Hukum
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan dan Humas Kejati Sultra, James Mamangkey (Ist)

KENDARI- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini tengah  mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Muna yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 sebesar Rp310 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan dan Humas Kejati Sultra, James Mamangkey kepada wartawan di Kendari, Minggu(11/6), mengatakan penyelidik kasus tersebut telah meminta informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui atau terlibat pengelolaan dana sebesar Rp310 miliar tersebut.

“Kerja penyelidik masih dalam tahap mengumpulkan bahan dan keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan anggaran yang peruntukan bagi pembangunan infrastruktur. Jika penyelidik menemukan indikasi adanya penyelewengan dari penggunaan dana tersebut, maka kasusnya akan ditingkatkan ke penyidikan,” kata James.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim penyelidik, dugaan penyelewengan dalam proyek instrastukrutur di Kabupaten Muna tersebut masih diperlukan tambahan data dan informasi untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Penyelidik meyakini terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek bernilai ratusan miliar itu. Namun dalam gelar perkara belum ditetapkan siapa oknum atau pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Penyelidik masih perlu tambahan alat bukti,” jelas Mamangkey.

Menurut Mamangkey, dugaan penyelewengan anggaran pada proyek infrastruktur yang dibiayai dana APBN itu, menggunakan dua modus. Modus operandi pertama, oknum tertentu menarik dana proyek lalu didepositokan pada bank tertentu oleh salah satu oknum.

“Modus operandi kedua, oknum tertentu mengelola anggaran pekerjaan proyek  61 paket yang disinyalir tidak prosedural,” kata Mamangkey.

Mamangkey mempersilakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan pengusutan dugaan penyalahgunaan uang negara yang melibatkan belasan orang itu. Dengan begitu, penyelidikan kasus tersebut dapat berjalan transparan.

“Jika dalam prosesnya ditemukan fakta hukum terjadinya tindak pidana maka siapa pun patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa difitnah,” katanya.

Sementara itu, sumber-sumber Bergelora.com di Kendari menyebutkan, kasus dugaan penyelewengan dana APBN di Muna tersebut terjadi saat Zayat Kaimuddin menjadi penjabat Bupati Muna.

Kasus tersebut mencuat kepermukaan setelah Zayat Kaimuddin kalah suara pada kompetisi pemilihan Walikota/Wakil Kota Kendari periode 2017-2023. Disinyalir, anggaran sebesar Rp310 miliar tersebut sebagian dipakai membiayai pemenangan Zayat dalam Pilkada Kota Kendari. (Agus Sana’a).

Add comment


Security code
Refresh