Hukum

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para Perwira Tinggi Mabes Polri, Kepala Kepolisian Daerah & para Komandan Peleton Kepolisian di Mabes Polri, Selasa (8/11). (Ist)Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para Perwira Tinggi Mabes Polri, Kepala Kepolisian Daerah & para Komandan Peleton Kepolisian di Mabes Polri, Selasa (8/11). (Ist)JAKARTA- Presiden Joko Widodo sekali lagi menegaskan komitmennya terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang tegas negara Indonesia akan berdiri tegak. Polri tidak boleh ragu terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, dan tokoh-tokoh siapapun. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para Perwira Tinggi Mabes Polri, Kepala Kepolisian Daerah, dan para Komandan Peleton Kepolisian di Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh anggota Polri, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atas kewaspadaan, atas soliditas, atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016 yang lalu, sehingga akhirnya demo itu berjalan dengan tertib dan damai," ujar Presiden Joko Widodo mengawali arahannya.

Presiden melanjutkan, dirinya menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada seluruh anggota Polri maupun TNI yang menjadi korban kekerasan saat berupaya mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Terhadap segala kekerasan yang terjadi tersebut, Presiden memandang perlu penyelesaian lewat upaya penegakan hukum yang tegas.

"Tadi Kapolri sudah menyampaikan ada 18 yang luka," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekaligus menegaskan komitmennya terhadap upaya penegakan hukum yang menjadi agenda pemerintah.

Sebagai sebuah institusi yang besar, Presiden menginstruksikan Polri agar tidak ragu dalam menegakkan hukum secara tegas dan adil di Indonesia. Sebab, dengan penegakan hukum yang tegas negara Indonesia akan berdiri tegak.

"Sebagai sebuah institusi, Polri ini ialah institusi yang besar dengan 430 ribu anggota. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, dan tokoh-tokoh siapapun," tegasnya.

Oleh karenanya, Presiden mengajak dan memberikan kesadaran kepada seluruh anggota Polri bahwa penegakan hukum yang jelas dan tegas tersebut haruslah diupayakan tiap-tiap anggota.

"Hal itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat, marwah institusi Polri harus dijaga, marwah negara juga harus dijaga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas, harus dilakukan," ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo yang memberikan keterangan kepada para jurnalis usai acara juga menjelaskan bahwa dirinya menginstruksikan Polri agar melakukan upaya-upaya persuasif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait aksi unjuk rasa yang terjadi pada 4 November lalu tersebut. Dirinya mengingatkan agar seluruh elemen Polri bekerja mulai dari atas hingga ke bawah dalam menjalankan upaya-upaya persuasif tersebut.

"Tadi saya tekankan agar pendekatan persuasif baik yang ada di Polsek, di Polres, itu harus terus bekerja sampai ke bawah sehingga masalah yang ada itu bisa dijelaskan secara jelas kepada masyarakat," terangnya.

Di akhir sesi tanya jawab, Presiden sempat ditanyakan mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada dirinya. Menanggapi hal tersebut, bila terdapat bukti yang menguatkan dan terdapat peraturan yang telah mengatur hal-hal tersebut, Presiden dengan tegas menginstruksikan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

"Tadi juga di dalam saya sampaikan, yang berkaitan dengan hasutan kebencian, hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Kalau memang aturannya ada ya harus ditindaklanjuti," tegasnya.

Presiden yang dalam acara tersebut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menutup acara dengan menyalami para perwira Polri yang hadir mendengarkan arahan. Setelahnya, Presiden langsung bertolak menuju Gedung Dakwah Muhammadiyah untuk bertemu dengan sejumlah pimpinan Muhammadiyah. (Humas Kemensetneg)

Kunjungi NU

Sebelumnya, Joko Widodo, Senin (7/11), menyambangi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya Nomor 104, Jakarta Pusat. Kunjungan Presiden tersebut dilakukan guna menyampaikan ucapan terima kasih atas peranan besarnya sehingga demonstrasi yang berlangsung pada 4 November 2016 lalu berjalan tertib dan damai.

"Saya mengungkapkan terima kasih kepada jajaran pengurus PBNU dari pusat sampai daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana, sehingga pada saat demo tanggal 4 yang lalu sampai sore maghrib berjalan dengan damai," terang Presiden usai pertemuan.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pandangannya terkait Nahdlatul Ulama (NU) yang ia sebut sebagai penyangga utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden juga mengakui kiprah NU selama ini sebagai penyangga utama Pancasila, keberagaman, dan kerukunan antar umat beragama.

"Saya kira clear, sangat jelas sekali, NU menjadi penyangga utama di bidang yang tadi saya sampaikan," tekannya.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam tersebut diakui oleh Presiden membahas banyak hal. Utamanya ialah hal-hal konkret dan kerja sama antara pemerintah dengan NU guna membangun bangsa Indonesia.

"Saya kira banyak hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan NU di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi keumatan, hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme. Saya kira banyak hal yang nanti bisa kita lakukan bersama NU dan pemerintah," ungkap Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.30 WIB didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun dari pihak PBNU sendiri hadir di antaranya KH. Ma'ruf Amin (Rais Am PBNU), KH. Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriyah PBNU), KH. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), dan Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini (Sekretaris Jenderal PBNU).

Selain menyambangi jajaran pengurus PBNU, rencananya Presiden Joko Widodo juga akan bertemu dengan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedianya pertemuan tersebut juga akan dilakukan hari ini. Namun, dikarenakan sesuatu hal, pertemuan tersebut akan diagendakan pada esok pagi.

"Setelah ini kami juga akan bertemu dengan PP Muhammadiyah. Harusnya hari ini, tapi karena Pak Ketua masih di Ambon, jadi besok pagi," jelas Presiden. Bey Machmudin)

 

Add comment


Security code
Refresh