Hukum
Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro. (Ist)
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres yang ditandatangani Joko Widodo itu mengatur tentang kenaikan iuran jaminan kesehatan hingga 100 persen per Januari 2020.
 
Dengan pembatalan Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan harus dikembalikan pada posisi awal sebelum kenaikan. Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro ketika dihubungi SHNet mengatakan, pasca putusan itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berlaku lagi karena dasar hukumnya telah dibatalkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
 
Saat ditanya apakah dengan pembatalan tersebut, pemerintah tidak bisa lagi menaikkan iuran berapapun nilainya, Andi mengatakan, "aturannya sudah dibatalkan, pasal 34 ayat 1 dan 2,".
 
Ditanya lagi bagaimana jika pemerintah mengeluarkan perpres baru yang mengatur kenaikan iuran, Andi menjawab, "bisa saja begitu, tapi nanti kalau ada yang menggugat lagi ya bisa dibatalkan lagi". 
 
Andi mengaku pasca putusan itu, WA nya kebanjiran pesan. Kebanyakan mendukung putusan itu. Banyak yang memberikan ucapan selamat. "Sepertinya banyak yang senang ya," ujarnya. 
 
Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Putusan ini disebutnya sebagai kabar baik bagi masyarakat.
 
"Ini kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sejak awal DPR menolak kenaikan iuran BPJS. Terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kami sangat mengapresiasi putuan MA ini," kata Nadlifah, Senin (9/3/2020).
 
Menurut  Nadlifah, penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kelas III yang jumlahnya mencapai 19,9 juta orang itu sangat memberatkan. Apalagi keputusan tidak menaikkan iuran BPJS kelas III sudah disepakati dalam rapat gabungan antara Komisi IX DPR, Kemenkes, BPJS dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada November 2019.
 
"Seharusnya pemerintah berpegangan pada keputusan bersama sewaktu rapat gabungan di DPR 2019 lalu. Bukan justru tutup mata, dan malah membuat kebijakan yang bertentangan hasil rapat gabungan bersama legislatif," ujar politikus PKB itu.
 
Permohonan uji materiil ini diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Putusan ini dibacakan Kamis 27 Februari 2020. "Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut," lanjut Andi.
 
Sementara itu, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 
Menkeu bicara
Menanggapi putusan itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani turut angkat bicara tentang putusan Mahkamah Agung RI yang membatalkan aturan tentang kenaikan premi BPJS Kesehatan sejak Januari 2020 lalu. Putusan tersebut meminta pemerintah untuk mengembalikan premi BPJS seperti sedia kala.
 
"Dengan putusan ini ya kita harus lihat, kita review lah nanti. Ini keputusan yang harus kita lihat lagi implikasinya ke BPJS," ucapnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (9/3/2020).
 
Menurutnya, sampai akhir Desember 2019 kemarin keuangan BPJS kesehatan masih mengalami defisit bahkan setelah disuntik dana oleh pemerintah sekitar Rp15 triliun.
 
"Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh, kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan sustain untuk memberikan jasa kesehatan masyarakat secara luas. Namun dari sisi keuangan sampai akhir Desember 2019 kondisi keuangannya meskipun sudah ditambah Rp15 triliun dia masih negatif hampir Rp13 triliun," tegasnya.
 
Rincian iuran
Karena pembatalan ini, iuran BPJS akan kembali ke nilai semula. Dilansir dari Kompas com, berikut rincian biaya iuran tiap segmennya:
 
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
 
Segmen ini dikenai biaya iuran sebesar Rp 23.000. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.
 
2. Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P)
 
Segmen yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, dikenai besaran iuran sebesar 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, di mana 3 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 2 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan. 
 
3. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU)
 
Segmen ini dikenai iuran sebesar 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 8 juta, di mana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja.
 
4. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri
 
Kelas 3 dikenai iuran sebesar Rp25.500 per jiwa
Kelas 2 dikenai iuran sebesar Rp51.000 per jiwa
Kelas 1 dikenai iuran sebesar Rp80.000 per jiwa
 
Rencana kenaikan
Melansir dari situs Kemenkeu, terdapat beberapa rencana kenaikan iuran BPJS untuk seluruh segmen peserta BPJS.
 
Berikut rinciannya:
 
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
 
Iuran segmen ini rencananya naik dari Rp23.000 menjadi Rp. 42.000 per jiwa.
Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.
 
2. Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P)
 
Segmen ini terdiri dari ASN/TNI/POLRI, dengan besaran iuran semula adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, di mana 3 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 2 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.
 
Rencananya iuran tersebut diubah menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp12 juta, di mana 4 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 1 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.
 
3. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU)
 
Bagi segmen ini semula rinciannya 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, di mana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja.
 
Dengan rencana pembayaran iuran diubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, di mana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja.
 
4. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) / Peserta Mandiri
 
Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa. Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa
Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa. (Ina)

Add comment

Security code
Refresh