Hukum
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Ist)
JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menggandeng perguruan tinggi untuk mengevaluasi dan memperbaiki atau memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 
"Sekali lagi harus ada evaluatornya supaya kami tidak salah untuk melaksanakan program berikutnya," kata Risma di Jakarta, Rabu (23/12).
 
Secara spesifik, Wali Kota Surabaya dua periode tersebut mengaku memang belum mengetahui persoalan paling krusial terkait pemutakhiran DTKS.
 
"Namun, yang pasti pembaharuan DTKS harus dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memiliki keakuratan yang lebih valid," katanya.
 
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pengalamannya memimpin Kota Surabaya selama dua periode, data-data yang menyangkut masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat karena memanfaatkan teknologi informasi.
 
"Dengan teknologi informasi cepat sekali," katanya.
 
Meskipun demikian, ia menyadari masih ada kendala di lapangan yakni kesesuaian data yang masuk dengan kriteria calon penerima bantuan.
 
Oleh karena itu, kerja sama Kemensos dengan perguruan tinggi tersebut bertujuan memastikan DTKS sesuai dengan kondisi di lapangan.
 
"Bukan kami tidak percaya, namun memang harus ada pihak ketiga yang mengontrol kami," ujar Risma.
 
Terkait pengawasan bantuan sosial di 2021, Risma juga memastikan tidak akan ada bantuan tunai. Artinya, semua menggunakan transaksi nontunai.
 
Bagi calon penerima bantuan yang tidak memiliki rekening bank, Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkannya. Bahkan, dirinya mengaku siap mengantarkan langsung bantuan pada warga yang terdampak pandemi COVID-19.
 
"Kita kan punya nama dan alamat calon penerima," ujar dia. (Enrico N. Abdielli)
 

Add comment

Security code
Refresh