Hukum
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono.(Ist)

JAKARTA- Partai Gerindra bukan hanya mencabut dukungan politik pada calon petahana gubernur, Ridho Ficardo, karena alasan terlibat dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional (KONI) Lampung Rp 55 milyar. Tapi juga meminta agar Kejaksaan Tinggi Lampung segera melanjutkan pemeriksaan pada Ketua KONI Lampung yang dijabat sendiri oleh Ridho Ficardo.

“Kejaksaan Tinggi harus segera mempercepat pemeriksaaannya pada Ridho sebagai Ketua KONI. Agar terang benderang apakah Ridho korupsi atau tidak. Kalau Kejaksaan lambat. KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi-red) kita dorong untuk segara ambil alih kasus ini untuk memeriksa Ridho,” demikian Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono kepada pers di Jakarta, Jumat (2/3).

Menurutnya, kasus dugaan korupsi di KONI ini sudah menjadi buah bibir bukan hanya di Lampung tapi sampai di Jakarta, terutama dikalangan atlit KONI sendiri.

“Beberapa pengurus (KONI-Lampung) sudah diperiksa. Aneh saja kalau Kejaksaan Tinggi Lampung mendiamkan kasus ini. Dampaknya kualitas atlit Lampung terus merosot, karena dana Rp 55 milyar tidak sampai ke atlit,” paparnya.

Arief Poyuono juga menjelaskan bahwa sebenarnya KPK sendiri sedang mendalami kasus dugaan korupsi di KONI Lampung ini, karena ada indikasi dipetieskan.

“Sebetulnya KPK sudah cukup data dan bukti. Nanti kita dorong lagi, kalau belum ada kelanjutan dari Kejaksaan Tinggi,” katanya.

*Memprihatinkan*

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sangat prihatin dengan adanya dugaan korupsi KONI Lampung senilai Rp55 miliar. Deputi IV Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora Mulyana mengatakan kalau anggaran yang sudah diberikan kepada cabang olahraga dikorupsi itu penyimpangan.

“Saya tidak mengetahui secara jelas tapi kalau anggaran untuk atlet disalahgunakan menjadi korbannya atlet. Dari olahraga bisa mengharumkan nama bangsa,” ungkap dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/3).

Menurutnya, pembinaan atlet berprestasi menjadi korbannya bila anggarannya tidak sesuai.

“Apalagi kalau anggaran tersebut diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Saya sangat prihatin sekali,” ujarnya.

Mantan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Pusat ini mengetahui kalau Provinsi Lampung merupakan lumbung lifter angkat besi dan berat nasional.

“Kan ada Pak Imron Rosadi yang membawa nama Lampung jaya dalam olahraga angkat besi. Harusnya pembinaan kepada atlet berprestasi lebih diutamakan tidak mengorbankan dengan mengambil anggarannya,” imbuhnya.

Mulyana pun menanggapi dugaan korupsi KONI Lampung senilai Rp55 miliar agar menjadi tugas penegak hukum.

“Saya tidak dapat memberikan komentar banyak tapi penegak hukum harus menjalankan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum (melawan korupsi-red),” jelasnya.

*Masih Ditanah Suci*

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pengurus KONI yang diketuai oleh M Ridho Ficardo. Pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat.

Hingga kini kasus tersebut masih belum diketahui perkembangannya. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Irfan Nata Kusuma yang bersangkutan sedang berada diluar Lampung.

"Maaf saya sedang berada di tanah suci," tutur dia membalas pesan singkatnya.

Pemanggilan pengurus KONI Lampung dilakukan saat Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin Syafrudin. Kini Susilo Yustinus akan menggantikan Syafrudin untuk memimpin korps adhyaksa di Lampung. (Web Warouw/Salimah)

 

Add comment

Security code
Refresh