Hukum
Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman (kedua dari kiri) dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto (kiri) saat menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3). (Ist)

YOGYAKARTA- Skandal e-KTP bukan cuma mega namun memang grand design corruption yang digasak dan diakali sejak awal. Rakyat Indonesia yang setia bayar pajak hingga terkumpul Rp.5,9 triliun, lebih dari Rp.2,3 triliun digeropyok habis oleh 3 jaringan mafia. Baik pihak memperkaya diri sendiri, maupun setoran ke partai politik dan korporasi. Singkatnya uang haram menyebar bagi 40-an anggota DPR RI, partai-partai di DPR, Kemendagri dan 6 perusahaan, baik berjenis PT, Perum dan konsursium.  

“Sasar susur yang dilakukan KPK menelisik 3 jaringan mencakup eksekutif, legislatif dan korporasi. Jihad korupsinya benar-benar sepenuh hati karena direncanakan jauh sebelum anggaran di ketok di Senayan”, kata Imam Anshori Saleh, mantan Ketua KY, pada diskusi bersama 50 an aktivis di Yogyakarta, Sabtu 17 Juni 2017.

Dalam pengantar diskusinya, B. Isti Nugroho, Ketua Lembaga Studi Demokrasi dan Budaya Politik (eLSDaP) menegaskan bahwa gelombang unjuk rasa di berbagai kota harus mampu memberi tekanan kuat membongkar skandal korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Dengan moderator Agus Istijanto, diskusi bertema “Kasus E-KTP dan Korupsi di Indonesia” menghadirkan juga pembicara Hifdzil Alim dari Pukat UGM yang memaparkan detail temuan sepanjang proses investigasi korupsi ini. Banyak hal disampaikan Hifdzil dengan pesan off the record agar tak mengganggu proses penanganan lembaga anti rasuah KPK RI, yang kini tengah menghadapi hak angket DPR RI.     

Kerugian negara Rp. 2,3 triliun lebih atau persisnya sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 menjadi kejahatan terencana sejumlah pimpinan partai, pejabat pemerintah dan pengusaha sejak November 2009. Mendagri Gamawan Fauzi ketika itu mengusulkan perubahan sumber pembiayaan yang sebelumnya telah masuk dalam DIPA anggaran negara. Proyek penerapan KTP berbasis NIK semula berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) diubah menjadi APBN murni. Artinya, dibayar pakai rupiah dan bukan dollar.

Rencana Merampok

Kasak kusuk rencana merampok terjadi di 3 tempat seperti di Hotel Sultan, di ruang kerja komisi DPR dan di ruko milik Andi Narogong. Pada minggu pertama Februari 2010, seorang politisi yang kini meninggal yang saat itu Ketua Komisi II DPR meminta uang ke seorang Dirjen Kemendagri agar usulan pembiayaan proyek disetujui DPR. Belakangan Dirjen Dukcapil di era Pemerintahan SBY ini sekarang menjadi terdakwa I dalam persidangan tipikor di Jakarta.

Beberapa bulan permufakatan jahat direncana bersama-sama melibatkan supplier barang, Sekjend Kementerian, ketua konsursium, Ketua Fraksi dari partai berkuasa era Orde Baru Suharto, pejabat di Kemendagri dan sejumlah anggota DPR. Lazimnya skandal pasti terjadi ‘rapat’ sebelum rapat resmi digelar agar operasi busuk berlangsung mulus.

Sebelum digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), sejumlah pihak kumpul di ruang kerja Komisi II DPR memutuskan pembiayaan E-KTP adalah Rp. 5,9 triliun. Berbagi jatah aliran uang dari pengusaha kontraktor kepada masing-masing pejabat direncanakan dan dibahas sepanjang bulan Mei hingga Juni 2010 berpindah tempat mulai di kamar Hotel Sultan.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, modus saling memperkaya orang lain dan korporasi bisnis harus pula diikuti upeti untuk kas partai yang besarnya masing-masing Rp. 150 miliar tersebar di 3 parpol yang pernah dan sedang berkuasa di pemerintahan. Agar kompak dan senyap tentu partai lain pun dijatah sebesar kisaran Rp. 100-an miliar. Selebihnya dari Rp. 2,3 triliun uangnya dialirkan ke orang per orang dan perusahaan swasta berupa dollar.

Ketika janji setor fee tak sesuai kesepakatan awal di waktu kemudian persekongkolan terbongkar terlebih bagi pelaku yang belum mengantongi penuh. Sodok menyodok, berkelit saling melindungi, satu dan lain bisa mengintimidasi sekolega kerja adalah tabiat alami mafia penggarong yang aibnya mulai tersingkap publik. Salah satunya, bukti kontroversial atas rekaman kesaksian Miryam S. Haryani, mantan anggota Komisi II DPR periode 2009 – 2014 yang jadi tersangka KPK, yang diancam teman sekantor agar jangan mengakui fakta perbuatan penerimaan uang.

Sedianya oleh KPK rekaman ini akan dibuka di PN Tipikor, namun tekanan politik datang dari DPR RI agar diungkap lebih dulu saat rapat hak angket di Senayan. Adu kuat tafsir hukum antara KPK dengan DPR akan menjadi topik baru memanaskan kasus e-KTP. Sejarah korupsi di Indonesia memang tidak hanya ditulis urut waktu melainkan urut gede. Cerita di pengadilan selalu berisi panggung pengakuan dan penyangkalan antarterdakwa dan saksi. 

Chip KTP Tidak Berfungsi

Jika ribuan WNI sedang mengantre berburu blanko pembuatan KTP tidak terkira sebenarnya secarik kartu di dompet ini secara fisik kualitas abal-abal. Diceritakan oleh Hifdzil Alim bilamana KTP coba dicek dengan cara dibakar maka plastik mengelupas di mana kualitas cetakan kartu akan seperti terkesan barang cetakan. Sialnya, kode chip KTP juga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud.  

Seumpama komoditas dagang ada istilah ada rupa ada harga tidak berlaku bagi proyek nasional ini. Kenyataannya kini telah menjadi komoditas korupsi elite Jakarta. Sialnya lagi, makin tambah geram kalau kita tahu berapa nilai satuan proyek pengadaan KTP berbasis NIK tersebut. Dari selembar yang hanya bernilai Rp. 628 perak per blanko, patgulipat mata anggaran dialokasikan menjadi sekitar Rp. 121 ribu. Betapa mirisnya jika perilaku korup tidak lagi motif kebutuhan (by need) melainkan nafsu serakah (by grade). 

Kasus E-KTP membuyarkan semua orang yang sebenarnya tengah melangsungkan replacement pos-pos jabatan penting dalam konfigurasi politik nasional. Kepiawaian penuntut KPK dan hakim tipikor yang mengadili dan terus menggali ihwal bancakan berjamaah ‘anggota dewan yang tak terhormat’ bersama sekondan pemerintahan dan pengusaha adalah kado istimewa rakyat menyongsong Pemilu 2019.   

Di akhir acara diskusi yang diadakan di Rumah Budaya Tembi, Yogyakarta, seluruh peserta sepakat akan merumuskan surat pernyataan yang di tanda tangani bersama dan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. “Kawan-kawan aktivis yang hadir ini sudah biasa demonstrasi ke KPK, maka melayangkan secarik Petisi Tembi boleh jadi kontribusi kita memastikan hukum sekeras-kerasnya berlaku tanpa pandang bulu bagi maling APBN”, pungkas Ons Untoro.  (Hari Subagyo)

Add comment


Security code
Refresh