Hukum
Manaek Hutabarat dan rombongan di Kantor Staff Presiden (KSP), Jumat (8/9) seusai mendiskusikan jalan keluar bagi konflik lahan milik masyarakat adat Lau Cih dengan PTPN di Deli Serdang, Sumatera Utarea (Ist)

JAKARTA- Salah satu kesimpulan penyesaian konflik lahan milik masyarakat adat Lau Cih di Sumatera Utara dalam rapat di Kantor Kantor Staf Presiden, Jumat (8/9) lalu adalah menarik keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dari areal konflik dan memanggil Dirut PTPN. Hal ini disampaikan oleh, Manaek Hutabarat dari BPN Kabupaten Karo, Sumatera Utara kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (11/9)

“Menarik TNI dan POLRI dari wilayah konflik agar tidak menjadi melebar menjadi pelanggaran ham berat jika ada rakyat terbunuh. KSP akan memanggil PTPN  II Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN,” ujarnya.

Ia memastikan, pemerintah pusat sebenarnya tidak mengingingkan penindasan rakyat yang kontra produktif dan menegaskan lagi semangat pro rakyat Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian kasus kasus pertanahan.

KSP menurutnya akan  menelusuri Kementerian ATR/ BPN terkait penerbitan HGU yang ditenggarai tak clear and clean mengingat wilayah masyarakat adat dimasukan dalam HGU.

“Padahal seharusnya masyarakat adat memperoleh SK Bupati Deli Serdang sebagai subyek hukum sekaligus subyek hak komunal. Ada usulan untuk menggugat PTPN II ke pengadilan oleh masyarakat adat,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa konstitusi mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat, demikian juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan sumber hukum tanah nasional berasal dari hukum adat.

“Segenap komponen negara harus taat terhadap hal di atas, realitas di lapangan hak ulayat sering dirampas dan masuk kawasan konflik.  Tak terkecuali hak ulayat masyarakat adat Lau Cih di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,” katanya. 

Pada masa penjajahan Belanda, menurutnya wilayah adat di sewa perusahaan asing dengan akta van concessi namun masa kemerdekaan diambil alih oleh PTPN. 

“Konflik terus memanas hari ini dengan derai air mata, penggusuran tanah sampai menginap di DPRD prov sumut dan menuju istana negara Jakarta untuk memperjuangkan hak ulayat terus diupayakan,” katanya.

Perjuangan masyarakat adat Lau Cih baru dimulai dan masih dibutuhkan keteguhan komitment pemerintah pusat untuk mengkongkritkan hak ulayat masyarakat adat Lau Cih. 

“Program Presiden jokowi dalam bidang perumahan rumah subsidi jangan menjadi alasan untuk mengambil tanah ulayat. Karena kaum adat tersebut juga masuk kriteria untuk mendapat rumah subsidi bahkan prioritas,” katanya.

Ia berharap Presiden Jokowi menyadari bahwa jika salah sasaran maka kaum oposisi akan memainkan peran menjatuhkan citra pemerintah. 

“Kerugian ini harus dihitung karena akan berdampak luas dan melibatkan banyak orang,” katanya.

 

Ia berharap hak ulayat segera tegak diakui  dengan pemberian sertifikat hak komunal dan negara hadir menata wilayah adat yang diperuntukkan untuk kemajuan dan kemakmuran kaum marhaen setelah melalui mekanisme hukum adat. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh