Hukum
Prof Dr. Abdul Razaq Thaha, Guru Besar Fakultas Kedokteran UNHAS, Makassar, (tengah) ketika konferensi pers seusai persidangan di Mahkamah Konstitusi (27/9) (Ist)

JAKARTA- Rabu, 27 September 2017, merupakan sidang terakhir uji materi gugatan UU Praktek Kedokteran (UU PRADOK) dan UU Pendidikan Kedokteran (UU DIKDOK). Dua Ahli dan dua Saksi Fakta dari pihak terkait dihadirkan. Reno Rafly, M.S diaspora program master bidang Organizational Behavior atau Perilaku Organisasi dari New York University menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus dilihat sebagai simbol persatuan untuk melindungi dan melayani rakyat Indonesia, "Bersatu Kita Teguh."

Reno menyodorkan pernyataan, ada yang berpendapat bahwa adanya lebih dari satu organisasi profesional diperlukan untuk mencegah monopoli dan mewujudkan persaingan yang sehat. Ini mungkin benar di industri swasta, di mana persaingan diperlukan di pasar dan bagi perusahaan untuk menurunkan biaya guna meningkatkan nilai dan efektivitas.”

Namun, menurut Reno selaku Saksi Ahli persidangan, dalam organisasi profesi yang merumuskan kompetensi standard sepenting dokter, adanya lebih dari satu organisasi akan berbahaya karena: (1) Potensi dalam menciptakan ambiguitas dalam "standar dan kompetensi profesional"; (2) Tidak ada "single source of truth” atau “satu sumber kebenaran"; dan (3) Tidak ada akuntabilitas yang jelas.

“Ketiga efek potensial ini tidak diragukan lagi dapat menyebabkan ketidakpercayaan pasien terhadap dokter mereka, dan dapat menyebabkan efek bola salju yang menjadi ancaman lebih besar pada kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, Reno menjelaskan bahwa American Medical Association (AMA) adalah satu-satunya organisasi profesi untuk dokter di AS. yang didirikan pada tahun 1847 dan saat ini memiliki sekitar 240 ribu anggota. Seperti organisasi lainnya, AMA memiliki tantangan tersendiri. Namun, AMA memiliki kepercayaan publik dan terus melayani sebagai advokat kesehatan di AS.

Perempuan yang aktif dalam Society of Industrial/Organizational Psychology (SIOP) naungan American Psychological Association (APA) ini mendasarkan argumennya pada deklarasi World Medical Association (WMA) ke 5, dimana IDI adalah salah satu anggotanya, menyatakan bahwa "metode yang merupakan standar internasional untuk menilai kompetensi dan kinerja profesional harus dikembangkan dan diterapkan dalam pendidikan kedokteran Basic Medical Education (BME), Post Graduate Medical Education (PGME), dan Continuing Professional Development (CPD).” Ini berarti, sambung Reno, harus ada satu standar profesional, termasuk di Indonesia, untuk memastikan kompetensi profesional tertinggi. Ini berarti satu organisasi profesi tunggal tidak hanya diperlukan, namun juga sangat penting untuk memastikan kompetensi dan standar tertinggi dari penyedia layanan medis di Indonesia.

Ahli kedua, Dokter Ahli Jantung dan Kardiovaskular RS Harapan Kita DR. Dr. Anwar Santoso, SpJP, FIHA, FAAC, FESC. Dokter Anwar menjelaskan tentang Petitum dari penggugat dan asumsi kerugian terhadap gugatannya yang dinilai gagal dalam melakukan abstraksi suatu ide/gagasan, rancu dalam memahami dan mendalilkan terminologi karena salah memahami konsep.

Ahli yang merupakan Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluih Darah juga menjabarkan bahwa pemohon menyamakan begitu saja antara sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, juga nomenklatur sertifikat profesi dalam UU No. 29 tahun 2004 yang sebenarnya tidak di kenal, sehingga adanya kerugian konstitusional tersebut sebenarnya tidak relevan. Begitu juha kerugian konstitusional pada  UU no: 20 tahun 2003, pasal 61 ayat (3) dan UU no: 12 tahun 2012 pasal 44 ayat (1) itu sejatinya ditujukan pada profesi lain diluar profesi kedokteran dan pada kenyataannya banyak profesi lain diluar profesi kedokteran tidak/belum mempunyai organisasi profesi-kolegium sehingga sertifikat kompetensi diberikan oleh Perguruan Tinggi atau program studi,  “yang dimaksud dengan keahlian dalam cabang ilmunya adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir dan bentuk keahlian praktis lainnya”.

“Usulan untuk memisahkan kolegium dan organisasi profesi dokter, yaitu IDI, tidak berdasarkan pada perspektif filosofis, historis dan kenyataan sosiologis organisasi profesi IDI beserta kolegium. Jika usulan pemikiran ini diterima maka pemikiran dan filosofi yang tak berasaskan Pancasila dan amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut akan masuk dan diterima dalam sistem hukum bangsa Indonesia,” kata Anwar Santoso dengan nada cemas.

Jika demikian, Anwar menambahkan, akan terjadi kekacauan sistemik dalam sistem hukum nasional kita. Sebab, sebenarnya organisasi profesi tempat berhimpunnya organisasi perhimpunan dokter spesialis dan kolegium sudah lama bekerja sama secara koordinatif serta tak terpisahkan dalam keluarga besar IDI. Organisasi profesi IDI ini tidaklah bisa direduksi hanya menjadi serikat pekerja/buruh, tetapi merupakan ‘professional and scientific organization’.

Jadi, menurutnya, tidak ada hal-hal baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang relevan sebagai bentuk kerugian konstitusional dengan batu uji pasal 28 UUD NKRI tahu 1945.

Saksi Fakta yang di hadirkan sidang kali ini adalah Prof. DR. Dr. Bambang Supriyatna SpA (K) Ketua konsil Kedokteran Indonesia (KKI), menjelaskan tentang petitum Frasa organisasi profesi kedokteran dimaknai sebagai yang bukan pengurus organisasi profesi kedokteran sebagai anggota Konsil Kedokteran. (Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor  29 Tahun 2004). Dalam pengambilan keputusan di KKI, tidak ada dominasi suara dari salah satu unsur KKI. Keputusan KKI dalam bentuk perkonsil melalui proses yang panjang yang  ada di dalam rapat Pleno.

Kedua, terkait dengan KKI mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter substandard, apabila ada yang menyatakan bahwa ada dokter yang mendapatkan STR dengan kompetensi yang substandard karena ijazah yang didapat tidak berdasarkan aturan yang benar; maka  merupakan kewenangan Menristekdikti untuk menyelidiki kebenaran ijazahnya. Apabila ada laporan nama-nama dokter yang bermasalah dengan kompetensi yang substandard diajukan ke KKI, pastinya KKI akan menindaklanjuti untuk melakukan evaluasi STR yang diterbitkan dan dapat saja mencabut STR yang sudah diberikan. 

Ketiga, KKI tidak pernah menolak keputusan MK, Program DLP adalah suatu program studi baru. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2013 dinyatakan bahwa setiap program studi harus membuat Standar Pendidikan. Merujuk pada UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 Pasal 26, Ayat 1,  menyatakan bahwa Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi  disahkan oleh KKI. Standar Pendidikan Profesi Kedokteran yang dimaksud adalah Standar Profesi Pendidikan Dokter maupun Dokter Spesialis, termasuk dalam hal ini program Dokter Layanan Primer (DLP) sebagai lanjutan setara spesialis. Namun, sampai saat ini, KKI belum menerima Standar Pendidikan Program DLP tersebut.

“KKI masih dalam proses menunggu diserahkannya standar tersebut untuk dapat disahkan oleh KKI,” ucap Bambang.

Saksi Fakta kedua Prof Dr. Abdul Razaq Thaha, Guru Besar Fakultas Kedokteran UNHAS, Makassar, menjelaskan, mekanisme Muktamar IDI dalam hal pemilihan Ketum PB IDI, Ketua MKKI, Ketua MKEK dan Ketua MPPK, dalam prosesnya secara faktual tidak ada intervensi kepada MKKI, MPPK, dan MKEK, karena melakukan forum sidang yang berbeda walaupun dalam Muktanar yang sama, yakni Muktamar Ikatan Dokter Indonesia. Pembagian kekuasaan/kepemimpinan dalam bentuk PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK sesuai Pasal 14 ayat (1) AD IDI.

Kesaksian kedua dari Ketua Dewan Pakar PB IDI ini menyampaikan komitmen IDI mengawal norma DLP. Saksi menjelaskan 17 point tentang fakta IDI mengawal perjalanannya pembentukan Prodi Layanan Primer, menegaskan sikap dan kebijakan IDI yang konsisten dalam mengawal dan mematuhi norma DLP dalam UU Pendidikan Kedokteran.

“Perbedaan yang terjadi di dalam perjalanan Penyusunan RPP DLP hanya menyangkut aspek pelaksaaan, bukan norma DLP, meski selama perjalanan yang panjang itu yang tidak sepi dari perbedaan pendapat yang kadang-kadang tajam bahkan diselingi dengan berbagai gejolak,” tutur Abdul Razak. (Mariya M.)

 

Add comment


Security code
Refresh