Hukum
Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, Luhut Binsar Panjaitan (Ist)

KUPANG- Sengketa kerusakan lingkungan antara Pemerintah RI melawan korporasi PTTEP yang dikenal dengan tragedi Montara 2009 di Laut Timor yang sidangnya digelar di Pengadilan Jakarta Pusat , Rabu 23 Agustus 2017 yang tidak dihadiri oleh PTTEP Australasia telah memberikan image yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia di mata internasional. Hal ini dikemukakan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI), Herman Jaya, Minggu (27/8) menanggapi tidak hadirnya PTTEP Australasia dalam persidangan.

 

Herman Jaya menambahkan bahwa jika nama tergugat I adalah adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia maka diyakini salah alamat. Konsekwensinya, Kementerian LHK dan para pengacaranya telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal baik dengan sengaja maupun tidak, telah mengorbankan harkat dan martabat bangsa dan negara di mata dunia.

“Setahu saya perusahaan pencemar laut Timor anak perusahaan PTTEP yang beroperasi dari Australia itu namanya bukan demikian. Sehingga pantas saja jika mereka tidak mau hadir dalam persidangan tanggal 23 Agustus itu karena salah alamat,” tambah Herman.

Herman Jaya mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjatan untuk segera meminta pertanggungjawaban dari semua pihak terkait yang terlibat dalam persiapan hingga penyusunan surat gugatan tersebut.

Sementara, Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni ketika dhubungi sedang berada di Australia dan belum bersedia untuk memberikan tanggapan soal pernyataan Herman Jaya tersebut.

“Minggu depan saya akan berada di Jakarta dan ingin menemui Pak Menko Luhut,” katanya singkat.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak sebagai penggugat atas nama negara selaku penggugat. Sementara pihak tergugat  I adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) berkedudukan di Australia. Tergugat II adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited berkedudukan di Thailand, dan tergugat III adalah  The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) berkedudukan di Thailand.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Budi Hertantyo ini masih beragendakan pemeriksaan surat kuasa dari para pihak. Adapun sidang dihadiri oleh pihak KLHK, PTTEP, dan PTT PCL. Sedangkan PTTEP AA tidak hadir tanpa keterangan.

Lantaran tak hadir majelis hakim masih memberikan kesempatan bagi PTTEP AA dengan memanggilnya sekali lagi secara resmi lewat pengadilan. Untuk itu sidang akan dilanjutkan kembali hingga 22 November 2017 mendatang.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, perkara ini bermula dari Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno yang mengatakan ketiga perusahaan itu bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum nasional dan hukum internasional atas meledaknya Kilang Minyak Montara milik perusahaan 2009 silam. (Leo)

 

Comments   

0 #2 Annetta 2017-11-18 10:18
I have checked your blog and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google,
but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for; Boorfe's tips unlimited content

Feel free to surf to my webpage - FayeSmall: https://Carolyn21.jimdo.com
Quote
0 #1 Carla 2017-10-09 06:16
What i do not realize is actually how you're no longer really a lot more neatly-favored than you might be now.
You're so intelligent. You realize thus significantly relating to this
matter, made me for my part believe it from
so many varied angles. Its like men and women don't seem to be interested unless
it's one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs
outstanding. At all times take care of it up!


Also visit my website :: Lux
Dermatologie: https://www.facebook.com/Lux-Dermatologie-130386244270965/
Quote

Add comment


Security code
Refresh