Hukum
Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie (Ist)

JAKARTA- Rencana Kapolri untuk membentuk Densus Tipikor masih menimbulkan pro dan kontra. Walaupun Presiden Joko Widodo sudah sudah merencanakan akan membahasnya dalam rapat kabinet, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla masih belum sepakat. Hal ini disampaikan Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (23/10)

“Nanti kebanyakan pengawas dan penyidik, akhirnya orang takut kerja,” ujarnya mewanti-wanti.

Menurutnya saat ini karakter polisi masih perlu pembinaan, agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Apalagi karakter polisi yang masih perlu pembinaan. Bisa-bisa soal-soal prosedur dianggap korupsi. Langsung diperiksa, dipanggil terus. Saat sekarang saja dengan pengaduan masyarakat, entah siapa, urusan korporasi, polisi memanggil berulang-ulang, ujungnya sudah tahu (maksudnya),” katanya.

Menurutnya banyak kasus yang belum tentu merugikan negara tapi sudah diperiksa kemudian menjadi tersangka.

“Menurut saya, kita benahi saja lembaga-lembaga yang ada. Jangan seenaknya dituduh korupsi kalau belum jelas kerugian negara. Jangan sampai masalah prosedur jadi masalah,” ujarnya.

Marzuki Alie mengingatkan lembaga-lembaga negara yang sudah ada dan perlu segera diefektifkan kerja-kerjanya dimasa yang akan datang tanpa harus membentuk lembaga atau unit khusus seperti Densus Tipikor.

“Kita punya inspektorat. Harusnya tingkat kabupaten, dibawah Gubenur, tingkat gubernur dibawah dibawah Menpan. Tingkat menteri dibawah BPKP, jadi BPKP daerah mengawasi inspektorat. BPKP di bawah presiden. BPK yang mengawasi lembaga negara dalam pengawasan DPR,” jelasnya.

Saat ini hanya berdasarkan laporan LSM, tanpa data dan bukti, seseorang bisa langsung diperiksa oleh aparat hukum, tanpa ada laporan dari lembaga pengawasan.

“Seharusnya penegak hukum bekerja kalau sudah ada laporan dari pengawas. Tanpa laporan pengawas tidak boleh memanggil-manggil karena laporan LSM tanpa data dan bukti,” tegasnya.

Kelebihan Densus Anti Korupsi

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beberkan kelebihan Densus Anti-Korupsi yang pembentukannya sedang direncanakan Polri.

“Kelebihan Densus ini karena networknya yang satu komando,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Kapolri menjelaskan, dengan kekuatan yang dimiliki Polri yakni jumlah personel yang menyebar hingga ke pelosok-pelosok daerah, yang disebutnya sebagai “mesin besar”, akan mampu melaksanakan upaya perang terhadap tindak pidana korupsi secara lebih efektif.

“Kita harapkan mesin ini bisa bergerak,” ungkap Jenderal Pol Tito Karnavian.

Jenderal Pol Tito Karnavian juga menekankan pada hubungan kerja sama dengan kejaksaan agar kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan lebih baik.

“Nanti ada tim Kejaksaan yang khusus ditugaskan koordinasi dengan Densus Tipikor ini sehinga [berkas perkaranya] tidak bolak-balik,” katanya

Selain itu, Kepada Bergelora.com dilaporkan, jika Densus Anti-Korupsi ini dapat terwujud, Kapolri menekankan aspek pencegahan akan diutamakan.

Menurutnya, konsep yang paling utama yang harus segera dilaksankan dalam rangka pencegahan korupsi adalah bagaimana pemerintah membuat sistem digital dalam penyelenggaraan sistem birokrasi.

“Selagi dilaksanakan secara manual, kemungkinan penyimpanhan akan sangat basar sekali,” tegasnya.

 

Namun, menurut Jenderal Pol Tito Karnavian, Densus Tipikor sampai saat ini belum terbentuk karena belum ada persetujuan dari Pemrintah. Walau demikian, pihaknya akan terus mempersiapkan mulai dari konsep hingga perencanaan anggarannya. (Enrico N. Abdielli)

Add comment


Security code
Refresh