Hukum
Kehidupan penghuni penjara saat dikunjungi Menkumham Yassona Laoly beberapa waktu lalu. (Ist)

JAKARTA- Untuk  menahan penyebaran dan penularan wabah Corona  pemerintah melepaskan 30.000 dari 250.000 total narapidana yang tersebar di seluruh penjara di Indonesia. Artinya kepadatan berkurang 1/8 dari semula

Sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta agar seluruh tahanan dibebaskan karena penjara berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penularan Corona yang beresiko bagai penghuni penjara. https://www.france24.com/en/20200325-un-urges-prisoner-releases-to-stem-spread-of-coronavirus

Semua negara telah melepaskan para narapidana mematuhi peringatan PBB. Sementara Indonesia hanya membebaskan 1/8 dari total narapidana yang mendekam di penjara-penjara Indonesia.

Apakah pengurangan 30.000 penghuni penjara akan memenuhi physical distancing seperti yang setiap hari diserukan oleh WHO, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri?

Buruknya situasi kebersihan dalam penjara menjadikan sangat rentan bagi penghuni di tengah wabah Corona yang cepat menyebar dan menular seperti saat ini. Tentu, karena penjara bukan menjadi prioritas sehingga tidak ada anggaran untuk kebersihan.

Kalau tadinya satu kamar di Rutan (Rumah Tahanan) atau Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)  berisi 20 orang, dengan pengurangan 1/8 penghuni maka, satu kamar tahanan hanya akan berkurang 3 orang saja. Jadi, penghuni pada kamar tahanan yang berukuran 4 x 5 meter akan berkurang dari 20 orang menjadi 17 orang. Bisa dibayangkan bagaimana physical distancing yang dimaksud WHO, Presiden dan semua jajaran menterinya bisa dilakukan di dalam ruangan 4 x 5 meter tersebut.

Kehidupan penghuni salah satu penjara wanita. (Ist)

Sebagian besar kamar tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sudah sebulan penghuni dilarang keluar blok.  Keadaan ini menyebabkan para penghuni diserang penyakit paru-paru karena lembab. Dengan, ransum makan yang kurang memadai dan kurangnya gizi dan protein maka sudah pasti akan menurunkan daya tahan tubuh yang berdampak merusak imunitas tubuh. Dalam keadaan wabah Corona seperti saat ini sudah jelas penjara tetap akan menjadi tempat ledakan baru wabah Corona,-- yang diabaikan oleh pemerintah.

PHEOC (Health Emergency Operations Center) Kementerian Kesehatan bentukan WHO telah melakukan screening terhadap, 11.460 masyarakat  umum dan ternyata ditemukan  2.491 kasus positif Corona atau secara kasar  kira kira 20%. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/. Angka yang cukup tinggi meskipun dengan perhitungan kasar.

Angka tersebut jika digunakan untuk acuan, maka  di dalam rumah tahanan Pondok Bambu misalnya, yang penghuninya sekitar 500-an orang narapidana, kalau dihitung kasar 20% berarti ada 100 orang narapidana yang diduga  positif corona tersebar di 45 kamar yang padat dan jauh dari pantauan PBB, WHO dan Presiden Jokowi.

Para narapidana yang masih muda mungkin asimptomatik. Tapi di Rutan Pondok Bambu, sudah  sempat ada 2 orang sakit dan langsung diisolasi. Belum diketahui apakah pernah ada pemeriksaan pada kedua orang tersebut, apakah mereka positif Corona atau tidak.

Kehidupan penghuni salah satu penjara di Indonesia. (Ist)

Ketika terjadi kasus pertama narapidana sakit dengan gejala mirip Corona, petugas segera menelpon callcenter/hotline 112.  Karena  katanya pasien akan segera dijemput  dan diperiksa. Namun petugas 112 yang menjawab tidak sesuai dengan janji. Dia menjawab harus antri menunggu penjemputan. Ketika ditanya antrian nomor berapa, dijawab tidak tahu sambil tidak peduli. Akhirnya  tidak ada petugas yang menjemput dan memeriksa pasien tersebut sampai saat ini. Sekarang di Rutan Pondok Bambu sudah dua orang diisolasi karena sakit.

Bagaimana dengan narapidana yang oleh PBB, WHO dan Pemerintah RI, dimasukan dalam katagori high risk (beresiko tinggi) tertular dan bisa fatal karena Corona? Beberapa orang yang tersisa, tidak dibebaskan karena Peraturan Pemerintah (PP) No 99/2012 sudah berusia di atas 60 tahun,--usia yang dipatok beresiko oleh WHO. Sebagian besar memiliki penyakit penyerta seperti, diabetes jantung, asthma, hipertensi, paru dan kemungkinan Cancer,--jenis-jenis penyakit yang juga diumumkan WHO dan pemerintah.

Siapakah yang harus bertanggung jawab kalau mereka tertular dan berakibat fatal? Presiden Jokowikah? Menkopolhulam Mahfud MD kah ? Menko SDM dan Investasi Luhut Panjaitan kah? Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Letjen Doni Monardo kah? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (Pol) Firli Bahuri kah?  ICW (Indonesia Corruption Watch) kah? Atau hanya akan dipikul oleh seorang Menkumham Yasonna Laoly? Atau hanya dicatat sebagai korban wabah Corona yang menambah deret ukur yang setiap hari diumumkan oleh Juru Bicara Penanganan COVID-19 di Indonesia, Achmad Yurianto? Jangan sampai nanti kepala Lapas dan Rutan yang akan menjadi kambing hitam dari kebijakan yang tidak tepat, sehingga harus berhadapan dengan pengadilan.

Pertanyaan diatas penting dijawab agar pihak keluarga narapidana mengetahui siapa yang pantas bertanggungjawab jika salah satu narapidana sakit karena tertular Corona kemudian menjadi fatal (Baca: meninggal) akibat kebijakan Pemerintahan Jokowi mempertahankan 7/8 narapidana yang tersisa tetap tinggal dalam penjara.

Perlu diingat, dalam Undang-undang dinyatakan, dalam keadaan wabah pandemi seperti saat ini, pemerintah bertanggungjawab atas keselamatan rakyatnya,--tidak ada pengecualian terhadap yang ada di dalam penjara. Artinya keselamatan rakyat termasuk yang di dalam penjara menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselamatkan dari kesakitan dan kematian. Karena hak untuk hidup adalah juga milik para narapidana yang masih berada di ruang-ruang 4x5 meter di dalam penjara,-- bukan hanya milik masyarakat yang menghirup kebebasan diluara penjara.

Sampai saat ini belum ada screening dilakukan atas para narapidana yang tersisa dalam penjara di seluruh Indonesia. Sehingga, satu orang saja terpapar, maka ledakan wabah dalam penjada pasti tiba. Sangat wajar, karena di luar saja sistim screening bermasalah karena rapid test yang digunakan tidak tepat. Itu saja!

Siapa kemarin yang menyatakan di dalam penjara aman untuk physical distancing, termasuk aman untuk yang high risk? Sebelum terlambat, silahkan para pejabat termasuk Presiden Jokowi menengok ke dalam penjara. Jangan membuat kebijakan tanpa mengerti kejadian sebenarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh