Hukum
Hoax Presiden Jokowi dan PKI (Ist)

JAKARTA- Hoax kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) jelas merupakan kerja politik oleh pihak-pihak yang disengaja (by design) untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Bisa dilakukan oleh pendukung partai-partai politik, bisa juga oleh kelompok profesional yang dipekerjakan sebagai pihak yang bertugas melemahkan legitimasi kepemimpinan Jokowi. Sebagai bagian dari bentuk tindakan pelanggaran hukum, penyebar hoax harus ditindak secara hukum. Demikian, Hendardi, Ketua SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/3).

“Paralel dengan langkah penegakan hukum, edukasi publik untuk meningkatkan literasi media menjadi tugas banyak pihak. Publik bahkan dituntut menjadi bagian dari pemberantas hoax dengan senantiasa kritis membaca dan menyimak berita, tidak menyebarkan hoax, dan melaporkan pihak-pihak yang memproduksi hoax, karena hoax adalah sampah demokrasi,” katanya.

Namun demikian, menurutnya cara polisi merespons kegelisahan Jokowi tidak boleh kontraproduktif yang akan  menunjukkan institusi Polri berpolitik. Polri harus memastikan penindakan atas penyebar hoax dan jejaring intelektualnya murni berdasarkan fakta-fakta peristiwa.

“Langkah itu pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak terjadi generalisasi penindakan, yang justru akan melemahkan independensi dan netralitas Polri,” katanya.

Pendekatan preventif yang demokratis menurutnya bisa menjadi pilihan Polri dalam bersikap, karena pendekatan represif yang tidak terukur hanya menyenangkan penyebar hoax dan kekuatan-kekuatan yang mempolitisasi isu PKI di tengah kontestasi politik.

“Karena pendekatan represif ini pula yang justru akan mengoyak dukungan kelompok pro-demokrasi pada Jokowi dan mengikis elektabilitasnya saat kontestasti politik itu tiba,” katanya.

Sebelumnya, hoax stigmatif PKI atas Presiden Joko Widodo kembali mendapat respons. Jokowi menyatakan kekesalannya terkait dengan tuduhan bahwa dirinya diidentikkan sebagai pendukung PKI dan membiarkan kader-kader PKI bangkit dengan kata ‘gebuk’ Rabu (14/3).

Sebagaimana diketahui ia mengingatkan, kepemimpinan Jokowi menghadapi serangan serius stigma mendukung PKI dan membiarkan kader-kader PKI bangkit dan menduduki sejumlah jabatan strategis.

“Sejak menjelang Pemilu 2014, isu ini terus dihembuskan oleh lawan politik Jokowi yang secara sistematis akan berpotensi melemahkan elektabilitas Jokowi pada 2019,” katanya.

Bagaimanapun menurutnya, di era pascakebenaran (post-truth era), hoax yang diproduksi secara sistematis dan berkelanjutan akan dianggap kebenaran oleh para pembaca/penerima pesan.

“Karena itu ekspresi Jokowi dapat dipahami sebagai upaya menolak pengarusutamaan (mainstreaming) hoax PKI itu agar tidak menjadi kebenaran palsu,” katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh