Hukum
Gubernur (non aktif) Lampung, Ridho Ficardo (Ist)

BANDAR LAMPUNG-  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan sebanyak 90% calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 telah menjadi sasaran KPK. Peringatan ini menimbulkan spekulasi dikalangan masyarakat Lampung,-- jangan-jangan salah satu dari 90% itu adalah Gubernur (non aktif) Lampung, Ridho Ficardo.

Pernyataan Agus Rahardjo tersebut seperti membuka kembali ingatan dalam kepala masyarakat Lampung tentang kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ridho Ficardo yang sedang mempersiapkan diri untuk maju lagi dalam Pilkada 2018.

“Jangan-jangan satunya dia (Ridho Ficardo-Red). Soalnya banyak banget kasusnya dia. Gawat juga nih. Gimana nasib pendukungnya ya,” kata Astuti, pegawai sebuah bank dalam perbincangan terbatas di sebuah mall Bandar Lampung, ketika makan siang, Rabu (14/3).

Anton, pegawai toko menjelaskan bahwa memang ada banyak masalah dalam pemerintahan Gubernur Ridho Ficardo yang pernah ramai dimuat media massa lokal maupun nasional.

“Itu kasus korupsi di KONI gimana. Udah dilaporin ke kejaksaan, gak kedengaran kabar lagi. Rp 55 milyar loh. Banyak banget. Padahal atlit kita selama ini berjuang habis-habisan membawa nama baik Lampung,” ia menimpali.

Hal ini disanggah Sugiarti pegawai bank yang lain yang mengatakan bahwa yang paling jelas dimata masyarakat adalah kasus Setoran Fee proyek sebesar Rp 14 milyar yang sudah pernah disidangkan oleh pengadilan negeri setempat.

“Bawahannya (Gubernur Ridho-red) sudah ada yang dihukum. Tapi koq gak sampai bosnya ya? Kan mereka ngumpulin fee ada yang perintah. Gak mungkin berani kalau jalan sendiri,” ujarnya.

Belum lagi menurut Rani, seorang kontraktor, --berbagai proyek infrastruktur di berbagai kabupaten berupa pembangunan jalan Provinsi dan proyek lainnya yang belum ketahuan pertanggung jawabannya.

“Dimana-mana jalanan rusak, padahal setiap tahun ada alokasi dana APBD untuk perbaikan jalan provinsi. Setiap lewat pasti ada pengerjaan jalan. Kayaknya gak selesai-selesai tuh,” katanya sengit.

Firdaus, seorang Mahasiswa mengingatkan pembangunan kota baru yang terbengkalai dipinggir Kota Bandar Lampung yang dibangun saat Lampung dipimpin Gubernur Sjahruddin

“Itu kota baru sudah jadi alang-alang. Padahal kan itu dibangun Pak Sjahruddin supaya jadi pusat pemerintahan jadi lebih tertib. Koq gak dilanjutkan ya? Kan pasti ada alokasi dana untuk melanjutkan pembangunan sampai selesai,” katanya lagi.

Abdulah, seorang pegawai negeri disebuah instansi menambahkan bahwa sampai saat ini pemerintah provinsi belum membayar dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 150 milyar milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Kabupaten lain ada yang Rp 50 milyar, Rp 100 milyar. Semua belum pada dibayar oleh Gubernur Ridho. Kemana tuh duit?” katanya jengkel. Hal ini juga yang menyebabkan penundaan pembayaran tunjangan kinerja hingga saat ini.

Ahirnya, Rani, seorang bidan menyimpulkan bahwa semua persoalan yang dihadapi rakyat Lampung bersumber dari korupsi diberbagai bidang pemerintahan provinsi dibawah kepemimpinan Ridho Ficardo.

“Pantesan gizi buruk terjadi dimana-mana dibiarin. Bencana alam sampai ke pelosok-pelosok daerah dibiarin. Banyak orang pilih jadi PRT (pembantu rumah tangga) dan jadi TKI (tenaga kerja Indonesia), mati di luar negeri dibiarin. Orang kerja belum dibayar. Gimana mau beres persoalan rakyat,” ujarnya.

Astuti akhirnya bersyukur kalau KPK akhirnya turun tangan mengatasi persoalan rakyat Lampung. Menurutnya, jangan sampai kasus-kasus belum penanggung jawabnya, tapi Ridho Ficardo sudah terpilih lagi jadi Gubernur Lampung.

“Semoga KPK bekerja lebih cepat lah. Kita sudah cukup lama menunggu ending dari semua drama korupsi di sini,” ujarnya.

34 Koruptor Calon Kepala Daerah 

Sementara itu, kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan lembaganya terus memeriksa 90% calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Menurutnya untuk menyebut menyebutkan untuk benar-benar menersangkakan mereka, memerlukan persetujuan pimpinan KPK lainnya.

"Saya belum dapat izin dari 4 pimpinan lain. Kalau 4 pimpinan lain tidak setuju kan ya nanti dibicarakan. Nanti kolektif kolegial mungkin. Nanti akan kesepakatan bersama, apa diumumkan sebelum atau sesudah pilkada. Itu yang kita sampaikan," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/3) lalu.

Tetapi, Agus kemudian mengungkap KPK tidak sembarangan dalam mentersangkakan seseorang. Informasi dari PPATK menjadi salah satu bukti yang dikantongi KPK.

"Jadi selalu kalau kami naikkan ke penyidikan itu dasarnya pasti kuat. Salah satunya informasi dari PPATK. Dan PPATK sudah menyampaikan kepada kami laporan hasil pemeriksaan. Kalau nggak salah 368 laporan. Hasil analisanya (KPK) 34 (terindikasi korupsi). Itu pasti akan jadi bahan kami untuk kemudian menindaklanjuti semua kasus yang ada di KPK," tutur Agus.

Sebelumnya dalam sambutan di Rakernis Bareskrim, Agus menyebut ada sejumlah calon kepala daerah di pilkada serentak yang 90 persen berpotensi menjadi tersangka.

"Informasi yang kami dapatkan saat ini ada beberapa calon yang maju di Pilkada 2018 itu 90 persen lebih akan menjadi tersangka. Maksudnya beberapa orang yang 90 persen itu akan menjadi tersangka," tegas Agus dalam Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3) lalu. Calon kepala daerah yang disebut 90 persen akan berstatus tersangka itu, menurut Agus, berada di sejumlah daerah, seperti Jawa dan di luar Jawa. (Salimah)

Add comment

Security code
Refresh