Hukum
Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani di Bekasi, Minggu (3/5) saat membebaskan 89 orang calon tenaga kerja illegal dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak segera dipulangkan oleh PT Tritunggal Nuansa Primatama dimasa wabah Corona. (Ist)

JAKARTA-  Tindakan PT. Tritunggal Nuansa Primatama tidak memulangkan 89 calon pekerja migran yang ditampung di Bekasi adalah penyanderaan. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut meminta uang Rp20 juta per orang, jika ingin dipulangkan ke kampung mereka masing-masing. Namun karena bisa menyetor uang sebesar itu, maka para calon pekerja migran tidak dipulangkan. Hal ini dijelaskan Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani kepada Bergelora.com, Senin (4/5) subuh meluruskan pemberitaan sebelumnya.

Benny Rhamdani menjelaskan bahwa perusahaan melakukan rekrutmen terhadap calon pekerja migran secara legal. Namun karena wabah Corona, pemerintah mengeluarkan Permenaker No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI, yang terbit pada tanggal 18 Maret 2020.

Pemerintah sudah tiga kali meminta perusahaan untuk segera memulangkan 89 calon pekerja migran dari penampungan, namun tidak dilakukan oleh perusahaan. Alasannya perusahaan khawatir para pekerja migran tidak akan kembali atau berpindah perusahaan lain.

“Sebenarnya itu alasan saja. Mana mungkin mereka tidak akan kembali, karena 89 orang itu yang butuh pekerjaan. Identitas mereka sudah terdata dalam satu sistim yang terintegrasi, kalau pindah perusahaan pasti akan terdeteksi,” ujarnya.

Belakangan baru ketahuan perusahaan meminta Rp20 juta per orang kalau ingin dipulangkan ke kampung masing-masing.

“Meminta uang sebesar Rp20 juta dan kalau tidak bisa maka tidak dipulangkan,--itu bisa dikatakan penyanderaan. Padahal perusahaan tahu bahwa karena wabah Corona, pemerintah sudah melarang pengiriman calon pekerja migran dan berisiko jika menampung orang dalam jumlah besar. Perusahaan seharusnya segera memulangkan, bukan meminta Rp20juta per orang dengan cara menahan calon pekerja migran di penampungan seperti itu,” jelas Benny.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan laporan masyarakat, Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani menggerebek upaya sebuah lokasi penampungan calon pekerja migran di Jati Asih, Kota Bekasi, Minggu (3/5). Sebanyak 89 orang calon pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia tidak segera dipulangkan pada saat pemerintah menghentikan pengiriman ke luar negeri karena pandemi Corona.

“Saya sidak (inspeksi mendadak) atas laporan dari masyarakat, mendatangi langsung salah satu penampungan milik P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Bekasi,” jelasnya. 

Penampungan PT. Tritunggal Nuansa Primatama beralamat di Jalan Wibawa Mukti ll, Gang Mayangsari No 79 RT 005/003 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.

Sebanyak 89 Calon pekerja migran Indonesia (PMI) dari 6 Provinsi dengan rincian dari Lombok NTB sebanyak 31 orang, dari Lampung sebanyak 27 orang, dari Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 20 orang, dari Kendari, Sulawesi Tenggara 3 orang,  dari Kerawang, Jawa Barat sebanyak 5 orang, dan dan Jawa Tumur sebanyak 3 orang

“Mereka yang di tempat penampungan akan diberangkatkan ke negara Malaysia, Singapura dan Brunei.  Mereka sudah ada di penampungan PT (BLK LN) bahkan ada yang sampai 7 bulan disana, yang karena situasi pandemi Covid 19 tidak bisa diberangkatkan ke negara penempatan,” jelasnya.

Ia mengatakan, satu calon PMI bahkan yang berasal dari Lombok yang masuk ke penampungan setelah terbitnya Permenaker No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI, yang terbit pada tanggal 18 Maret 2020.

BP2MI sendiri melalui Deputi  Penempatan BP2MI sudah mengirimkan surat resmi permintaan pengosongan sebanyak 3 kali tapi tidak diindahkan pihak perusahaan.

“Terhadap masalah tersebut saya perintahkan kepada perusahaan via Deputi Penempatan untuk segera memerintahkan pemulangan calon PMI ke daerah asal. Saya ultimatum 2 hari ke depan, Selasa, 5 Mei 2020 harus sudah dikosongkan,” tegasnya.

Benny Rhamdani memastikan akan memproses dan menindak persuhaan yang telah melanggar peraturan yang berlaku.

“Saya pastikan akan menindak keras sesuai kewenangan BP2MI untuk mencabut tunda layan perusahaan tersebut,” tegasnya.

Benny Rhamdani memastikan akan memberikan surat jaminan agar perusahaan memulangkan calon PMI tersebut.

“Terkait kekhawatiran perusahaan bahwa para calon PMI tidak akan kembali, maka saya akan memberikan surat jaminan bila memang dibutuhkan. Jadi tidak ada lagi alasan perusahaan tidak memulangkan calon PMI tersebut. Saya tahu alasan mereka takut-takut, tapi ingat berapa keuntungan yang selama ini dinikmati perusahaan pada kondisi normal,” ujarnya.

Tidak Ada Ampun

Kepada Bergelora.com, sebelumnya Benny Rhamdani mengatakan banyak PMI yang tidak terlindungi dan terkontrol kondisinya oleh negara karena mereka berangkat secara non prosedural. Ini adalah sindikasi yang melibatkan banyak pihak karenanya besarnya potensi keuntungan dari pengiriman PMI ke luar negeri.

“Hal inilah yang membuat kita kesulitan melakukan pendataan terhadap mereka. Karenanya perang terhadap sindikasi pengiriman PMI ilegal/non prosedural. Dan saya serius soal ini,” katanya.

Bila ada yang P3MI atau perusahaan penempatan yang nakal dan melakukan pengiriman PMI secara non prosedural dirinya tidak ragu untuk menyampaikan kepada Menaker untuk dicabut ijinnya.

“Demikian juga bila ada oknum aparatur BP2MI yang terlibat saya tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas,” tegasnya.

Negara menurut Benny Rhamdani, tidak boleh kalah terhadap sindikasi ini meskipun mereka didukung oleh kekuatan kapital ataupun atribut kekuasaan. Karena kerugian negara terhadap praktik sindikasi ini sangat besar selain itu yang paling penting karena hal tersebut membuka ruang-ruang eksploitasi bagi calon PMI.

“Karenanya tidak ada ampun bagi mereka!” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh