Hukum
Persekusi di Cianjur dan Solok (Ist)

JAKARTA - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)  - sebuah jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara - meminta pemerintah Indonesia mewaspadai aksi persekusi yang disebut Efek Ahok (The Ahok Effect). Tindakan persekusi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata. Hal ini disampaikan oleh Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/5)

“Oleh karena itu, SAFEnet mendesak Pemerintah Indonesia dan secara khusus, Kapolri untuk melakukan penegakan hukum yang serius pada tindakan persekusi atau pemburuan sewenang-wenang yang dilakukan segelintir pihak ini,” tegasnya.

Menurutnya, persekusi atau tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga ini didasarkan atas upaya segelintir pihak untuk memburu dan menangkap seseorang yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap ulama dan agama.

“Pemerintah Indonesia harus memberi perlindungan kepada orang-orang yang menjadi target dari persekusi ini karena setiap orang harus dijamin untuk dilindungi dengan asas praduga tak bersalah dan terhindar dari ancaman yang membahayakan jiwanya,” tegasnya.

Latar belakang dari persekusi The Ahok Effect ini muncul sejak dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama/Ahok ke pengadilan dengan pasal penodaan agama, muncul kenaikan drastis pelaporan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Setelah Ahok divonis bersalah, muncul tindakan persekusi atau pemburuan atas akun-akun yang dianggap menghina agama/ulama di media sosial.

SAFEnet menjelaskan Persekusi ini dilakukan dengan tahapan, lewat Facebook Page, admin mentrackdown orang-orang yang dianggap menghina ulama dan agama. Kemudian dilakukan instruksi massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, alamat kantor atau rumah. Diikuti aksi gruduk ke kantor atau rumahnya oleh massa. Kemudian dibawa ke polisi dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP.

“Menkominfo perlu melakukan upaya yang dianggap perlu untuk meredam persekusi memanfaatkan media sosial ini karena melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi,” jelasnya.

Ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum maka seharusnya persekusi ini tidak dilakukan karena bila mengacu pada proses hukum yang benar (process due of law). “Apabila menemukan posting menodai agama atau ulama, bisa dilakukan beberapa tahapan sesuai peraturan yang berlaku yaitu, melakukan somasi kemudian melakukan mediasi secara damai, bukan digruduk massal. Bila mediasi tidak berhasil, barulah melaporkan ke polisi dan mengawasi jalannya pengadilan agar adil,” katanya.

SAFEnet mengkhawatirkan bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi yaitu proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa (mobokrasi). Dengan demikian maka tidak ada kepatuhan hukum padahal Indonesia adalah negara hukum.

“Akibatnya, warga negara tidak terlindungi karena absennya asas praduga tak bersalah. Lebih dari itu setiap warga negara terancamnya nyawa karena menjado target tindakan teror dan mengancam kebebasan berpendapat secara umum,” tegasnya. (Telly Nathalia)

 

 

Add comment


Security code
Refresh