Hukum
Aksi Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemberantas Korupsi (FKPK), Kamis (22/3) menuntut Kejakasaan Tinggi (Kejati) Lampung menangkap Ketua KONI Ridho Ficardo karena dugaan korupsi dana KONI senilai Rp55 miliar yang berasal dari APBD untuk PON 2016. (Ist)

BANDAR LAMPUNG- Forum Komunikasi Pemberantas Korupsi (FKPK) menuntut Kejakasaan Tinggi (Kejati) Lampung menuntaskan perkara dugaan korupsi dana KONI senilai Rp55 miliar yang berasal dari APBD untuk PON 2016.

Diketahui bahwa perkara tersebut sudah sampaik masuk taham penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016.

"Kami menuntut Kejati Lampung untuk menyelesaikan kasus tersebut dan segera periksan Ridho Ficardo selaku ketua KONI Lampung. Tangkap Ridho sebagai ketua KONI supaya rakyat tahu kemana saja dana Rp 55 Miliar itu," kata  Kordinator Aksi Isnan Subekhi di Bandarlampung, Kamis.

Kasus ini sudah cukup lama, terhitung sejak bulan Mei 2017 telah dilakukan penyelidikan dan sebelumnya telah dlakukan pengumpulan data serta pengumpulan bukti.

Pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat sudah dilakukan.

Namun, sampai dengan bulan Maret 2018, Kejati Lampung tidak ada progren perkembangan penyidikan padalah surat penyelidikan telah dibuat. Selain menjadi ketua KONI Lampung saat itu M Ridho Ficardo juga merupakan Gubernur Lampung dan merangkap jabatan Kepala Daerah.t

Perlu diketahui pejabat struktural dan pejabat publik sebagai ketua umum KONI telah melanggar Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,  artinya betapa mudahnya uang rakyat dijarah.

“Setelah beberapa pengurus KONI Lampung diperiksa, sungguh aneh saja kalau Kejaksaan Tinggi Lampung terkesan mendiamkan kasus ini dan oleh karenanya tidak ada pilihan lain Kejaksaan Tinggi Lampung harus segera mempercepat pemeriksaaannya pada Ridho Ficardo sebagai Ketua KONI," kata dia.

Kasus ini harus segera diselesai, agar terang benderang apakah Ridho Ficardo selaku Ketua KONI dan pengurus lainnya korupsi atau tidak.

Saat itu, situasinya sangat miris bagi atlet PON Lampung, dengan anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat, tetapi banyak hal yang di keluhkan oleh para atlit kontingen PON Lampung, dimana para atlet ini harus prihatin dengan asupan makanan dan lauk pauk yang seadanya yang tidak sesuai dengan porsi makanan sebagai atlit olahragawan dan akomodasi yang tidak standar bagi atlet olahragawan yang akan bertanding.

Hasilnya adalah perolehan medali untuk Lampung di PON XIX Jawa Barat menurun dari PON sebelumnya padahal dana PON XIX Jawa Barat tersebut naik berkali lipat dari PON sebelumnya.

Disisi lain, pergantian pimpinan KEJAKSAAN TINGGI di Lampung baru-baru ini meninggalkan rumor kurang sedap.

Informasi yang didapat bahwa, ada dugaan kasus ini akan segera dihentikan oleh kepala kejaksaan yang baru, jika ini benar adanya maka ini merupakan kegilaan luar biasa.

"Rakyat sudah diperas membayar pajak tapi uangnya malah dikorup dan aparat penegak hukum hanya membiarkan," kata dia.

Pergantian pimpinan Kejati di Lampung harus menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi dalam hal integritas dan komitmen pemberantasan korupsi di Lampung.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam aksi ini FKPK menyampaikan tuntutan, mendesak Kejati Lampung melanjutkan proses hukum dugaan korupsi KONI Lampung dengan segera menetapkan tersangka dan mendesak Kejaksaan Lampung memeriksa Ridho Ficardo selaku Ketua KONI Lampung terkait dugaan korupsi KONI  Lampung senilai 55 Miliar. (Salimah)

.

Add comment

Security code
Refresh