Hukum

Potret anggota DPR yang kepergok tidur saat sidang-sidang DPR membahas undang-undang (Ist)Potret anggota DPR yang kepergok tidur saat sidang-sidang DPR membahas undang-undang (Ist)JAKARTA- Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sangat memprihatinkan banyak kalangan pemerhati hukum. Semua  itu disebabkan, banyak peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterapkan di kehidupan masyarakat, ternyata justru menimbulkan problem baru. Menurut Bappenas, saat ini sekitar 42.000 peraturan perundang-undangan dan sekitar 3.000 peraturan daerah (perda), berindikasi bermasalah.

Banyak terjadi, dalam penerapan peraturan tersebut, adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, serta adanya aturan yang justru bertentangan dengan aturan di atasnya. Belum lagi, adanya peraturan itu justru menghambat investasi dan perkembangan di daerah.

“Semua itu terjadi, karena regulasi yang dibuat itu telah meninggalkan sumber dari segala sumber hukum kita, yaitu Pancasila,” ujar Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Prof. DR Widodo Ekatjahyana SH Mhum, kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (3/5)

Sebelumnya dalam Kuliah Terbuka yang diselenggarakan oleh Magister Unitomo Surabaya dengan tema  “Masalah dan Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Dekan FH Unitomo DR Siti Marwiyah, mengatakan saat ini banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah justru tumpang tindih.

Menurut Prof. Widodo Ekatjahyana, dari data Bappenas, saat ini sekitar 42.000 peraturan perundang-undangan dan sekitar 3.000 peraturan daerah (perda), berindikasi bermasalah. Kondisi tersebut, tentu saja membuat Presiden RI Joko Widodo prihatin dan meminta, peraturan perundang-undangan yang berindikasi bermasalah tersebut harus 

“Kalau dibiarkan, semua itu bisa menghambat iklim investasi dan pembangunan, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Presiden meminta 50 % regulasi itu harus dipangkas,” ujar profesor yang kemarin genap berusia 45 tahun dan baru 8 bulan menjabat Dirjen 

Terjadinya peraturan perundang-undangan maupun perda yang banyak ditemukan bermasalah itu, menurut mantan dosen Unitomo ini, karena telah meninggalkan sumber dari segala sumber hukum kita, yaitu Pancasila.

“Padahal, dalam Pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011, jelas-jelas menyebutkan, kalau Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,” ujar alumni Universitas Jember ini.

Belum lagi menurutnya dengan keterbatasan dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan Ditjen Harmonisasi Kementrian Hukum dan HAM, yang hanya diberi kewenangan untuk melakukan harmonisasi, terhadap tiga peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden. Sehingga tidak heran kalau akhirnya banyak peraturan yang jalan sendiri-sendiri, sesuai dengan kepentingan masing-masing pembuat peraturan.

Karena itulah, menurut Prof Widodo Ekatjahya, dirinya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya akademika Unitomo untuk mengajak kembali kepada sumber dari segala sumber hukum kita, yaitu Pancasila. “Saya yakin, dengan kembali kepada Pancasila, tidak akan ada peraturan yang tumpang tindah, dan menghambat program pembangunan, baik di daerah maupun pusat,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

 

 

Add comment


Security code
Refresh