×

Pemberitahuan

Could not instantiate mail function.
Hukum
Ilustrasi Kriminalisasi pada anak, perempuan, masyarakat adat dan kelompok marginal (Ist)

JAKARTA- Gerakan perempuan menuntut agar DPR menghapus pasal - pasal yang potensial mengkriminalisasi perempuan, korban perkosaan, anak, pasangan yang menikah secara adat, pasangan nikah siri, pasangan poligami dan masyarakat pada umumnya.

“DPR harus mengkaji ulang pasal-pasal dalam bab kesusilaan dengan memperhatikan hak asasi manusia, pengalaman perempuan, anak dan kelompok minoritas adat,” Tunggal Pawestri, aktivis perempuan dalam petisi yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Selasa (30/1).

DPR juga membuka ruang partisipasi public untuk mendengarkan suara perempuan, anak, korban perkosaan dan kelompok minoritas adat.

Petisi yang ditujukan kepada Komisi III, DPR-RI dan ditanda-tangani aktifis perempuan Tunggal Pawestri, Carolina J Monteiro, Naila Rizqi, Anindya Restuviani, Kerri Na Basaria Pandjaitan, Dea Safira, Maria Clarissa Fionalita, Aquino Hayunta.

Dibawah ini petisi lengkap yang sampai berita ini ditulis sudah ditandatangani oleh 10.000 lebih pendukung :

“Kami adalah perempuan, ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, pelajar, aktivis, penyintas kekerasan seksual yang memiliki kekuatiran besar akan adanya upaya kriminalisasi terhadap privasi warga negara dalam pembahasan pasal – pasal kesusilaan RKUHP di Parlemen.

Salah satunya adalah pasal tentang zina yang memperluas pengertian zina dari perselingkuhan (overspell) pada pasal 284 KUHP menjadi setiap hubungan seks konsensual di luar perkawinan (fornication/extramarital sex). Perluasan makna zina tersebut dapat ditemukan pada Pasal 484 ayat (1) huruf e berbunyi “dipidana karena zina dengan penjara paling lama 5 tahun, laki-laki dan perempuan yang masing – masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan”.

Pasal ini merupakan delik laporan yang artinya setiap orang dapat melaporkan perbuaatan zina orang lain. Tentunya ini akan meningkatkan persekusi dan budaya main hakim sendiri di kelompok masyarakat. Masyarakat akan berlomba – lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan.

Selain itu, bagi kami ketentuan ini akan mengancam keluarga, anak, orang terdekat kami, lebih jauh dari itu mengancam kehidupan kita sebagai manusia. Berikut adalah alasan – alasan mengapa kami menolak ketentuan pasal zina dalam RKUHP:

1.      Ketentuan ini membuat kami para penyintas perkosaan enggan dan takut untuk melaporkan pelaku perkosaan kepada polisi karena jika kami tidak dapat membuktikan bahwa perkosaan itu terjadi atau pelaku mengaku bahwa perkosaan tersebut adalah hubungan suka sama suka, maka kami akan dituduh berzina dan kami akan dipenjara bersama pemerkosa kami.

2.      Bagi kami para Ibu yang memiliki anak remaja pasal ini menjadi ancaman bagi kehidupan anak – anak kami. Dalam banyak kasus, anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi seksual orang dewasa. Karena ketidakmatangan usianya, anak-anak sering diperdaya oleh orang dewasa untuk berhubungan seksual. Jika ketentuan ini disahkan anak kami yang tadinya merupakan korban eksploitasi seksual orang dewasa akan dipenjara dengan tuduhan zina.  Kami tidak ingin membiarkan anak - anak kami kehilangan masa depan karena pasal ini.

3.      Pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah juga rentan dikriminalisasi oleh pasal ini karena tidak bisa membuktikan bahwa hubungan seks mereka didasari oleh perkawinan yang sah secara hukum.

Bagi Dewi Kanti, seorang penghayat kepercayaan, ketentuan ini akan menyasar langsung kelompok penghayat kepercayaan.

“Keterangan ini didasarkan pada pengalaman, baik pribadi maupun di dalam Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih belum terpenuhi hak konstitusi terkait ketidak hadiran Negara dalam pelayanan administrasi kependudukan. Tidak dicatatkannya perkawinan adat oleh Negara ini memicu kami sebagai masyarakat hokum adat sangat rentan untuk dikriminalisasi”.   (Keterangan Dewi Kanti dalam Pengujian KUHP pasal zina di Mahkamah Konstitusi)

4.      Kami menyaksikan banyak perempuan yang diiming-imingi janji pernikahan seringkali ditinggal oleh pasangan ketika mereka mengalami kehamilan. Harapan untuk membangun keluarga menjadi musnah ketika pasangan mereka lari dari tanggung jawab. Ketentuan ini bukannya menyelematkan perempuan dari situasi tersebut melainkan menjadikan perempuan sebagai kriminal.

Oleh karena itu kami para perempuan mempetisi agar:

1.      DPR menghapus pasal - pasal yang potensial mengkriminalisasi perempuan, korban perkosaan, anak, pasangan yang menikah secara adat, pasangan nikah siri, pasangan poligami dan masyarakat pada umumnya.

2.      DPR mengkaji ulang pasal – pasal dalam bab kesusilaan dengan memperhatikan hak asasi manusia, pengalaman perempuan, anak dan kelompok minoritas adat.

3.      DPR membuka ruang partisipasi public untuk mendengarkan suara perempuan, anak, korban perkosaan dan kelompok minoritas adat.

Terimakasih atas perhatiannya. Kami sangat berharap permintaan kami ditanggapi. (ZKA Warouw)

 

Add comment


Security code
Refresh