Hukum
Mantan Menteri Kesehatan, Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) (Ist)

JAKARTA- Mantan Menteri Kesehatan, Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) membacakan pleidoi (nota pembelaan) nya dihadapan majelis hakim Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (8/6). Mantan Menteri Kesehatan RI yang menciptakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ini dalam Pleidoinya,  mengungkap fakta-fakta persidangan yang sengaja dihilangkan dan diabaikan.  Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap menyatakan bersalah dengan mendakwa 6 tahun penjara.

Bergelora.com menurunkan bagian pertama dari empat seri salinan pleidoi tersebut:

Yang saya muliakan ketua dan para Anggota Majlis Hakim

Yang saya hormati JPU serta para hadirin sekalian yang saya cintai

Assalamualaikum wr.wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH swt yang telah melimpahkan kesehatan lahir batin sehingga bisa bersama sama mengikuti sidang yang sangat mulia ini.

Dengan mengucap Bismillahirrochmanirrohiim

Di bulan Ramadhan yang di rahmati ini, ijinkan Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, juga Bapak Panitera atas kesabarannya dan kebaikannya selama proses persidangan, saya merasa diberikan kesempatan yang besar untuk klarifikasi atas semua tuduhan kepada saya. Kesempatan itu tentunya, hanya akan terjadi karena kebaikan, kesabaran, dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim dalam proses persidangan.

Selain itu Yang Mulia masih sempat memperhatikan kesehatan saya. Saya hanya bisa berdoa, semoga kebaikan Bapak dan Ibu Majelis Hakim tercatat sebagai amal dihadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya  untuk membacakan  nota pembelaan yang saya buat sendiri. Mohon maaf apabila nota pembelaan ini saya ungkapkan dalam bahasa saya, bahasa orang awam yang merasa terdzolimi .Saya bukan ahli hukum yang Mulia maka apabila saya mengungkapkan sesuatu kurang tepat dalam bahasa hukum, mohon agar di maaf kan .

Yang mulia Majlis Hakim ,

Sebagai seorang ibu, juga sebagai nenek sekaligus muslimah saya sangat merindukan bisa berpuasa ramadhan, tarawih bersama dengan anak cucu di rumah, apalagi di penghujung usia saya seperti saat ini. Tapi inilah, takdir Allah swt yang harus saya jalani dengan ikhlas. Satu peristiwa dalam hidup yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi. Sejak awal pemeriksaan perkara ini di Bareskrim maupun di KPK sampai persidangan hari ini, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan sebagaimana dakwaan maupun tuntutan JPU.

Sebelum saya mulai pembacaan nota pembelaan ini, saya ingin mengungkapkan kepada yang Mulia keheranan saya atas dakwaan serta tuntutan yang di tujukan kepada saya dalam kasus ini……. terus terang saya shock yang Mulia, bukan hanya oleh karena tingginya tuntutan yang saya terima ( yang terkesan tidak wajar bila dibandingkan dengan hukuman pelaku utama Mulya Hasjmy yang hanya 2.5 tahun tahanan kota) Selain tidak wajarnya  tuntutan tersebut saya juga  merasa  aneh menyaksikan tata cara proses membuat dakwaan sampai ke penuntutan, bahkan dari penetapan tersangka.  Banyak kejanggalan yang saya lihat yang Mulia, yang tidak mungkin saya uraikan satu persatu disini, tetapi yang jelas hal hal tersebut melukai rasa keadilan dalam penegakan hukum.

Terasa ada sesuatu yang “dipaksakan”, ada sesuatu yang di skenariokan, terkandung maksud maksud tertentu yang tujuannya adalah saya harus bersalah saya harus dipenjara dengan cara dan alasan apa pun juga.

Majelis hakim yang saya hormati,

Berawal dari surat dakwaan, yang menurut saya di rangkai tanpa fakta bahkan terlihat dengan jelas “rangkaian perbuatan hukum yang di dakwaan kepada saya sangat di paksakan” apalagi ketika mendenganr seluruh uraian tuntutan jaksa, banyak sekali fakta persidangan yang tidak di ungkap bahkan dengan sengaja di hilangkan. Uraian tuntutan JPU sama persis dengan uraian dalam dakwaan kalau begitu untuk apa persidangan ini di gelar dengan menghadirkan banyak saksi dan ahli serta biaya dari Negara yang tidak sedikit. Apabila fakta persidangan tidak dijadikan dasar dakwaan /tuntutan, maka untuk apa KPK, Panitera, dan kami merekam seluruh proses persidangan. 

Tanpa disadari , ternyata dibalik kerja keras JPU tersirat suatu kepentingan yang mentargetkan seorang mantan menteri (saya) untuk di hancurkan martabatnya meski hanya sebagai warga negara biasa, sebagai ibu dari tiga anaknya, sebagi nenek dari tujuh cucunya. Kelompok kepentingan itu tidak rela bila saya hidup tenang bersama anak cucu saya.  Kenapa mereka sedemikian penting untuk menghukum saya? Apakah saya makhluk yang membahayakan?,  Apakah saya mengganggu kepentingan kelompok mereka? sehingga saya perlu di penjara kan?  Siapakah mereka sebenarnya ? saya bisa merasakan keberadaan mereka tapi saya tidak berdaya untuk menghindarinya. Mereka sangat berkuasa yang mulia. Mereka berupaya keras agar saya salah dan kalah. .

Tampak jelas sekali pada akhirnya untuk mencapai tujuan tersebut, dalam dakwaan maupun tuntutan banyak fakta persidangan penting yang sengaja diabaikan, agar asumsi ataupun opini JPU seolah olah alat bukti yang sahih.

Tetapi saya yakin, kecermatan dan kecerdasan serta kearifan yang Mulia Majlis Hakim akan mampu  dan berani membedakan antara asumsi ,opini, ataukah alat bukti yang valid. Mudah2an Allah swt di bulan suci yang penuh rahmat ini meridhoi dan menjaga keberanian hati nurani Majlis yang Mulia ini dalam menegakkan kebenaran.

Majlis Hakim yang Mulia

Jaksa mendakwa saya dengan dakwaan kombinasi, dan kemudian menuntut saya dengan Dakwaan Kesatu alternatif keempat dan Dakwaan Kedua alternatif ketiga.

Dakwaan pertama :

Bersama-sama dengan Mulya A. Hasjmi dan Hasnawati menyalahgunakan kewenangan,   kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Menkes RI dan selaku PA dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Depkes RI mengarahkan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2005 pada pusat penanggulangan masalahesehatan (PPMK)Depkes RI dengan cara menerbitkan surat rekomendasi untuk dilakukan penunjukkan langsung (PL) dan meminta agar Mulya A. Hasymi melakukan PL terhadap PT. Indofarma Tbk sebagai penyedia barang dan Jasa.

Diancam dengan pidana Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim yang kami muliakan.  

Dakwaan tersebut tidak berdasar pada bukti yang sahih, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung.

Inti dari dakwaan tersebut adalah : Menteri kesehatan (menkes) mempunyai niat untuk mencari keuntungan finansial (bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain , atau bagi korporasi ) dengan cara membuat surat rekomendasi abal abal dengan verbal abal abal . Mohon maaf saya membuat istilah abal abal, maksud saya surat rekomendasi abal abal adalah surat rekomendasi PL yang tidak melalui prosedur yang benar, verbal abal abal adalah verbal yang tidak melalui prosedure yang ditentukan

Fakta hukum dalam persidangan (dengan saksi saksi dari sekertariat PPMK, Ka biro keuangan dll) ditambah barang bukti yang berupa dokumen menunjukkan bahwa : surat Rekomendasi penunjukan langsung (SRPL) yang saya tandatangani telah melalui proses atau prosedure yang sesuai dengan aturan yang berlaku, di tandai dengan adanya Verbal yang syah dan telah diparaf Sekjen , Irjen, dan disertai kajian  sistematis yang dibuat oleh  ka biro keuangan  Cholic Amin (sesuai dengan fakta persidangan)

JPU menganggap bahwa verbal SRPL itu yang ditandatangani oleh kaPPMK (yang saya sebut abal abal) hal ini tidak betul. Yang benar adalah Verbal SRPL untuk menteri harus di buat oleh ka biro keuangan sebagai hasil kajian yang ditugaskan oleh Sekjen.

JPU tidak memiliki fakta dokumen Verbal SRPL yang asli nya, seperti yang saya miliki.

JPU mengabaikan amar keputusan pengadilan Mulya Hasymi tgl 28 Juni 2012 yang sudah inkraght sehingga, JPU tidak mempunyai fakta fakta yang cukup untuk membangun sebuah dakwaan atau tuntutan

Note : verbal adalah lembaran persetujuan yang antara lain berisi paraf  dari eselon satu yang tugasnya  mengkaji  tentang apa yang akan di tanda tangani oleh menteri agar bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya secara hukum maupun secara administratif.Tanda tangan menteri yang didasari oleh verbal bukan pertanggungan jawab pribadi karena berdasarkan kajian institusi)

Mengapa saya menandatangani Surat rekomendasi penunjukan langsung (SRPL) ?

Proses itu tidak instant, dimulai dari surat yang terkirim dari Kutacane Aceh yang ditujukan kepada Menkes cq Sekjen. ,dimana isinya memohon bantuan secepatnya karena adanya banjir bandang yang telah menewaskan 21 orang dan 67 korban menunggu pengobatan.

Aceh masih dalam keadaan gawat darurat sejak 26 Desember 2004, Presiden menyatakan gawat darurat karena bencana di perpanjang sampai satu tahun. Wilayah NAD masih sangat harus dibantu dalam pelayanan kesehatannya, menyiapkan kembali sarana sarana pelayanan kesehatan yang nyaris ludes oleh Tsunami , maka terbayanglah  korban banjir bandang yang 67 orang menunggu tindakan dokter pasti memerlukan alkes yang memang sudah sangat minim. 

Korban banjir bandang biasanya membutuhkan tindakan bedah  ringan sampai berat. Maka pada situasi itu saya menuliskan memo di surat untuk Sekjen tersebut  “ harap ditindak lanjuti segera sesuai dengan aturan berlaku” . Kepala PPMK yang saat itu di jabat oleh Mulya Hasjmy mengajukan permohonan untuk melakukan metode penunjukan langsung untuk memenuhi kebutuhan alkes di Kuta cane tersebut , surat permohonan dibuat oleh sekertariat PPMK , Els Mangundap ., dan kemudian dilakukan pengkajian di biro keuangan , kemudian dibuatkan draft di naikkan ke Eselon satu terkait untuk di teliti apakah prosedure sudah betul apa belum bila sudah sesuai aturan yang berlaku , maka Sekjen memparaf, baru di naik kemeja menteri untuk di tandatangani. 

Ketika saya akan menandatangani pun masih bertanya , loh  ini dana nya  kan kan dibawah 50 M (karena nilai proyek hanya sekitar 15 M) mestinya tidak perlu saya tanda tagani tetapi sekjen menjawab  bahwa  rekomendasi itu tidak terkait besarnya  dana proyek tetapi terkait kedaruratan bencana  yang menimbulkan  KLB. Jadi tanda tangan menteri di surat rekomendasi adalah kegiatan birokrasi bukan pendapat pribadi. Substansi yang tertulis pun jelas bukan suatu perintah pribadi untuk menunjuk suatu PT (terlampir) .

Kalau boleh saya kutip  substansi SRPL sbb :

“……….sesuai uraian diatas , maka pengadaan alat kesehatan guna antisipasi KLB masalah kesehatan akibat bencana tersebut dengan cara penunjukan langsung dapat dipertimbangkan. Selanjutnya proses penunjukan langsung tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kewajaran harga serta akuntabilitas pelaksanaannya

Substansi SRPL seperti diatas ini jelas tidak berisi  arahan “harus” menunjuk langsung, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan. Disini jelas tidak ada arahan menteri untuk menunjuk PT Indofarma. Sedangkan dakwaan JPU bahwa menkes memerintahkan secara lisan untuk memenangkan PT Indofarma atau membantu PAN tidak terbukti sama sekali. ( sesuai dengan fakta hukum yang berkekuatan hukum tetap dari Amar keputusan pengadilan  tanggal 28 Juni 2012, no 8/PID B/TPK/2012/PN JKT PST. Hal 149-150)

Mencermati uraian diatas tampaknya dapat disimpulkan bahwa verbal asli (sesuai prosedure) dari SRPL ……………., merupakan faktor kunci untuk  menjadikan saya tersangka, maupun terdakwa karena Verbal  itulah yang membuktikan apakah SRPL itu rekayasa menkes dengan motif kepentingan tertentu, atau  SRPL itu sesuai prosedure dengan motif untuk mengatasi dampak bencana banjir bandang yang memang terjadi di Kutacane.

Andaikan terjadi penyimpangan harga, maupun tatalaksana tehnis maka sepenuhnya adalah tanggung jawab pelaksana yaitu KPA atau PPK yang saat itu dijabat oleh Mulya Hasjmy. (Web Warouw) (Bersambung)

 

Comments   

0 #1 Denisha 2017-06-08 15:28
Merely wanna telⅼ that tҺis is ᴠery beneficial, Ꭲhanks for taking yоur tіme to writе tҺіs.


my hоmepage ... http://hangsonachau.com/mo-dai-ly-son/: http://hangsonachau.com/mo-dai-ly-son/
Quote

Add comment


Security code
Refresh