Hukum
Pakar Energi, Dr Kurtubi. (Ist)

JAKARTA- Apakah dengan penundaan pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam Pembahasan RUU Cipta  Kerja, berberarti klaster yang lain, selain klaster Tenaga Kerja akan tetap terus jalan dibahas DPR? Seperti misalnya. Klaster yang terkait bidang energi yaitu klaster masalah Migas dan klaster Ketenaganukliran. Hal ini disampaikan oleh Dr. Kurtubi, pakar energi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/4).

“Kalau kedua klaster tersebut akan terus dibahas dalam pembahasan RUU Cipta Kerja,  saya berpendapat, semestinya perlu ada perubahan atau revisi atas pasal-pasal tertentu yang justru kalau tidak direvisi kemudian diundangkan akan sangat berpotensi menghambat investasi dan bertentangan dengan maksud dari Omnibus Law,” jelasnya.

Kurtubi menyoroti baik di sektor Migas. Di klaster Migas yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Migas No. 22/2001,--dengan konsep tata kelola migas seperti yang ada di Omnibus Law yang ada sekarang,  industri migas justru akan menjadi semakin ‘ribet.

“Selain tidak ada negara yang mempraktekkannya, dengan merubah SKK Migas yang merupakan nama baru dari BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dirubah menjadi Badan Usaha Milik Negara Khusus Hulu Migas diluar Pertamina,” jelasnya.

Selain itu cenderung disuburkannya kembali mekanisme perijinan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha.  Sehingga justru Omnibus Law justru akan  menghambat investasi migas.

“Selain pengelolaan migas akan menjadi tidak efisien dan merugikan negara karena Omnibus Law ini menggunakan konsep Unbundling yang bertentangan dengan Konstitusi dan sudah terbukti secara empirik sangat merugikan negara dan lainnya,” ujarnya.          

Sedangkan yang terkait dengan klaster Ketenaganukliran yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No.10/1997 diperlukan reposisi atas 2 Lembaga Ketenaganukliran BAPETEN yang merupakan lembaga Pengawas/Regulator, saat ini posisinya sejajar dengan BATAN yang merupakan Badan Penelitian Reaktor Non komersial, sebagai Badan Pelaksana.  

“Sebagaimana di negara-negara lain, dan juga sejalan dengan Sektor Kelistrikan Nasional dan kebutuhan akan energi listrik yang bersih, stabil, cost yang kompetitif dan dengan teknologi aman, maka perlu dibuka peluang pihak swasta untuk bisa masuk membangun PLTN dengan pola IPP, termasuk membangun dan membiayai sendiri. Bukan dari APBN.  Reaktor non komersial, dibawah kontrol/pengawasan Lembaga Regulator/Pengawas.  (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh