Hukum
Perkebunan kelapa sawit di Papua saat ini mencapai 958.094,2 hektar dengan 79 perusahan perkebunan. (Ist)
JAYAPURA- Masyarakat adat di Papua, Indonesia, memprotes perusahaan yang bersiap untuk merobohkan hutan leluhur mereka untuk megaproyek perkebunan, yang diwarnai dengan tuduhan penyimpangan dan pelanggaran, The Gecko Project dan Mongabay melaporkan.
 
Anggota Suku Auyu menuntut pemerintah untuk membekukan operasi PT Indo Asiana Lestari (IAL). Konsesinya seluas 39.190 hektar merupakan bagian dari proyek besar Tanah Merah yang telah diperebutkan oleh sejumlah kelompok investor yang saling bersaing selama dekade terakhir.
 
Jika dikembangkan secara penuh, proyek Tanah Merah akan mengakibatkan pembukaan 280 ribu hektar dari bentangan hutan hujan terbesar ketiga di Planet Bumi, lantas diganti dengan beberapa perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh berbagai perusahaan. Beberapa di antaranya dimiliki oleh para investor tak dikenal yang bersembunyi di balik perusahaan yang dimiliki secara anonim di Timur Tengah.
 
Minyak kelapa sawit, digunakan dalam segala produk mulai dari makanan ringan dan kosmetik hingga biofuel, merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Namun, produksinya dikaitkan dengan berbagai masalah, mulai dari perubahan iklim, kebakaran hutan, pelanggaran hak tenaga kerja, hingga perampasan tanah.
 
Selain masalah kerahasiaan perusahaan, proyek Tanah Merah juga menyoroti proses perizinan yang sering semrawut yang mendasari industri tersebut. Beberapa izin untuk proyek itu ditandatangani oleh seorang politisi yang menjalani hukuman penjara karena korupsi. Izin lainnya diduga dipalsukan, dengan tanda tangan pejabat tinggi yang konon telah dipalsukan pada dokumen-dokumen penting.
 
Meskipun identitas beberapa investor yang memiliki saham dalam proyek tersebut masih belum jelas, data dari registrasi perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa IAL 95 persen dimiliki oleh Mandala Resources, perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Kota Kinabalu, sebuah kota di Kalimantan Malaysia.
 
Sisanya dimiliki oleh PT Rimbunan Hijau Plantations Indonesia, yang dimiliki oleh pengusaha Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Yakub Abbas, yang juga direktur IAL.
 
Meskipun belum membuka lahan, baru-baru ini IAL menginformasikan kepada masyarakat setempat bahwa mereka akan mulai membangun infrastruktur pendukung untuk proyek tersebut. Para penduduk desa telah menyaksikan kehadiran alat berat di lokasi.
 
Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam wawancara telepon, seorang pemimpin Suku Auyu Egedius Pius Suam mengatakan penduduk desa khawatir dengan kehadiran alat berat. Suku itu mengaku belum memberikan persetujuan untuk proyek tersebut.
 
Perusahaan itu bahkan belum menunjukkan izin yang dibutuhkan.
 
“Itu sebabnya kami menuntut pemerintah dan DPRD untuk memanggil perusahaan dan memeriksa izin mereka,” tandas Egedius, dikutip dari The Gecko Project dan Mongabay. “Jika mereka tidak dapat menemukan izin yang jelas, saya akan meminta agar sanksi diterapkan dan perusahaan harus pergi.”
 
Menurut Frengky Hendrikus Woro, salah satu anggota Suku Auyu, permasalahan bermula saat IAL mulai mendekati masyarakat setempat pada 2017.
 
Prosesnya dipimpin oleh Fabianus Senfahagi, yang saat itu menjabat sebagai ketua asosiasi masyarakat adat setempat. Fabianus telah berperan dalam menggiring investor sebelumnya di proyek Tanah Merah, tetapi pada 2017 ia tampak bekerja atas nama IAL. Gambar yang diunggah ke Facebook pada pertengahan 2016 menunjukkan Fabianus dan Yakub, direktur IAL, di Boven Digoel bersama.
 
Frengky mengatakan bahwa Fabianus telah mendapatkan tanda tangan dari masyarakat yang tampaknya menyatakan dukungan untuk proyek tersebut melalui kombinasi paksaan dan manipulasi. Dia menyebutkan para penandatangan tidak mengerti apa yang telah mereka setujui.
 
Dalam pertemuan yang dihadiri Frengky pada 19 Agustus 2017 di Desa Ampera, Fabianus menjelaskan kepada masyarakat Suku Auyu bahwa perusahaan akan menyisihkan sebagian dari konsesinya untuk suku tersebut dan bahwa penduduk setempat akan menerima pembayaran bulanan serta dapat menikmati akses air bersih dan perumahan yang layak.
 
Menurut Frengky, sebagian besar masyarakat menentang perusahaan karena tidak mau menyerahkan tanah dan hutan leluhurnya. Namun dalam pertemuan tersebut, mereka merasa tertekan untuk menandatangani surat itu, antara lain karena kehadiran 9 petugas polisi.
 
“Sayang sekali ada yang setuju menandatangani surat itu karena kurang paham,” tutur Frengky. “Banyak dari kami yang tinggal di desa masih belum bisa membaca atau menulis, jadi menurut saya perusahaan menipu mereka.”
 
Fabianus, Yakub, dan IAL tidak menanggapi beberapa permintaan komentar dari The Gecko Project dan Mongabay.
 
Para aktivis lokal yang menentang proyek tersebut telah menerima “serangkaian ancaman” terhadap Pusaka, LSM Indonesia yang mendukung hak-hak masyarakat adat, pada November 2020.
 
Egedius sendiri telah melaporkan menerima ancaman pembunuhan atas penolakannya terhadap rencana IAL. Sekarang. Kehadiran perusahaan menurutnya telah memecah belah Suku Auyu. Beberapa orang terus menentang perusahaan sementara yang lainnya mendukungnya.
 
Masalah sosial seperti itu biasa terjadi di masyarakat adat di mana perusahaan perkebunan telah mendapatkan pijakan di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan.
 
“Sebelum perusahaan datang, kami menjalani kehidupan yang damai,” keluh Egedius. “Namun, karena kehadirannya di wilayah leluhur kami, kami telah menjadi musuh bagi saudara-saudari kami sendiri.”
 
Meski IAL belum mulai merobohkan hutan, protes masyarakat baru-baru ini dipicu oleh pengumuman perusahaan bahwa mereka siap untuk membangun log pond, yang berfungsi untuk menyimpan kayu gelondongan sebelum diproses di penggergajian. Egedius menggolongkan log ponds sebagai “titik masuk” untuk memulai deforestasi.
 
Pada September 2020, sekitar 50 anggota Suku Auyu berkumpul menghadiri protes di depan kantor pemerintah di Kabupaten Boven Digoel, tempat proyek Tanah Merah berada. Mengenakan pakaian tradisional, mereka bernyanyi dan menari, serta mengangkat spanduk menuntut pemerintah menghormati hak-hak mereka atas tanah adat mereka.
 
“Kami meminta Bupati Boven Digoel dan DPRD untuk menghentikan serta memeriksa kegiatan dan izin PT Indo Asiana Lestari,” menurut Suku Auyu dalam surat yang diserahkan kepada pemerintah, dilansir dari The Gecko Project dan Mongabay.
 
Surat tersebut menuduh IAL gagal mendapatkan izin yang diperlukan dan mendapat persetujuan dari Suku Auyu untuk operasinya. IAL telah memperoleh izin lokasi, di antara yang pertama dari serangkaian persetujuan yang dibutuhkan perusahaan perkebunan untuk beroperasi secara legal, menurut kepala lembaga investasi Boven Digoel Djukmarian.
 
Langkah selanjutnya adalah pemerintah provinsi menyetujui analisis dampak lingkungan yang dibuat oleh perusahaan. Setelah itu, pemerintah kabupaten harus menandatangani izin lingkungan.
 
Meskipun undang-undang deregulasi yang disahkan baru-baru ini merombak proses perizinan untuk proyek-proyek pembangunan, sehingga dalam beberapa kasus penilaian dampak lingkungan tidak perlu, Djukmarian mengatakan IAL masih harus melakukannya. Proses itu menurutnya sedang berlangsung.
 
“Saya sekarang menunggu rekomendasi izin lingkungan dari pemerintah provinsi,” tegas Djukmarian melalui sambungan telepon.
 
Menanggapi permintaan masyarakat Suku Auyu agar pemerintah daerah meninjau kembali izin perusahaan, Djukmarian mengaku pihaknya telah mengevaluasi izin perusahaan yang beroperasi di Boven Digoel, termasuk IAL, sejak pertengahan 2017.
 
Peninjauan izin adalah salah satu komponen utama dari pembekuan izin baru pemerintah Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan tersebut ditandatangani Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada 2018 sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan keberlanjutan sektor kelapa sawit negara.
 
Audit pemerintah tahun 2019 menemukan bahwa 81 persen perkebunan kelapa sawit Indonesia melanggar berbagai peraturan, termasuk dengan tidak memegang izin yang diwajibkan dan melanggar batas kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung.
 
The Gecko Project dan Mongabay mencatat, kebijakan moratorium juga mengharuskan lembaga pemerintah untuk meninjau konsesi kelapa sawit yang telah ada untuk mengetahui adanya penyimpangan. Inisiatif serupa di sektor pertambangan, yang dilakukan beberapa tahun lalu, mengakibatkan ratusan konsesi pertambangan dibatalkan. Tidak ada izin kelapa sawit yang dicabut di bawah inisiatif saat ini, yang akan berakhir tahun ini.
 
Para ahli lingkungan mengatakan peninjauan izin sangat penting untuk dilakukan di Papua karena banyak perusahaan perkebunan sudah mengincar wilayah tersebut sebagai wilayah berikutnya untuk industri kelapa sawit dan penebangan kayu setelah banyak hutan hujan di Pulau Sumatra dan Kalimantan telah dibuka untuk dijadikan perkebunan.
 
Menurut data LSM lingkungan Madani, pada 2015 hanya terdapat 5 izin perkebunan di wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada 2017, ada 114 konsesi.
 
Sebagian besar kawasan yang diperuntukkan untuk perkebunan masih berhutan. Data Madani menunjukkan, masih ada 1,7 juta hektar hutan hujan di dalam konsesi kelapa sawit yang ada di wilayah Papua yang belum digunduli. Pencabutan izin diharapkan dapat mencegah pembukaan hutan. (Sam Awom)
 
 
 
 

Add comment

Security code
Refresh