA dalam putusannya menyatakan bahwa  Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
 
"Ketentuan menaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,"  tegas jjuru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro dalam keterangan persnya pada hari Senin 9 Maret 2020. 
 
MA memutuskan   pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menyatakan; 
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
 
(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.
Berdasarkan putusan MA dengan dibatalkannya pasal  Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 maka iuran BPJS kembali ke Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 iuran semula, yaitu:
a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1.
 
Putusan MA itu juga menurutnya sekaligus berarti bahwa  BPJS Kesehatan harus melaksanakan pengembalian iuran BPJS  Kesehatan mulai 2 Januari 2020. Artinya BPJS Kesehatan  harus mengembalikan kelebihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang sudah  masyarakat selama 3 bulan kenaikan yakni bulan Januari 2020 hingga Maret 2020. Pengembalian kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan menghitung kepada pembayaran bulan selanjutnya. 
 
"Sudah selayaknya kenaikan tarif BPJS  Kesehatan oleh Mahkamah Agung. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan kepada besaran semula menjadi titik  mengembalikan BPJS dibangun oleh pemerintah adalah untuk menghormati dan melindungi hak asasi kesehatan warga negara," tuturnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh