Hukum
Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum Seknas Jokowi (Ist)

JAKARTA- Eggi Sudjana, melalui pengacara hukumnya secara resmi telah melaporkan Dedi Mawardi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (28/8/17).

“Terhadap laporan tersebut, saya sampaikan kembali bahwa Insya Allah saya siap lahir batin untuk menghadapi laporan itu, asalkan Eggi Sudjana juga tidak menolak dipanggil oleh Polisi,” ujar Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum Seknas Jokowi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (29/8).

Menurutnya, kasus Saracen itu tidak ada kaitan sama sekali dengan soal diskriminasi atau kriminalisasi seseorang atau kelompok tertentu atas pandangan dan sikap politiknya yang berbeda dengan Pemerintah bahkan saya keberatan nama besar Bapak Prabowo Subiyanto diseret-seret oleh Eggi Sudjana dalam kasus ini.

“Kasus Saracen ini bukan kejahatan biasa tapi sudah kejahatan luar biasa atas humanity (martabat manusia) yang dampaknya luar biasa buruknya bagi perdamaian dan keutuhan bangsa dan negara NKRI,” tegasnya.

Menurutnya setiap warga negara punya kewajiban menjaga keutuhan NKRI dari ulah sekelompok orang yang mengadu domba untuk menghancurkan kebhinnekaan dan persatuan Indonesia

“Sebagai anak bangsa saya berkewajiban untuk menjaga perdamaian, keutuhan bangsa dan negara NKRI dari ulah sekelompok orang yang menyebarkan berita HOAX yang mengandung konten SARA melalui media sosial. Sikap saya sebagai anak bangsa itu tak akan kendur karena adanya laporan Eggi Sudjana,” tegasnya.

Ia juga menegaskan seluruh rakyat wajib mendukung Polri untuk membongkar habis sindikat Saracen dan sejenisnya, agar tidak boleh ada lagi hasutan kebencian berbasiskan SARA dimasa depan.

“Tak akan pula menarik dukungan saya kepada Kapolri untuk membongkar habis kasus Saracen ini. Bahkan Saya kasih apresiasi kepada Eggi karena mau menyelesaikan masalah ini secara hukum. Walaupun publik tau bahwa Eggi sedang pake jurus hukum untuk berkelit dari dugaan terlibat di Saracen,” tegasnya.

Menurutnya, jika Eggi berani melaporkan dirinya maka ia menuntut Eggi untuk berani juga mematuhi proses hukum yg tengah dilakukan oleh pihak Polri.

“Kenapa takut dipanggil polisi kalau tidak bersalah. Saya akan datang memenuhi panggilan polisi karena saya merasa tidak ada yang salah dengan ucapan saya mendukung Kapolri membongkar habis kasus Saracen ini. Saya mendoakan semoga Eggi Sudjana menjadi Haji Mabrur dan segera kembali ke tanah air memenuhi panggilan polisi,” tegasnya.

Eggi Naik Haji

Sebelumnya Eggi Sudjana, melalui kuasa hukumnya, melaporkan sejumlah orang dan pemilik akun media sosial yang menyebarkan fitnah tentang keterlibatannya dalam grup Saracen.

Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Razman Nasution mengatakan, Eggi kini sedang berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Razman mengatakan, kliennya siap untuk diperiksa bila polisi membutuhkan keterangan Eggi. Razman memastikan Eggi tidak akan menetap di Arab Saudi.

"Saya pastikan dia (Eggi Sudjana) akan pulang, dia bukan Habib Rizieq yang tak pulang lagi," kata Razman di Gedung Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Razman menyebut, Eggi juga akan bersikap kooperatif dan tidak akan mangkir dalam pemeriksaan. Menurut Razman, Eggi sama sekali tidak terlibat dalam struktur kepengurusan media Saracen.

"Tidak, yang mengatakan Abang (Eggi) tidak mau datang itu tidak benar, cuma saat ini Abang sedang melaksanakan ibadah haji, jadi tidak bisa datang, tapi nanti kalau sudah waktunya dia akan hadir," kata dia.

Kata Razman, ada sejumlah orang yang dilaporkan karena menuduh Eggi tergabung dalam media Saracen diantaranya, Jasriadi ketua sindikat Saracen, Ulin Yusron, Sunny Tanuwidjaya, Deddy Mawardi, dan Rizal Kobar.

Bareskrim menangkap pengelola grup Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Mereka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

Sindikat pengelola grup Saracen memasang tarif puluhan juta bagi pihak-pihak yang ingin memesan konten ujaran kebencian dan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh