Hukum
Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Ist)

JAKARTA- Para pidana korupsi yang sudah menjalani masa hukuman seharusnya tetap memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu 2019. Karena memilih merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin oleh negara. Hal ini disampaikan Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (6/4).

“Saya kira kurang adil jika para koruptor yang sudah menjalankan hukuman diakhiri hak dipilih dalam Pemilu. Sebab hal ini terkait dengan hak asasi. Kalau dia sudah menjalani hukuman, maka semestinya hak politiknya bisa dipulihkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa esensi dari hukum adalah merubah sikap dan perilaku seseorang menjadi lebih baik dan tidak melakan kejahatannya lagi.

“Kan itulah salah satu esensi mengapa adanya hukuman itu. Diasumsikan bahwa setelah menjalani hukuman di rumah tahanan, seseorang akan mengalami perubahan sikap dan perilaku. Dia menjadi pribadi yang baru untuk hidup kembali dalam dan bersama masyarakat. Sehingga harus dipulihkan juga hak politiknya dalam Pemilu, untuk memilih dan dipilih,” katanya.

Masyarakat boleh marah, membenci dan mengutuk kejahatan korupsi seseorang namun apabila telah menjalani hukuman, masyarakat harus bisa menerima kehadiran orang tersebut di luar penjara.

“Saya kira, kita boleh benci, marah, bahkan mengutuk kejahatan korupsinya. Tapi jika seseorang telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan karena satu kasus kejahatan korupsi yang dia lakukan, maka mestinya hak politiknya bisa dipulihkan,” katanya.

Hak politik menurutnya tidak boleh dimatikan secara permanen karena merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia yang dijamin oleh undang-undang dan wajib dilaksanakan negara dan masyarakat.

“Bisa juga pemulihan hak politik itu diatur juga dalam kurun waktu tertentu. Tapi kupikir tak boleh dimatikan permanen hak politik seseorang, sebab hak politik itu juga adalah hak asasi yang tak boleh dimatikan atau diakhiri secara permanen,” tegasnya.

Masyarakat juga mempunyai hak untuk memilih dan tidak memilih orang yang pernah menjalani hukuman penjara karena korupsi. Oleh karena itu, latar belakang seseorang harus dibuka secara lengkap dan luas diketahui masyarakat.

“Soal kemungkinan orang ini terpilih lagi dan lalu berkuasa biarlah itu diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dan dalam Pemilu, latar belakang orang yang bersangkutan tak boleh juga ditutup-tutupi, malah harus dibuka agar masyarakat tahu,” katanya

Hal inilah yang disebut dengan ‘kampanye negatif’. Masyarakat harus tahu bahwa orang tersebut dimasa lalu pernah melakukan kejahatan korupsi. Atas dasar itu, biarlah rakyat menentukan apakah akan memilih yang bersangkutan atau tidak.

“Saya memahami bahwa ada potensi yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan korupsi lagi jika kembali berkuasa. Itulah kekuatiran banyak orang. Makanya harus diawasi dan dibuat mekanisme supaya hal itu tidak terjadi atau dihalangi agar tak terjadi,” katanya.

Namun sekali lagi Jeirry Sumampow mengingatkan, mematikan hak politik untuk dipilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah solusi yang tak manusiawi dan tidak bermartabat. Penyelesaian seperti itu rasanya kurang bijak dan etis karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang harus dihargai dan dihormati dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh