Hukum
Pencemaran Laut Timor 2009 (Ist)

KUPANG- Gugatan Pemerintah terhadap perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Kementerian Lingkungan Hidup ternyata nama tergugat salah. Untuk itu Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno harus dimintai pertanggung jawaban. Hal tersebut disampaikan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI), Herman Jaya kepada wartawan di Kupang, Rabu (4/10).

Herman mengatakan, gugatan Pemerintah yang masih sangat prematur tersebut dipaksakan untuk diajukan ke PN Jakarta Pusat oleh Havas Oegroseno yang kemudian mencantumkan nama para tergugat salah,-- entah itu dilakukan dengan sengaja atau memang disebabkan oleh ketidak tahuannya.

Seperti diketahui, pemerintah RI menggugat BUMN Thailand, PTTEP, yang telah mencemari perairan dan pantai-pantai selatan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia bertindak sebagai penggugat atas nama Negara menggugat The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia sebagai tergugat I.

Selain itu, The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited berkedudukan di Thailand, sebagai tergugat II, dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) berkedudukan di Thailand, sebagai tergugat III.

Sementara PTTEP AA sebagai tergugat I tidak hadir tanpa keterangan dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat itu. Namun, Majelis Hakim akan memanggil PTTEP AA secara resmi lewat pengadilan untuk hadir dalam sidang berikutnya yang akan digelar pada 22 November 2017.

Perkara ini bermula dari Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang mengatakan ketiga perusahaan itu bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum nasional dan hukum internasional atas meledaknya kilang minyak Montara milik perusahaan 2009 silam. Adapun total ganti rugi dari gugatan itu mencapai Rp 23 triliun.

Menurut Herman, pihaknya menerima informasi dari jaringan OWI di Jakarta bahwa, pada dua minggu yang lalu  Havas Oegroseno telah mengirimkan surat faksimili ke Perwakilan RI di Canberra dan Sydney untuk mencari tahu nama yang benar dari perusahaan pencemar Laut Timor ini untuk merubah gugatan nya.

Selain itu menurut jaringan OWI di Jakarta menyatakan, dalam surat faksimili itu juga Havas meminta beberapa hal yang janggal.

“Namun, kami belum mau menungkapkannya sepertinya Havas Oegroseno  ingin mengelimir sikap tegas Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang telah secara terbuka meminta Australia dan PTTEP agar secepatnya menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang sudah lebih 8 tahun ini,” katanya.

.

Yang menarik menurutnya adalah Havas juga telah menugaskan dua staf nya berangkat menuju ke Australia guna menemui Perwakilan RI di Canberra dan di Sydney, untuk maksud tersebut.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sehubungan dengan tindakan Arif Havas Oegroseno yang patut dipertanyakan ini, OWI meminta Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut Pandjaitan untuk meminta pertanggung jawaban nya karena hal ini sudah menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia (Roni)

 

Add comment


Security code
Refresh