Hukum
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan (Ist)

JAKARTA- Pada sebuah media online Kamis 18 Januari 2018 dimuat berita pernyataan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) rekan Otto Hasibuan dengan judul "Otto Hasibuan: Advokat Dilahirkan untuk menghalangi penyidikan". Dalam berita tersebut Otto menyatakan sangat tipis perbedaan antara menghalangi penyidikan KPK dan menjalankan profesi sebagai advokat, "Karena advokat itu by nature dilahirkan untuk menghalangi penyidikan. Itu agar penyidik tidak sewenang-wenang," demikian, Hermawanto, Advokat Alumni LBH Jakarta, YLBHI kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (19/1).

“Sebagai sesama advokat saya menyesalkan pernyataan rekan Otto, karena pernyataan tersebut potensial merendahkan martabat profesi advokat itu sendiri. Karena sesungguhnya officium nobilum, Keluhuran dan kehormatan profesi advokat melekat pada pembelaan nilai kemanusiaan berdasarkan hukum. Bukan dengan melakukan segala cara untuk membela kliennya sekalipun dengan melanggar hukum. Apalagi bertindak "menghalangi penyidikan", tentu berbeda - konteks membela dan menghalangi - membela dalam konteks advokat tentu sesuai hukum, tapi "menghalangi" tentu akan selalu berkonotasi tindakan melanggar hukum,” .

Ia menjelaskan yang dimaksud Otto Hasibuan "tipis antara menghalangi penyidikan dengan menjalankan profesi advokat" adalah yang menjadi ukuran suatu tindakan advokat sebagai menghalangi penyidikan dengan menjalankan profesi advokat membela kliennya.

“Namun, hemat saya perbedaan itu sangatkah jelas, jika kita kembalikan pada sumpah kita sebagai advokat, yakni apakah tindakan itu suatu tindakan berdasarkan hukum, tindakan yang tidak merupakan delik pidana. Karena sebagaimana sumpah advokat, membela klien berdasarkan hukum,” ujar Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini.

Sehingga menurutnya, jika seorang advokat membela klien tidak menunjukkan ketaatan pada hukum, advokat tersebut telah melanggar hukum, dan tidak perlu melalui majelis etik advokat. Imunitas advokat berlaku di luar dan di dalam pengadilan ada pada bingkai tindakan advokat membela kepentingan klien sesuai hukum. Jika tidak sesuai hukum maka imunitas itu seharusnya tidak berlaku,” katanya.

“Pada kasus FY, seharusnya menjadi refleksi kita semua advokat untuk bertindak sesuai hukum dan senantiasa konsisten menjaga kehormatan dan keluhuran profesi advokat, untuk kemanusiaan berdasar hukum,” tegasnya.

Sumpah Advokat 

Hermawanto mengingatkan, dalam UU Advokat (UU No. 18/2003) Pasal 4 ayat (1) dirumuskan sumpah advokat, “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.”

Ia menegaskan, berdasarkan sumpah advokat tersebut sesungguhnya jelas ukurannya adalah "ketaatan pada hukum" bukan pada apakah sedang menjalankan profesinya ataukah tidak. (Web Warouw)

 

Add comment

Security code
Refresh