Hukum
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (Ist)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan belum menerima informasi resmi terkait operasi tangkap tangan yang menimpa pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah ramai diberitakan oleh media massa. Namun demikian Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menhub juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK.

"Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut," ujar Menhub Budi di Jakarta, Kamis (24/8).

Atas kejadian yang kembali terjadi di Kemenhub ini, Menhub Budi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.

“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kejadian ini dikatakan Menhub menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam.

“Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” pungkas Menhub.

Tetap Tenang

Meskipun di media massa telah ramai diberitakan tentang penyegelan salah satu ruang pejabat di Kementerian Perhubungan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi minta agar semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan menghargai proses yang tengah dilakukan oleh KPK, lebih penting lagi mari kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” ujar Menhub Budi di Jakarta, Kamis (24/8).

Lebih lanjut Menhub mengatakan agar semua pihak bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.

“Saya ingin agar semua pihak dapat mengambil hikmah dari kejadian ini, semoga kejadian ini dapat meningkatkan semangat kita untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan melayani kepentingan masyarakat,” katanya.

Menhub juga berpesan kepada seluruh karyawan Kementerian Perhubungan, khususnya karyawan Ditjen Perhubungan Laut untuk tetap bekerja seperti biasa dan tetap tenang.

Sita Rp20,74 M

Sebelumnya KPK menyita total uang sekitar Rp 20,74 miliar. Duit tersebut disita KPK dari 33 tas yang berisi uang tunai Rp 18,9 miliar. Sisa duit lainnya, yakni Rp 1,174 miliar, berada dalam ATM yang disiapkan untuk membayar 'setoran' kepada Dirjen Hubla.

Tonny diduga menerima suap terkait perizinan proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah tempat terkait kasus ini. Tempat yang disegel mulai mes hingga ruang kerja Dirjen Hubla.

"KPK telah menyegel sejumlah ruangan, antara lain mes yang digunakan tersangka ATB, kemudian ruang kerja Dirjen Hubla di kantor Kemenhub dan kantor PT AGK di Sunter," jelas Basaria.

Akibat perbuatannya, Adiputra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor. (Web Warouw)

 

Add comment

Security code
Refresh