Hukum
Wenny Warouw dari Komisi III DPR-RI (Ist)

JAKARTA- Operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Ketua DPR-RI, Setya Novanto seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang bersumber pada peraturan dan perundang-undangan agar memberikan contoh penegakan hukum yang benar. Penetapan tersangka pada Ketua DPR Setya Novanto, tidak didahului pemeriksaan, adalah diluar prosedur pelaksanan pemeriksaan yang sesuai peraturan dan perundang-undangan.

“Taktik dan tehnik yang dilakukan KPK tidak pantas dan tidak patut. Padahal ini seni bagi seorang penyidik. Kalau seperti sekarang adalah tidak elok dan membuat gaduh,” ujarnya. Demikian Brigjend (Purn) Wenny Warouw dari Komisi III DPR-RI kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (20/11)

Ia menjelaskan seharusnya agar tidak menimbulkan kegaduhan, KPK melakukan silent operation seperti yang selama ini sering dilakukan oleh aparat hukum.

“Gak usah koar-koar pake jubir. Lihat Polri dan Kejaksaan. Jubir dipakai bila perlu, dan selektif saja. Itu yang namanya penyidik yang berbudi luhur tinggi, profesional-berani tapi bijak,” katanya.

Menurutnya semua penyidik sudah tahu diluar kepala tentang prosedur penangkapan dan penetapan tersangka pada seseorang, bahwa tidak mungkin menetapkan tersangka sebelum ada pemeriksaan.

“Menangkap seseorang apabila sudah ada satu alat bukti. Bisa menahan kalau sudah ada minimal dua alat bukti. Tapi yang saya maksud adalah cara penahanannya yang tidak elok dan tidak pantas dilakukan oleh lembaga terhormat KPK. Kalau cerdas maka tidak gaduh seperti sekarang,” tegasnya lagi.

Ia mempertanyakan mengapa KPK melakukan operasi seperti terburu-buru dan sangat ceroboh sehingga menimbulkan kegaduhan baru yang tidak bisa teratasi oleh KPK sendiri.

“Kalau juga  tidak datang tiga kali, bisa jemput paksa. Tapi bukan sebagai tersangka. Bisa diperiksa sebagai saksi. Setelah ada bukti baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan. Ini sangat aneh kalau penyidik KPK pura-pura tidak tahu prosedur ini. Ada apa nih?” ujarnya Mantan Wakil Kabareskrim Polri ini.

Minta Perlindungan

Sebelumnya, dalam keadaan lemah Ketua DPR-RI, Setya Novanto memberikan keterangan pers pada wartawan, Minggu (19/11) Dirinya mengaku sudah minta perlindungan Presiden RI, Joko Widodo namun tetap ditahan dan jadi tersangka juga.

“Saya sudah menderita tadi diperiksa habis kecelakaan. Saya pikir saya diberikan kesempatan untuk recovery sembuh dulu, tapi ya saya  mematuhi hukum dan saya sudah penuhi langkah-langakah dari SPDP dan juga mengajukan surat kepada perlindungan hukum pada Presiden maupun Kapolri dan Kejaksaan agung,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan dirinya juga sudah pernah menang dalam pra-peradilan dan tidak pernah mangkir saat dipanggil KPK.

“Saya sudah pernah pra-peradilan dan tidak pernah mangkir. Tiga kali diundang (tapi berhalangan karena-red) saya sedang tugas. Saya dipanggil jadi tersangka baru sekali tau-tau sudah dijadikan penangkapan tersangka.

Dirinya juga menjelaskan bahwa sebelumnya diri sudah siap akan datang ke KPK tapi mengalami kecelakaan saat akan ke stasiun Metro TV,” katanya

“Dan saya dari kemarin sudah niat untuk datang jam 8 tapi saya diminta wawancara di Metro (TV-red). Dan diluar dugaan saya ada kecalakaan. Sehingga selain terluka berat dan juga di kaki, di tangan dan kepala masih memar. Tapi saya tetap mematuhi. Masalah hukum dan apapun saya tetap menghormati,” katanya.

Sebelumnya di RSCM, jurubicara KPK menegaskan akan melakukan penyelidikan

Ketua DPR Setya Novanto yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP resmi ditahan KPK.

Sebelumnya di RSCM, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan penahanan Ketua DPR yang juga Ketum Golkar Setya Novanto, sah. Penahanan dilakukan dengan dasar hukum KUHAP.

"Dasar hukum penahanan itu sangat kuat dan jelas diatur Pasal 21 KUHAP (yang mengatur) alasan objektif dan subjektif," ujar Febri.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, alasan objektif yang dimaksud terkait dengan tindak pidana dan ancaman pidana terhadap tersangka. Sedangkan alasan subjektif yakni pertimbangan penyidik soal kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan kekhawatiran soal tersangka akan mengulangi tindak pidana. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh