Hukum
Dedy Mawardi, SH, Ketua Bidang Hukum, DPN Seknas Jokowi (Ist)

JAKARTA- Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara memperkuat upaya Pencegahan dan Pengawasan KPK. Hal ini ditegaskan oleh Dedy Mawardi, SH, Ketua Bidang Hukum, DPN Seknas Jokowi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (12/9).

“Presiden Jokowi mengatakan bahwa KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Pernyataan Presiden Jokowi harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Bagi DPN Seknas Jokowi, upaya yg harus dilakukan adalah memperkuat tindakan pencegahan terjadinya korupsi.

“Upaya pencegahan KPK tidak cukup hanya dengan kampanye ‘berani jujur hebat’ dan atau kerja sama hanya dengan satu lembaga LSM/NGO anti korupsi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pertama, KPK harus berbenah diri dan lebih terbuka serta profesional  bekerja sama dengan lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum lain serta lembaga politik termasuk partai politik dalam melakukan upaya cegah dini dari hulu hingga hilir dengan edukasi yang sistematis dan masif.

“Sehingga KPK tidak dilihat yang kuat tidak hanya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi saja tetapi juga upaya pencegahan yang kuat dan masif untuk mencegah terjadinya korupsi,” jelasnya.

Upaya memperkuat yang kedua di KPK menurutnya adalah mencegah munculnya "abuse of power" di tubuh penyidik dan komisioner KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Upaya pencegahan "abuse of power" ini dengan penguatan pengawasan internal dan eksternal, penguatan instrumen dan "mekanisme knowledge manajemen" serta penguatan standar prosedur dalam organisasi KPK,” katanya.

Upaya ketiga jelasnya adalah dengan memperkuat institusi Polri dan Kejaksaan untuk pencegahan dan penanganan korupsi.

“Dengan tiga hal strategis di atas kedepan masyarakat akan melihat KPK lebih profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam memberantas korupsi,” katanya. (Enrico N. Abdielli)

 

Add comment


Security code
Refresh