Hukum
Mantan Menteri Kesehatan, Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) (Ist)

JAKARTA- Mantan Menteri Kesehatan, Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) membacakan pleidoi (nota pembelaan) nya dihadapan majelis hakim Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (8/6). Mantan Menteri Kesehatan RI yang mendirikan desa-desa siaga diseluruh Indonesia ini, dalam Pleidoinya, mengungkapkan bahwa dirinya sempat diteror dan diancam setelah menjadi saksi Ahli bersama Walikota Solo, Joko Widodo (Sekarang Presiden RI) dalam Judicial Review Undang-Undang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2011.

Bergelora.com menurunkan bagian kedua dari empat seri salinan pleidoi tersebut:

Majlis Hakim yang Mulia dan JPU yang saya hormati,

Kasus ini menurut saya bukan kasus biasa, karena proses untuk mnjadikan saya sebagai tersangka  maupun menjadi terdakwa sangat tidak biasa, kalau boleh saya sebut dipaksakan,  beraroma rekayasa, bernuansa konspirasi yang tidak sederhana. Sangat tidak etis bila saya menduga seperti itu tanpa bercerita mengapa saya berpendapat seperti itu. Maka ijinkanlah  saya untuk mencoba mereview kembali kronologi terbangunnya dakwaan ini.

Saya dilaporkan pertamakali ke Bareskrim ( LP/808/……) tentang kasus alkes ini pada tanggal 26 November 2010 , mungkin baru dipelajari bagaimana manjadikan proyek ini menjadi kasus tipikor , kemudian saya dilaporkan lagi ke Bareskrim dg kasus yang sama pada tanggal 17 Mart 2011. Laporan itu terjadi sehari setelah saya berpidato di MK sebagai saksi ahli dalam Yudicial Review tentang UU jaminan sosial nasional bersama2 dengan tiga saksi ahli lainnya yang antara lain salah satunya adalah pak Jokowi. Kesaksian kami sederhana saja yaitu bagaimana seharusnya jaminan sosial itu sesuai dengan pancasila dan UUD 45. Saat itu saya menjabat sbg anggota Wantimpres yang mengurusi kesejahteraan rakyat, sehingga saya merasa masih dalam domain pekerjaan saya. Tampaknya jargon UUD45 dan Pancasila yang seharusnya menjadi panduan negara mengakibatkan beberapa pihak tidak nyaman, dan merasa terganggu kesempatannya dalam mengeruk keuntungan. Dan Yudicial Review yang bertujuan memenangkan hak hak rakyat menuai kegagalan . Dampak langsungnya saya menerima teror melalui telepon diancam akan di KPK kan kalau tetap vocal ( saya mencatat ini , karena ancaman seperti ini sudah beberapa kali setiap saya ber gerak membela kepentingan rakyat) Tadinya saya tidak percaya, Saya tetap tenang  istiqomah dalam memperjuangkan hak hak rakyat,tapi saya berjanji pada diri saya , saya harus diam tidak boleh vokal.

Dari laporan ke Bareskrim pada  tgl 17 Mart 2011 barulah kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 saya di periksa sebagai saksi dari tersangka Mulya Hasymi di kasus ini. Saya di wawancara oleh penyidik DS . Dari penyidik inilah saya mengetahui bahwa “Surat rekomendasi PL no………… tidak ada Verbal nya. Saya juga heran kenapa SRPL terpisah dengan verbalnya? Dalam hati saya  apa hilang ya? Ahh akan saya cari mungkin tercecer di depkes.

Hampir setahun verbal SRPL itu tidak kunjung ditemukan. Pada tanggal 30 Maret 2012 saya menerima panggilan bareskrim sebagai tersangka terkait kasus terdakwa Mulya A. Hasjmy yang sedang diadili.(kasus ini). Anehnya begitu di beritakan bahwa saya menjadi tersangka , terjadilah Polemik keras di televisi tentang status tersangka saya. Kapolri menyatakan bahwa saya tidak tersangka tetapi Ka Bareskrim menyatakan saya tersangka, polemik itu berakhir dengan kemenangan KaBareskrim sehingga saya ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim . Menurut saya kejadian ini tidak wajar. Medsos ramai berspekulasi apalagi kuasa hukum saya saat itu Bp Yusril Ihza Mahendra berhasil mengungkap kesan rekayasa pada proses ketersangkaan saya yang tidak wajar. Sayapun sempat memohon ke Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Wantimpres tetapi tidak di kabulkan , dan Presiden mengatakan bahwa kebijakan untuk  menyelamatkan rakyat dari bencana seperti  itu tidak akan bisa di peradilankan.

Sebagai warga negara yang mentaati hukum ,Saya datang ke Bareskrim untuk di BAP oleh penyidik  yang sama dengan yang menyidik saya sebagai saksi di tahun 2011 .Yang menjadi fokus penyidikan tersebut masih tetap surat rekomendasi PL dengan nomor : 15912/Menkes/XI/2005, yang ternyata (menurut penyidik Bareskrim) mereka tidak memiliki Verbal yang  seharusnya bersama sama dengan SRPL tersebut . Saya heran kenapa surat rekomendasi itu kok tidak disertai verbal ya ? apa  betl betul hilang ?  atau di hilangkan ?  Saya sebagai menteri yang belum genap setahun  tidak mungkin berani membubuhkan  tanda tangan tanpa paraf sekjen.. Penyidik menunjukkan lembaran seperti verbal yang tidak pernah saya kenal dan memang tidak ada tanda tangan saya maupun paraf saya dan yang jelas tidak berbentuk seperti verbal yang wajar. (saya sebut verbal abal abal) Menurut fakta persidangan dari beberapa saksi dari Depkes mengatakan  bahwa Verbal untuk SRPL harus dibuat oleh ka Biro Keuangan  ( verbal yang ditunjukkan oleh penyidik itu adalah yang saya namakan verbal abal abal yang dianggap JPU sbg verbal  asli padahal  yang tanda tangan kepala ppmk , bukan ka biro keuangan ). Dari sini saya berpikir bahwa  dari hal inilah saya dituduh membuat perintah PL yang melanggar aturan sehingga menjadi tersangka.  tetapi kemanakah gerangan verbal aslinya kok tidak ada ? 

Beberapa minggu kemudian ,Saya di undang sebagai saksi di persidangan Mulya Hasymi, Ketika sedang menunggu waktu untuk di panggil sbg saksi persidangan,  karena saya pejabat tinggi Negara , saya di persilahkan duduk di ruangan para jaksa. Banyak diantara mereka meminta foto bersama. Saya didampingi oleh aspri dan satu wartawan. Tiba tiba datanglah dua orang anak muda dengan seragam jaksa dan dua orang itupun bertegur sapa dengan para jaksa diruangan itu. Dengan tersenyum mendekati saya dan meminta untuk foto bersama, tentu saja saya persilahkan. Ketika merapat kesaya salah satunya berbisik , “ibu saya tahu siapa ibu, saya fans ibu, maaf ibu sedang didzolimi , tenang ya bu, ini ada dokumen yang mungkin ibu perlukan” sambil memberikan gulungan kertas yang ada ditangannya ke tanganku sambil berpose dan di foto oleh wartawan yang menyertai  saya.  Kemudian mereka meninggalkan saya. Beberapa saat kemudian secara iseng iseng saya buka gulungan kertas yang diberikan anak muda berseragam jaksa tadi. Alangkah kaget hati saya karena ternyata yang disebut sbg dokumen oleh anak muda itu adalah Verbal resmi dari surat rekomendasi PL no.15912/Menkes/2005 yang saya cari cari dan yang selalu pernah dipertanyakan penyidik Bareskrim berkali2 dari sejak sebagai saksi sampai menjadi tersangka di Bareskrim. Saya menvcari pemuda itu tapi sudah tidak ada, saya ingin berterima kasih pada mereka, tapi saya tidak tahu keberadaannya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada kedua pemuda itu.

Kesimpulan awal  : Ada yang sengaja menyembunyikan atau menggelapkan barang bukti “Kunci” yang disebut verbal (dokumen) dari berkas  perkara ini  sejak di Bareskrim , agar saya bisa dijadikan tersangka. (saya tidak bisa menduga kapan verbal itu di ambil oleh siapa, yang jelas semenjak saya diperiksa penyidik Bareskrim di tahun 2011 sudah tidak ada)

Dugaan saya tidak meleset bahwa saya di tersangkakan adalah karena dokumen Verbal resmi itu tidak ada.  Pada persidangan Mulya Hasymi sebagai terdakwa, Team pengacara pihak Mulya Hasymi dengan lantangnya menuduh saya (sebagai Menkes) memerintahkan MH untuk menunjuk Indofarma dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi PL yang tidak ber Verbal resmi. Saat itu juga saya berteriak memotong tuduhan team pengacara MH. Saya katakan bahwa saya mempunyai verbal resmi yang syah. Majlis Hakim yang mulia, dengan arif dan sabar mempersilahkan saya untuk maju membawa dokumen yang saya acungkan dan meminta saya menunjukkan verbal resmi tersebut kepada Majlis Hakim.

Setelah Mulya Hasymi di vonis , didalam berkas  Amar Keputusan Pengadilan tanggal 28Juni 2012,  No 8 /PID.B/TPK/2012/PN, JKT PST a.n Mulya Hasjmy,  pada halaman 149-150 menyatakan sbb : “……menimbang terhadap nota pembelaan terdakwa (Mulya Hasjmy) ……………, Majlis berpendapat bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas setelah dihubungkan satu sama lainnya tidak diperoleh adanya fakta hukum didepan persidangan bahwa terdakwa (Mulya Hasjmy) diperintah secara lisan oleh Menteri kesehatan untuk melakukan penunjukan langsung yang dimaksud…..” (menunjuk PT Indofarma)……………..dst dst… ……………….

Terdakwa (MH) mengajukan permohonan untuk prosedure penunjukan langsung kepada menteri kesehatan dan kemudian menteri kesehatan, saksi Dr dr Siti Fadilah Supari menjawab surat permohonan tersebut dengan merekomendasikan untuk dilakukan penunjukan langsung sesuai permohonan terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan penunjukan langsung terhadap PT Indofarma. Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip diatas, bahwa ketentuan pasal 26a Keppres no 80 tahun 2003 telah memberi wewenang kepada terdakwa (MH) selaku pengguna barang untuk memilih sendiri penyedia barang/jasa yang bernilai sampai 50 M tanpa memerlukan persetujuan Menteri Kesehatan RI .Sehingga seharusnya terdakwa (MH) tidak perlu mengajukan PL kepada Menteri Kesehatan

Amar keputusan  dengan kekuatan hokum tetap itu meneteramkan hati saya, kuasa hukum saya saat itu Prof Yusril Ihza Mahendra pun optimis untuk menunggu SP-3 dari kepolisian.  Namun ketenangan itu tidak lama, karena gerakan  LSM yang biasanya mendapat dana dari Luar negeri komplet dengan medsosnya mengusik, mendorong agarBareskrim tetap meneruskan masalah ini sampai saya di hukum.Pihak Bareskrim pun bertindak  responsif mengirim berkas perkara saya ke kejaksaan untuk p21. Tetapi dikembalikan oleh kejaksaan karena berkas tidak lengkap , kemudian bareskrim mengirim lagi dan kejaksaan mengembalikan lagi  ke kepolisian , hal ini terulang sampai kira kira tiga kali lebih, mungkin 4 atau 5x. Saya tetap tenang karena kasus Mulya Hasymi sudah inkraght, mereka yang didakwa melakukan tipikor bersama2 dengan MH semua sudah dihukum sesuai dg keputusan pengadilan kecuali Hasnawati , saya tidak tahu mengapa.

Tiba tiba pada akhir tahun 2013, LSM  yang sama berteriak teriak memprotes agar masalah saya di ungkap lagi, tentu saja serentak dengan medsos yang itu itu juga. Dua minggu kemudian  saya mnerima surat pemberitahuan dari Bareskrim (…………….) yang memberitahukan bahwa berkas perkara saya yang gagal di naikkan p21 di Bareskrim di limpahkan ke KPK . saya tidak mengerti kenapa bisa di limpahkan?, kalau disupervisi saya tahu tetapi dilimpahkan karena kejaksaan tidak mau menanikkan menjadi p21 banyak pengamat yang mengatakan aneh…………(saya bertanya apakah dasar hukumnya kepada saksi Ahli  DR Chairul Huda.Beliau menjawab tidak ada). Jubir KPK ( Johan Budi) menyatakan bahwa status tersangka di Bareskrim tidak serta merta menjadi tersangka di KPK , masih harus diulang dari penyelidikan. Dalam hati saya masih berpikir positif , mungkin KPK dipandang paling top dalam menangani tipikor disbanding dengan institusi lainnya maka Bareskrim perlu minta tolong, mudah2an kalau sudah jelas masalahnya dikembalikan lagi ke Bareskrim untuk SP3 atau dilanjutkan ke P21)

Beberapa  bulan kemudian pada tanggal 4 April 2014 , KPK menyatakan saya sebagai tersangka dalam kasus bareskrim ini, tanpa pemeriksaan ataupun konfirmasi sesuatupun dan tidak ada novum yang ditemukan.Saya berspekulasi apakah ada hubungannya dengan kunjungan philantrofis internasional yang juga bergerak didalam pengembangan Vaksin ke KPK dan menyumbang dana jutaan dollar.

Setelah itu KPK bermain opini  bersama dengan LSM dan media sosial yang itu itu lagi. Gerakan saya sangat dibayang baying oleh berita. Sedikit saya bergerak  membela kepentingan rakyat , berita saya sebagai tersangka naik ke media. Tetapi saya tidak pernah mendapat surat apapun dari KPK.  Disamping itu saya berkali kali menjadi saksi dari kasus kasus korupsi anak buah saya di Depkes, tetapi  hanya sebatas saksi saja.  Salah satunya saya sebagai saksi Rustam Pakaya, tiba tiba didalam amar kepeutusan pengadilan RP tercantum bahwa saya di duga mendapat aliran dana yang berupa mtc  dan diminta mengembalikan sebanyak 1,275 M . Saya tidak bisa terima dkarena hal ini melanggar HAM , seorang saksi yang ikut di hukum, padahal tidak ada bukti saya menerima  mtc. .Pada bulan Oktober  2016 saya ditahan KPK atas kasus RP , pada bulan pertama saya di BAP kasus tersebut tiba2 saya juga di BAP kasus MH ini , Saya nurut saja .JPU membuat dakwaan terhadap saya  menjadi dua dakwaan seperti sekarang ini

Sampai persidangan selesai semua BAP kasus alkes MH sama dengan BAP yang ada di Bareskrim. Artinya JPU KPK menggunakan berkas bareskrim dalam mentersangkakan saya bahkan dalam membuat dakwaan terhhadap saya .Lebih fokus lagi berarti JPU tidak mempunyai

data Verbal resmi seperti yang saya miliki.  pertanyaan saya absahkah proses mendakwa seseorang dengan data yang tidak lengkap.

Majlis Hakim yang saya Muliakan,

Mudah2an cerita saya tidak membingungkan, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa kasus ini kedzoliman yang sistematis , bayangkan proyek kecil yang hanya 15M kok di kejar2 dari sejak tahun 2010 ( saya katakan hanya , karena masih banyak kasus kakap yang masih mangkrak tapi didiamkan ). Menurut saya kasus ini  di ada adakan, di rekayasa dengan cara antara lain menghilangkan barang bukti kunci yang bernama Verbal. Andaikan Verbal resmi itu tidak di lenyapkan secara sengaja atau tidak sengaja , kasus itu tidak menjadi perkara korupsi,  karena proses pembelanjaan nya sesuai prosedure sehingga tidak akan ada kerugian Negara (LHP dari BPK tidak ada temuan). Menurut saksi ahli dari BPK yang diundang JPU, yang disebut sebagai kerugian negara adalah apabila di ketahui proses pembelanjaan uang negara tidak sesuai aturan. Dengan tidak adanya Verbal itu (padahal di tiadakan dengan sengaja) maka bisa disebut sbg penyimpangan atau tidak sesuai aturan sehingga sangat mungkin keuntungan wajar dari pedagang dianggap sebagai kerugian negara.

Alangkah mahalnya beaya yang dikeluarkan oleh pemerintah  untuk menghukum saya dan  menghukum para terdakwa lainnya yang terkait kasus ini, yang seharusnya tidak perlu terjadi bila tidak ada yang melenyapkan atau menyembunyikan verbal resmi yang merupakan barang bukti kunci).   

Yang Mulia , dengan segala kerendahan hati saya mohon yang mulia mempertimbangkan baik baik  bahwa kasus ini jelas kasus rekayasa, jangan sampai pengadilan menghukum orang yang tidak bersalah.Saya adalah korban konspirasi yang tidak sederhana , saya tahu persis siapa yang bermain, saya tidak salah yang Mulia tetapi saya kalah dan rakyat  juga Kalah Saya yakin Yang Mulia faham, dan bisa merasakan apa yang terjadi pada diri saya.

Saya yakin Allah swt tidak tidur, dan Allah mengirim Majlis Hakim yang mulia ini untuk menegakkan kebenaran dengan seadil adilnya. Untuk itu izinkanlah saya berharap Majlis Hakim yang mulia akan melihat dengan cermat , bijak dan adil fakta hukum yang muncul di persidangan yang telah di campakkan oleh JPU dalam menyusun tuntutannya. Mudah mudahan Yang Mulia Majlis Hakim yakin bahwa saya tidak pernah mempunyai niat dan atau berbuat jahat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa kepada saya

Majlis Hakim yang Mulia dan JPU serta para hadirin yang saya hormati,

Dengan memperhatikan uraian diatas , kami  simpulkan sbb :

Kasus yang terkait dakwaan pertama ini sarat dengan rekayasa, terbukti adanya keanehan2 dalam proses dari saksi menjadi terdakwa, berpindahnya berkas dari kepolisian ke KPK, dan ada bukti  haq penghilangan barang bukti kunci  (Verbal) secara sengaja maupun tidak sengaja.

JPU membangun dakwaan dengan mengabaikan fakta hukum dalam persidangan

JPU membangun dakwaan /tuntutan berdasarkan fakta2 yang tidak lengkap

Dengan demikian maka kami mohon ke bijakan yang Mulia Majlis Hakim agar dapat mengambil keputusan yang seadil adilnya serta  memutuskan  sbb :

1.      Membebaskan saya dari tuntutan JPU (Dakwaan pertama) DEMI HUKUM,

2.      Segera mengeluarkan saya dari Tahanan

3.      Mengembalikan harkat dan martabat  serta nama baik saya

Demikianlah Nota pembelaan dari saya pribadi terhadap dakwaan pertama, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. (Web Warouw) (Bersambung)

 

Pleidoi Siti Fadilah (Bagian 3): Konspirasi, Kriminalisasi dan Penjara

JAKARTA- Mantan Menteri Kesehatan, Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) membacakan pleidoi (nota pembelaan) nya dihadapan majelis hakim Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (8/6). Mantan Menteri Kesehatan RI yang pernah menggagalkan konspirasi flu burung yang menakutkan dunia ini, dalam Pleidoinya, juga menceritakan konspirasi yang membahayakan rakyat Indonesia yang kemudian menuai kriminalisasi dan berujung penjara.

Bergelora.com menurunkan bagian ketiga dari empat seri salinan pleidoi tersebut:

Majlis Hakim yang saya mulyakan

JPU yang saya hormati dan para hadirin yang saya cintai

Assalamualaikum ww,

Ijinkanlah saya meneruskan nota pembelaan ini ke tahapan Dakwaan kedua. Inilah resiko jabatan bagi pejabat yang berani bersikap, harus siap dan tegar walaupun harus mnghadapi kedholiman konspirasi dalam usia setua ini.

Tuntutan JPU dakwaan kedua :

Menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari Sri Wahyuningsih selaku Direktur Keuangan PT Graha Ismaya berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta dari Rustam Syarifudin Pakaya yang diperoleh dari Masrizal Ahmad Syarif selaku Direktur Utama PT Graha Ismaya sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Diancam Pidana dengan pasal 11Jo .pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 65 ayat1 KUHP

Saya didakwa menerima mtc sebanyak itu dan JPU menduga bahwa pemberian tersebut di sebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya.

Saya sangat tidak mengerti dakwaan yang seperti jatuh dari langit karena tidak ada juntrungannya. Menurut dakwaan JPU saya menerima TC dari SRI WAHYUNINGSIH 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dari RUSTAM PAKAYA 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah). saya tidak mengerti bagaimana JPU mendakwa tanpa ada bukti apapun. Karena dalam persidangan Sriwahyuningsih sebagai saksi yang disumpah menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah memberi mtc atau tc apapun kepada saya, kenal dengan saya pun juga tidak , hanya mengenal sebagi menkes. Demikian juga Rustam Pakaya, didalam kesaksiannya dibawah sumpah juga menyatakan tidak pernah memberi mtc atau tc lainnya kepada saya,

Bukan hanya Sri Wahyuningsih dan Rustam Pakaya, tetapi Masrizal Achmad syarif (pemilik tc), Syafii Ahmad (terbukti memiliki tc sejenis dlm siding pengadilan sekian tahun yang lalu) dan saudara Karno , semuanya menyatakan dengan tegas dibawah sumpah bahwa tidak pernah memberikan tc kepada saya.. (Mengapa JPU tidak melihat fakta pengadilan yang sangat jelas ini?)

Kalau tidak ada yang memberi kepada saya trus bagaimana saya didakwa “menerima”. Tolong yang Mulia dakwaan harus dengan bukti bukan asumsi bukan opini yang dibangun seseorang yang tidak di sertai alat bukti.

Dalam berlangsungnya persidangan, tidak ada fakta hukum yang mendukung bahwa saya menerima sejumlah mtc, dimana, kapan oleh siapa dan untuk apa.

Fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa tidak seorangpun menyatakan memberi mtc kepada saya, dan tidak ditemukan bukti ataupun motif apapun yang mendukung dakwaan terhadap saya bahwa saya menerima mtc. Semuanya berdasarkan asumsi dan cerita yang berusaha dihubung hubungkan dan tetap tidak nyambung..

Majlis Hakim yang muliaYang mulia,

Saya tidak mengerti dengan kata kata apa saya harus meyakinkan yang mulia bahwa saya benar benar tidak menerima mtc selembarpun dari siapapun. Saya hanya bisa bersumpah demi ALLAH dibulan Romadhon yang suci bahwa saya tidak pernah menerima MTC atau TC lainnya yang didakwakan oleh JPU terhadap saya. Dalam kesempatan ini juga saya berdoa kepada Allah swt, agar Allah yang maha adil melaknat orang dan keturunannya yang memfitnah saya menerima mtc sebagaimana di dalam dakwaan terhadap saya. Mudah mudah an Allah swt mengabulkan doa saya doa orang yang terdzolimi.

Kalau dakwaan pertama di rekayasa dengan alat bukti yang di sembunyikan, dakwaan kedua ini di bangun dari amar keputusan pengadilan a.n. Rustam Pakaya (RP) no…………. tahun 2012. Di amar keputusan tersebut saya sebagai saksi harus mengembalikan uang 1,275.000000, meskipun tidak ada data fakta hukum yang mendukung bahwa saya menerima mtc tersebut.

Cerita fiktif diciptakan oleh saksi yang di siapkan secara sistematis, sehingga membentuk opini bahwa saya menerima tc, dengan melibatkan keluarga saya. Saya sebenarnya tahu dan KPK tahu siapa yang bermain dalam kasus ini. Tetapi sekali lagi saya tidak salah tetapi Kalah. Menang atau kalah adalah opsi yang pasti dari sebuah perjuangan dan saya sedang dalam posisi kalah walaupun saya benar.

Yang saya muliakan Ketua dan para Anggota Majlis Hakim

Meskipun saya tidak pernah menerima , tidak ada fakta hukum yang mendukung bahwa menerima sejumlah mtc tetapi karena telah tertulis didalam amar keputusan yang berkekuatan hukum tetap maka dengan ini saya sebagai warganegara yang menjunjung tinggi Hukum di Negara ini saya akan memenuhi ketentuan di amar keputusan pengadilan Rustam Pakaya.

Kesimpulan dari dakwaan ke 2:

Tidak di temukan bukti apapun yang memenuhi dakwaan JPU bahwa saya menerima hadiah mtc sebesar 1900.000 rupiah

Kesimpulan : JPU tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk mendakwa saya menerima mtc sebanya 1900.000 dari Sri Wahyuningsih dan Rustam Pakaya,

Maka bersama ini saya mohon kepada yang mulia Majlis Hakim :

1. membebaskan dari  semua tuntutan JPU

2. Segera mengeluarkan saya dari tahanan

3. mengembalikan nama baik saya dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Ketua dan para anggota  Majlis Hakim yang mulia

Tidak lengkaplah rasanya bila saya tidak mengulas mengapa rekayasa kasus atau kriminalisasi secara hukum ini harus terjadi pada diri saya?

Sebenarnya Kriminalisasi ini hanya sebagian kecil dari fenomena gunung es yang menggambarkan tekanan tekanan politis yang saya alami dari waktu ke waktu, ancaman, terror yang langsung maupun tidak langsung, sampai karakter assazination yang sistematis.

Saya seorang ibu dari 3 anak dan nenek dari 7 cucu, mestinya sudah saat nya saya beristirahat dengan tenang tetapi mereka tidak rela membiarkan ketenangan memeluk saya diujung usia manusia Indonesia. Kenapa mereka mengusik saya?

Seperti para hadirin ketahui bahwa saya menjabat sebagai menkes di th 2004 sampai 2009 atas pilihan bpk SBY langsung dan dalam waktu yang hanya dua jam. Saya tidak mempunyai hubungan dengan partai manapun, saya anak tokoh Muhamadiyah di Jawa Tengah dulu, namun saya tidak begitu aktif di Muhamadiyah. Saya lebih berkiprah sebagai akademisi dibidang kedokteran lebih khusus lagi saya seorang ahli penyakit Jantung dan Pembuluh darah yang steril dari pengaruh politik maupun aliran apapun.

Ketika saya diangkat menjadi Menteri kesehatan wanita yang pertama di Indonesia, saya menyadari bahwa saya adalah pembantu Presiden dalam mengayomi, melayani dan mencintai rakyatnya.. Kepentingan pribadi saya tinggalkan saya focus bekerja untuk rakyat dengan Siprit Nasionalisme ber pedoman Preambule UUD 45 dan visi pembangunan Presiden saat itu.Tidak ada kepentingan selain itu. Perjalanan panjang sebagai Menkes saya mulai pada tahun pertama adalah memberantas korupsi, karena department kesehatan saat itu di kenal sebagai department no.3 terkorup saat itu segala upaya saya tempuh sampai pernah meminta kepada Bpk.Antasari sebagai ketua KPK agar bisa mengirim Tim dari KPK untuk pencegahan korupsi di department kesehatan ruangannya pun sudah saya persiapkan, tapi rencana itu tidak berjalan lancer. Selain itu pembenahan Birokrasi untuk lebih transparent. Pada waktu itu department kesehatan mendapat apresiasi dari ICW (Bpk.Teten Masjuki), beliau menilai bahwa depkes menjadi department terbersih berdasarkan hasil surveinya terhadap layanan publik. Semakin buruk layanan publiknya, semakin korup Institusinya, Semakin bagus pelayanan publiknya semakin rendah  korupsinya..

Sejak awal menjabat, Indonesia dirundung bencana alam yang dahsyat dimulai dari tsunami di aceh dimana belum pernah terjadi sebelumnya tapi dengan kepemimpinan yang bersih depkes berhasil melalui masa-masa kegawat daruratan dengan baik dan mendapat pujian dari dunia internasional. Pujian itu membuahkan hasil penghargaan-penghargaan tertinggi internasional di bidang penanganan bencana, antara lain dari WHO, PBB, dll.

Dipenghujung tahun 2005 indonesia dirundung wabah flu burung yang menggemparkan dunia saat itu penyakit flu burung yang di deklarasikan oleh WHO sebagai penyakit baru yang mematikan terutama bila virus flu burung (H5N1) bila menjangkit manusia Indonesia angka kematiannya 90% dan keganasannya bisa mematikan dalam waktu 24 jam. WHO menetapkan keadaan darurat terhadap kemungkinan wabah flu burung yang mungkin akan terjadi di dunia dan Indonesia menjadi focal point. Kebijakan WHO meminta, mengirimkan semua virus-virus yang kita isolasi dari korban-korban flu burung Indonesia untuk dikirimkan ke WHO. Namun virus yang kita kirimkan dengan niat kemanusiaan membantu dunia menghadapi wabah flu burung tersebut ternyata di salah gunakan oleh WHO untuk tujuan komersialisasi virus dan di jadikan vaksin yang harus di beli oleh Negara-negara di dunia (padahal bahan baku vaksin adalah virus dari Negara kita yang diperoleh dengan cara gratis dari kita). Kemudian vaksin itu di jual sangat mahal keseantero dunia ironisnya Indonesia yang merupakan Negara yang paling besar jumlah korban flu burungnya dan paling banyak mengirim virus flu burungnya malah tidak mendapatkan jatah karena kita tidak mempunyai dana yang instant. Indonesia harus memesan dengan hutang dari bank dunia yang di persiapkan oleh sipenjual vaksin dari Negara maju.

Saya berfikir ini adalah suatu konspirasi yang berbahaya memperdagangkan nyawa manusia, melukai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Alangkah berbahayanya kalau hal ini saya diamkan saja maka dengan segala perhitungan politik diplomatik yang matang saya memutuskan untuk melawan policy organisasi kesehatan dunia, ternyata perlawanan saya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari seluruh dunia (bahkan dalam beberapa Negara besar dunia) perlawanan ini berlangsung melawan konspirasi di belakang policy WHO dalam mengatasi wabah flu burung. Dalam perjuangan ini Indonesia memimpin agar WHO merevisi aturan-aturan dalam menghadapi wabah yang ternyata hanya menguntungkan Negara-negara industri yang menguasai pasar vaksin dunia dalam kurun perjuangan itu kita sempat menghidupkan kembali persaudaraan Negara-negara Non blok di WHO, yang dahulu persaudaraan ini di galang oleh Bung Karno dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah mungkin sampai sekarang gerakan persaudaraan Non blok itu tetap masih eksis di WHO itu. Perlawanan kami terhadap WHO adalah untuk melindungi umat manusia terutama di Negara-negara miskin dan Negara yang sedang berkembang dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan melalui penyebaran virus ganas yang mematikan, yang ternyata bisa di create oleh Negara-negara besar untuk mengeruk keuntungan finansial maupun politik untuk menguasai perekonomian dunia. Perjuangan yang mengharumkan nama saya dan nama Indonesia di dunia internasional, tidak mendapatkan apresiasi di dalam negeri bahkan cenderung dibungkam. Tidak boleh seorangpun mendengar kesuksesan perjuangan diplomatic di WHO. Saya heran , kaget dan marah kenapa harus di bungkam , ini kan kemenangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan kedaulatan kemanusiaan di dunia. Akhirnya saya menulis buku : Saat nya Dunia berubah yang saya susun dari catatan harian saya. Ternyata setelah buku siap di launching dengan dihadiri oleh wartawan nasional maupun Internasional, duta besar dan para tamu internasional di hotel Borobudur, berita tentang launching buku itupun di bungkam di Indonesia, tidak ada sebuah media pun di dalam negeri yang memberitakannya. Dua minggu setelah launching di hotel Borobudur tiba-tiba berita tentang launching buku saya muncul di media internasional di Sydney Australia dengan judul yang sangat dahsyat, yaitu Menkes RI Siti Fadilah Supari di dalam bukunya telah menuduh WHO berkonspirasi dengan Amerika Serikat membuat senjata biologis dari virus flu burung. Dari itulah berita tentang buku saya meledak keseluruh dunia saya mendapat apresiasi langsung dari pemimpin-pemimpin dunia melalui hp pribadi. Barulah di Indonesia buku saya mulai di kenal. Saya di undang keberbagai perguruan tinggi di seluruh tanah air untuk bedah buku. Saya surprise dan bangga ternyata bangsa kita masih mempunyai kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat.

Kesuksesan perjuangan kemanusiaan di dunia internasional ini justru membuat saya tidak terpilih kembali menjadi Mentri kesehatan pada pemerintahan SBY periode kedua.

Namun perjuangan saya terus berlanjut diteruskan oleh teman-teman saya di dunia (kecuali Indonesia), sehingga akhirnya pada tahun 2011 resolusi yang di launching sejak tahun 2007 membuahkan hasil pada tahun 2011 “ artinya perjuangan saya berhasil merevisi aturan-aturan WHO didunia di dalam menghadapi wabah virus ganas”.

Keberhasilan ini mentransparantkan peredaran virus ganas di dunia, sehingga bisa terpantau dengan baik akibatnya dapat mencegah konspirasi dalam perdagangan vaksin dunia.Tanpa saya sadari perjuangan itu menghadapkan saya dengan mafia vaksin dunia. Walaupun saya sudah tidak menjadi Menkes lagi sejak tahun 2010 tetapi nama saya masih tercantum sebagai inisiator perubahan virus sharing mechanism di WHO.

Hal lain yang perlu dicatat pada wabah flu burung di Indonesia :  Indonesia hampir saja di embargo karena adanya kejadian meninggalnya tujuh dari delapan bersaudara di tanah karo yang meninggal terkena virus flu burung. Data itu menjadi berita utama di CNN dimana telah terjadi penularan penyakit flu burun antar manusia hal ini bisa terjadi menurut kesepakatan internasional yang ada, maka Negara yang mengalami hal tersebut (saat itu Indonesia) harus di embargo demi untuk keselamatan Negara-negara yang lain. WHO mengirim tim ahlinya untuk meyakinkan dunia bahwa memang telah terjadi penularan antar manusia di Indonesia, untung yang dikirim adalah ahli-ahli epidemilogi tingkat dunia. Saat itu merupakan saat-saat yang menegangkan, karena saya harus bisa menumbangkan pendapat mereka secepatnya maka saya bertindak cepat untuk mengambil virus dari Tanah Karo untuk diteliti langsung di laboratorium Indonesia dalam waktu yang singkat kita bisa menemukan bahwa ternyata virus yang ada di Tanah Karo bukanlah virus yg bisa menularkan antar manusia, sehingga dengan hasil itu kita bisa mendobrak pendapat ahli-ahli epidemilogi yang akan mengumumkan adanya penularan antar manusia secara epidemilogi. Secara kaedah ilmiah fakta biologis virus jauh lebih dipercaya daripada fakta epidemilogi sehingga dengan dasar itu kita bisa menumbangkan isu yang sistematis melalui CNN dan organisasi-organisasi internasional, dengan demikian kita bisa keluar dari ancaman embargo dengan cara yang sangat elegant.

Yang mulia majelis hakim,

Kita semua tidak terbayangkan berapa kerugian Negara dan bangsa ini bila kita tidak berhasil melawan konspirasi internasional yang mengincar kekayaan alam Indonesia kalau Indonesia jadi di embargo oleh kekuatan asing maka bukan hanya kekayaan alam yang akan habis tapi kemerdekaan kita pun akan terampas. Berapa ribu teriliun yang kita selamat kan dalam peristiwa ini yang mulia bisa kah para hadirin menghitungnya.

Yang Mulia , perjuangan saya yang lugu menjunjung tinggi kemanusiaan  tanpa niat menyakiti siapapun telah menuai kebencian dan kedendaman suatu kelompok.

Maka tidak heran bila begitu saya lengser , proyek2 Depkes di eksplorasi  terutama yang berkaitan dengan Flu Burung. Tujuannya agar anak cucu saya, generasi bangsa saya dan  para pengamat dunia menertawakan saya , “ternyata pejuang itu Koruptor” maka jangan kalian hargai perjuangannya jangan kalian ingat jasanya , lebih baik kalian tetap terjajah seperti dulu. Yang juga menyakitkan adalah terbawanya buku Saat nya dunia berubah ikut di karakter assazination dengan melalui peran Cardiyan yang menerima pembelian buku dengan mtc.Sampai detik ini saya tidak mengerti bagaimana mtc itu sampai ketangan Cardiyan , dan tanpa bukti penerimaan Cardiyan mengatakan mtc itu berasal dari orang dekat saya.

Di dalam negeri saya melakukan terobosan-terobosan yang memenangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain, antara lain turunnya harga obat yang sampai detik ini, hanya pada periode kepemimpinan saya harga obat bisa dikendalikan oleh pemerintah. Usaha untuk menurunkan harga obat bagi seorang menteri tidaklah sederhana, karena harus berhadapan dengan kartel-kartel, dan mafia obat. Biasanya kementrian kesehatan banyak mendapat sponsor dari pabrik-pabrik obat, Maka bila menterinya berani menurunkan harga obat maka harus siap untuk tidak mendapatkan keuntungan/gratifikasi dari pabrik obat. Selain itu saya juga membuat suatu program obat seribu yang tujuannya agar masyarakat kecil bisa menjangkau obat-obat bebas yang sangat murah. Program lain yang juga menarik adalah Apotik rakyat : program ini sebenarnya bertujuan untuk membangkitkan enterpreuner ship dibidang kefarmasian memberdayakan ahli-ahli farmasi dengan menggunakan modal yang kecil, tapi dampak efek sampingnya saya diprotes pemodal besar agar program apotik rakyat dihentikan. Dan setelah saya lengser maka terjadilah pembusukan program apotik rakyat, salah satu contoh pada waktu isu vaksin palsu digunakan untuk menghancurkan apotik rakyat.

Rumah sakit BLU : waktu itu akan terjadi privatisasi rumah sakit sehingga rumah sakit pemerintah siap di beli oleh perusahaan-perusahaan asing di negeri sendiri. Biasanya yang menjadi sponsor orang asing untuk membeli rumah sakit pemerintah, justru para pejabat tinggi Negara yang terkait atau yang tidak terkait. Saya menjawab serangan proxy ini dengan membentuk status BLU untuk rumah sakit pemerintah diseluruh Indonesia yang tadinya status rumah sakit akan di BUMN kan sehingga agar mudah di privatisasi. Dengan status BLU maka rumah sakit pemerintah menjadi pemilik pemerintah untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 45.

Askeskim :

Memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin adalah kewajiban pemerintah sesuai dengan undang-undang dasar 45, dengan perjuangan yang gigih akhirnya membuahkan hasil dimana Depkes mendapatkan dana untuk pelayanan rakyat miskin tersebut sebanyak 5,1 triliun pertahun dari APBN, di luar APBN rutin Depkes. Tentu saja banyak pihak yang ingin ikut menikmati dana tersebut maka agar dana untuk rakyat miskin tidak terkoyak oleh kelompok-kelompok tertentu, maka saya berani membuat keputusan untuk menempatkan dana tersebut di kas Negara agar tidak bisa di korupsi oleh siapa pun termasuk oleh department kesehatan. Walaupun bujuk rayu untuk memindahkan dana itu ke bank namun keputusan saya tidak berubah. (Web Warouw) (Bersambung)

Add comment


Security code
Refresh