Hukum

Gedung Mahkamah Konstitusi (Ist)Gedung Mahkamah Konstitusi (Ist)JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghilangkan Hak Konstitusi warga Negara yang berada di Kampung Moyeba, Bintuni, Papua Barat, dinilai hanya melecehkan demokrasi masyarakat adat di seluruh Indonesia, seperti yang dialami masyarakat Moyeba, yang justru dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kepala suku Moyeba, Tokoh Perempuan Moyeba, serta dari Ketua LMA dan Sekjen Barisan Marah Putih serta dari koordinator Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat. membantah alasan  MK yang membatalkan hasil pungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Moyeba pada 19 Maret lalu karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang.

“Apa yang bertentangan dengan Undang-undang? kami sudah melakukan pemilihan seperti itu berulang-ulang. Pemilihan 2004 kami memakai cara memilih seperti itu. Tahun2009 kami masih pakai pemilihan yang sama. Pemilihan Bupati dan Gubernur juga kami masih memakai kebiasaan yang sama. Bahkan pemilihan Presiden juga kami masih memakai cara yang sama. Kenapa sebelumnya sah, tapi pemilihan sekarang malah suara kami dihilangkan MK?” demikian Kepala Suku Moyeba, kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (2/5)

Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai tidak beralasan dikarenakan proses pemilihan dengan metode yang sama, dilakukan dalam pemilihan Presiden Joko Widodo, yaitu pemilihan berdasarkan adat Moyeba dengan duduk bersama di para-para adat dan memutuskan pembagian suara berdasarkan mekanisme adat.

“Kami disuruh PSU di Moyeba. Dan saat itu saya langsung disuruh Mahkamah Konstitusi. Saya pulang dan lakukan hal yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi malah menolak dan menghilangkan hak Konstisusi kami masyarakat Moyeba?” ujarnya.

Sementara, menurut tokoh Perempuan Papua, Mama Yulina Orocoma menjelaakan cara memilih seperti ini bukan kali ini namun sudah berlangsung setiap kali ada pemilihan.

“Kami lakukan dari pemilihan ke pemilihan. Kebiasaan kami, kami duduk sama-sama, kemudian makan bersama, dan berbicara bersama berdasarkan kebiasaan kami. Tahun 2004 kami lakukan hal itu, tahun 2009 juga sama, dan bahkan saat memilih Jokowi juga sama. kami meminta kepada Presiden untuk kembalikan suara kami”.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat di Teluk Bintuni, Ever. Menurutnya Mahkamah Konstitusi harus segera kembalikan suara adat Moyeba”.

Ketua Koordinator Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat Yohanis Akwan meminta Dewan Etik MK untuk segera memanggil 9 Hakim MK untuk dimintai keterangan terkait tindakan menghilangkan Hak Konstitusi masyarakat Moyeba. MK telah menggunakan kewenangan MK untuk merampok hak konstitusi masyarakat Moyeba yang merupakan masyarakat adat Papua yang adalah bagian dari NKRI.

“Kami meminta presiden untuk segera menjamin hak konsitusi dari warga negara dalam hal ini masyarakat Moyeba. Kami menolak MK yang menghilangkan hak konstitusi masyarakat Moyeba. Kami anggap, keputusan MK masih tergantung” tegasnya. (Marten Goo)

 

Add comment


Security code
Refresh