Hukum
Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis (Ist)

JAKARTA- Polemik kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terjadi saat ini tidak perlu terjadi karena sudah sah dan tidak diragukan lagi. Karena apa yang sudah disahkan oleh sidang paripurna dan kuorum pada 3 April 2017 lalu bahkan sudah disumpah oleh MA sudah jelas legalitasnya. Hal tersebut diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam Diskusi Publik "Menakar Legalitas Pimpinan DPD RI pada Masa Kekinian" di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin(29/5).

"Pimpinan sekarang tidak perlu khawatir karena jelas sudah sah. Sekali lagi polemik pelantikan oleh MA bukanlah perkara Tata Usaha Negara, tidak jelas dasar tuntutannya anggota yang masih belum puas," Jelas Margarito.

Kemudian menurut Margarito soal tuntutan kubu GKR Hemas dan Farouk Muhammad tentang pembatalan sumpah oleh MA yang dilayangkan ke PTUN itu tidak jelas dasar hukumnya

"Kalau dibatalkan dasarnya apa, MA tidak bisa membatalkan peristiwa pelantikan tersebut. Tidak ada jalan secara hukum kepada MA untuk membatalkan. Jujur saja ini tidak bisa dibatalkan mau tidak mau suka tidak suka pimpinan yang sekarang sah!" tegasnya.
Hal tersebut diamini juga oleh dua pakar hukum yaitu Aldwin Rahadian dan Kresna Wasedanto. Menurut riset yang sudah dilakukan yaitu legalitas pimpinan sekarang sudah tepat, sudah diputuskan melalui sidang paripurna yang kuorum oleh pimpinan sementara pada saat itu sesuai UU MD3 yaitu anggota tertua dan termuda. Sikap MA pada saat itu hanya melakukan sesuai kewenangannya yaitu menyumpah sesuai prosedural yang ada dan tidak menyalahi aturan.

"Jadi MA tidak salah itu hanya seremonial sesuai prosedur yang ditetapkan, semua keputusan ada di DPD sendiri, saat sidang dilakukan sudah kuorum dan pemilihan secara aklamasi, oleh karena itu MA datang dan menyumpah, itu sudah final" tutur Aldwin.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir dalam diskusi tersebut juga Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis dan Fahira Idris Senator asal DKI yang menyampaikan mengenai legitimasi politik 109 anggota DPD RI sudah ikut atau mengakui sidang paripurna penutupan masa sidang yang mayoritas sekaligus pengakuan terhadap kepemimpinan Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Kami sah dan didukung tak kurang dari 109 anggota saat ini, kami berharap teman-teman lainnya segera menyusul, marilah kita sudahi polemik yang ada kita bekerja keras buat DPD," Ujar Darmayanti.

Wakil Ketua DPD RI Dramayanti Lubis menyebutkan bahwa saat ini Kepemimpinan DPD RI sudah diakui oleh Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi negara lainnya. Hal tersebut terbukti dengan hadir dan diundangnya Oesman Sapta, Nono Sampono, Darmayanti Lubis pada acara resmi kenegaraan sebagai Pimpinan DPD RI.

"Maka tidak perlu lagi di luar melebar kemana-mana, pemerintah dan lembaga lain sudah mengakui legalitas kepemimpinan kami, yang penting sekarang adalah kerja keras buat DPD dan tidak beropini," tegas Senator asal Sumatera Utara tersebut.

Sementara itu, Senator asal DKI Fahira Idris menyampaikan bahwa selama ini kepercayaan masyarakat kepada DPD semakin baik, kinerja alat kelengkapan tidak pernah terganggu dengan polemik kepemimpinan yang ada dan tetap bekerja tetap ke konstituennya.

"Kami prihatin pimpinan baru ini tergerus oleh berita negatif, maka kami harus banyak bicara untuk mengklarifikasi. Masyarakat perlu tahu persoalan yang sebenarnya, dan saya mengapresiasi adanya diskusi ini agar publik dan media tercerahkan, saat ini marilah kita dukung Pimpinan yang sah sekarang ini dan terus bekerja bagi daerah," ujar Fahira. (Enrico N. Abdielli)

Add comment


Security code
Refresh