Hukum
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ist)

JAKARTA- Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen yang kena operasi tangkap tangan oleh KPK karena menerima uang suap yang diterimanya dari sejumlah proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar dari tiga proyek yakni proyek Jembatan Sentang, Jembatan Sei Magung, dan betonisasi jalan Kecamatan Talawi.

Terkait 3 proyek ini, Center for Budget Analysis (CBA) memiliki catatan atas proyek tersebut, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 3,7 miliar. Demikian Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA) kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (15/9).

Antara lain menurutnya, pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sedang mengerjakan proyek Jembatan sentang atau pembangunan Jembatan Sentang perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang, dengan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) sebesar Rp32.521.600.000.

“Perusahaan yang mengerjakan proyek Ini adalah PT Gunung Mega Jaya yang beralamat di Jalan Pelangi No. 25 kota medan, dengan meminta anggaran sebesar Rp31.706.379.000. Anggaran sebesar Rp 31,7 miliar nilainya terlalu tinggi dan mahal sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp1.791.163.000,” katanya.

Sedangkan pada pembangunan Jembatan Sei Magung kecamatan Medang Deras dianggarkan sebesar Rp12.283.600.000, dan dikerjakan oleh PT Tombang beralamat di jalan Bahagia By Pass No. 41 Medan anggaran yang disepakati sebesar Rp11.971.692.122.

“Lagi-lagi anggaran sebesar Rp 11,9 miliar ini, terlalu tinggi dan mahal sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1.983.752.000,” katanya.

Selain itu Perusahaan PT Tombang ini bisa dikatakan sebagai langganan Pemda Batubara karena setiap tahun selalu dapat proyek dari dinas pekerjaan Umum. Pada tahun 2016 saja, memdapatkan proyek Rehabilitas Total Jembatan Sei Tanjung dengan nilai Rp8.320.000.000.

“Kami minta kasus dugaan Suap pemda Batubara ini, harus dikembangkan, khusus pada proyek pembangunan Jembatan Sei Magung kecamatan Medang Deras karena sumber dananya berasal dari DAK atau Dana Alokasi Khusus. Artinya, KPK harus memyelidiki kementerian keuangan yang dipimpin oleh Sri mulyani, dan Anggota DPR, yang diduga ikut bermain dalam dana DAK ini,” katanya. (Web Warouw)

 

Add comment


Security code
Refresh