Hukum
Ilustrasi panen di sawah (Ist)

JAKARTA- Ombudsman menyarankan kepada Pemerintah agar melakukan pemerataan stok beras dan meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan. Kembalikan impor beras kepada Perum Bulog, dan jika perlu terapkan skema blanket contract. Demikian hasil Monitoring Pasokan dan Eskalasi Harga Beras, 10-12  Januari 2018, yang dituangkan dalam Dokumen berjudul ‘Gejala Maladministrasi Dalam Pengelolaan Data Persediaan Beras Nasional Dan Kebijakan Impor Beras’

“Hentikan pembangunan opini surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan,” demikian Ombudsman dalam dokumen yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Jumat (19/1)

Ombudsman juga menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi, pemberantasan hama. Segera tetapkan tahapan pencapaian jumlah stok yang kredibel untuk menjaga psikologi pasar.

“Beri dukungan maksimum kepada BPS untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat. Efektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian agar perbedaan antar instansi tidak menjadi debat publik kontraproduktif,” demikian saran lembaga itu.

Enam Maladminisatrasi

Dalam dokumen itu, Ombudsman menemukan ada 6 gejala maladministrasi dalam pengelolaan data dan impor Beras yaitu penyampaian informasi stok yang tak akurat kepada publik. Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup, hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil. Gejala kenaikan harga sejak akhir tahun, tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar, mengindikasikan kemungkinan proses mark-up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.

“Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru,” demikian temuan Ombudsman.

Ombudsman juga menemukan pengabaian prinsip kehati-hatian. Keputusan impor beras untuk didistribusikan ke pasar khusus secara langsung dilakukan dalam masa yang kurang tepat.

“Hasil pantauan Ombudsman di 31 provinsi 10-12 januari 2017, stok di masyarakat memang pas-pasan  dan tak merata, namun ada dalam situasi menjelang panen. Diperlukan kehati-hatian,” demikian Ombudsman menyebutkan.

Selain itu, ditemukan terjadi penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Pasal 6 huruf c Perpres No. 48/2016 mengatur Perum Bulog melakukan pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan. Dalam situasi current stock pas-pasan dan tak merata, maka kewenangan yang harus dioptimalkan terlebih dahulu adalah pemerataan stok.

“Dalam situasi stok di Bulog menipis, dan psikologi pasar cenderung mengarah pada kenaikan harga, maka jikapun harus impor tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan beras dan kredibilitas stok Bulog di hadapan pelaku pasar dalam kerangka stabilisasi harga. Bukan untuk mengguyur pasar secara langsung, apalagi pasar khusus yang tidak cukup signifikan permintaannya,” jelas Ombudsman.

Ombudsman juga memastikan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres No. 48/2016,  dan diktum KETUJUH angka 3 Inpres No. 5/2015 mengatur bahwa yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog.

“Hal ini juga didukung oleh dokumen notifikasi WTO terhadap Perum BULOG sebagai STE. Penunjukan PT PPI sebagai importir berpotensi melanggar Perpres dan Inpres,” demikian Ombudsman. 

Ditemukan juga prosedur tak patut atau pembiaran. Pada Diktum KEDELAPAN Inpres No. 5/2015 mengatur bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut.

“Apakah koordinasi sudah dilakukan secara patut? Bagaimana peran Deputi terkait dalam mengelola dan mensinkronkan informasi dan data dari setiap kementerian dan lembaga yang dikoordinasi ?” Ombudsman mempertajam penyelidikannya.

Juga ditengarai ada konflik kepentingan dalam kebijakan impor beras barusan. Permendag No. 1/2018 yang dibuat begitu cepat dan tanpa sosialisasi juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan.

Ombudsman mempertanyakan, apakah impor beras khusus termasuk yang diatur Pemerintah penugasannya? Apakah kelangkaan beras khusus yang menyebabkan naiknya harga beras? Apakah PT PPI yang ditunjuk sudah berpengalaman melaksanakan operasi pasar? Mengingat margin yang tinggi antara harga beras impor dengan harga pasar domestik dan HET, siapa yg akan paling diuntungkan jika impor dilakukan bukan untuk tujuan berjaga-jaga ?

Sebaran Tidak Merata

Sebelumnya lewat testimoni pedagang beras Ombudsman menemukan, surplus yang memadai mencerminkan bukan hanya jumlah produksi berjalan, tapi juga jumlah stok yang kredibel. Peta testimoni mengindikasikan stok nasional pas-pasan dan sebaran stok tidak merata.

“Beberapa daerah dapat kekurangan pasokan akibat stok lokal terdistribusi ke daerah lain,” jelas Ombudsman.

Disebutkan, walaupun cukup terlambat namun  urgensi kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dalam keadaan kenaikan harga memuncak dan stok Bulog di bawah 900 ribu ton terus tergerus untuk operasi pasar masif. (Idaman A./Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh