Hukum
Aksi Rakyat mendukung gugatan terhadap UU MD3 di Mahkamah Konstitusi Kamis (16/3)

JAKARTA- Rumah Perjuangan Kita (RPK) ikut serta mendukung aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang MD3, pada 15 Maret 2018 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (15/3). Aksi ini melibatkan para demonstran yang tergabung dalam wadah Presidium Rakyat Menggugat (PRM).

Kuasa Hukum PRM, Rinto Wardana beserta timnya pada hari ini memasukkan gugatan terkait 3 pasal ke MK yaitu Pasal 73, 122 dan 245 Undang-Undang MD3. Ketiga pasal tersebut akan diuji materi sebagai bahan pertimbangan MK untuk dibatalkan karena dapat membungkam kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sejak jam 09.00 pagi para demonstran telah berdatangan dan memenuhi area di depan gedung MK. Massa demonstran terkonsentrasi disekeliling mobil komando sambil  melakukan orasi diselingi nyanyian dan seruan yel yel menolak revisi UU MD3. Ada juga performa tarian Kabasaran dari Minahasa yang merupakan tarian perang sebagai ekspresi simbolis bahwa rakyat melawan revisi UU MD3.

Setelah Kuasa Hukum dan tim pengacara RPM keluar dari dalam gedung MK dan memberikan penjelasan kepada para demonstran maka aksi dilanjukan dengan melakukan long march ke area di seputaran patung kuda.

Massa demonstran berbaris dan mulai berjalan beriringan dengan tertib sambil membawa bendera merah putih dan poster yang isinya menolak revisi UU MD3. Iringan ini berjalan dengan penuh semangat sambil bernyanyi dan menyerukan yel yel.

Ellen Hermin S, Ketua Umum menegaskan bahwa RPK mendukung aksi unjuk rasa ini sebagai salah satu wujud dari misi kami yaitu untukmeluruskan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan yang sesuai dengan amanat penderitaan rakyat dalam peningkatan penghidupan rakyat banyak sebagai penggerak utama kemajuan bangsa dan negara.

“Wakil rakyat seharusnya tidak perlu takut terhadap kritik karena itu adalah salah satu konsekuensi dari jabatan yang diemban. Justru dengan adanya kritik dari rakyat tentunya akan membuat seorang wakil rakyat bisa mengintrospeksi diri dan berusaha menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” katanya.

Menurutnya, kalau sudah tidak mau dikritik berarti wakil rakyat bukan mewujudkan aspirasi rakyat lagi tapi menjadi "boss" dari rakyat yang memilihnya," tandas Ellen. (Debby J. Manthey)

Add comment

Security code
Refresh