Hukum
Ilustrasi narapidana (Ist)

JAKARTA- Siksaan penjara harus jadi peringatan keras bagi semua pelaku kekerasan seksual yang masih berkeliaran mencari mangsa dan belum tertangkap. Para Predator (pemangsa) itu adalah para pencabul, pemerkosa, pelaku paedofilia (pemerkosa anak kecil), pelaku insest (hubungan seks dengan anak) dan berbagai penyimpangan kejahatan seks lainnya.

Sepanjang setahun 2017 tercatat setidaknya 173 perempuan Indonesia meninggal akibat kekerasan seksual dan pembunuhan dan kasus kekerasan yang dilaporkan juga meningkat 90.000 kasus. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik sebelumnya mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. LBH Apik menghitung setidaknya ada 573 kasus kekerasan seksual pada 2015. Angka ini melonjak menjadi 854 kasus pada 2016.

Sudah banyak pelaku kejahatan seks sedang menjalani hukuman di masing-masing penjara seluruh Indonesia dijerat ayat-ayat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak). Namun pertanyaan besarnya mengapa korban terus bertambah. Kemungkinan besar para pelaku buta atas hukuman yang akan menimpa dirinya.  Atau mungkin karena memiliki uang dan kekuasaan.

Memang sebagian besar predator yang belum terjerat hukum karena memiliki uang banyak dan kekuasaan. Sebuah contoh yang sedang ramai dipersoalkan masyarakat adalah seorang gubernur sebuah provinsi melakukan kekerasaan seksual dan sampai sekarang tidak tersentuh hukum. Bahkan gubernur ini sekarang sedang mengajukan diri kembali untuk memimpin pada periode 5 tahun kedua di provinsinya.

Siksaan Dalam Penjara

Gubernur itu mungkin belum tahu bagaimana kehidupannya kelak di dalam penjara sebagai pelaku kekerasan seksual. Kehidupan di dalam penjara, adalah pengalaman berat bagi para narapidana. Namun yang paling berat dan pahit dialami para narapidana pelaku kejahatan seksual. Karena kejatahan mereka yang paling dibenci oleh sesama narapidana. Dipastikan, pelaku kekerasan seksual di dalam penjara mendapatkan siksaan khusus sendiri dari narapidana lainnya di masing-masing penjara.

Rudi, seorang alumni Penjara di Jakarta menceritakan bagaimana seorang pemerkosa disiksa bergantian oleh sesama narapidana.

“Minggu-minggu pertama sudah pasti ditelanjangin dan digebukin rame-rame. Setiap hari secara bergantian ‘barang’ nya di kasih balsem atau cabe. Disuruh merayap keliling lapangan. Tapi dibiarin tetap hidup dan merasakan siksaan. Kami paling benci dengan pemerkosa. Penjara pasti membuat dia kapok,” tegasnya.

Menurutnya selain mendorong keberanian para korban kejahatan seksual untuk melapor pada yang berwajib, penting juga mensosialisasikan kehidupan para narapidana pelaku kejahatan seksual di dalam penjara.

“Kalau masyarakat tahu bagaimana perlakuan kawan-kawan napi di dalam penjara pasti tidak ada yang berani coba-coba,” katanya.

Lain lagi kesaksian Albert alumni salah satu penjara di Lampung. Menurut kesaksiannya, seorang pelaku paedofil akan melewati hari-harinya yang bisa membuatnya gila.

“Sudah protap ditelanjangi dan digebuk bergantian. Tapi yang paling hina adalah disuruh makan dan minum kotorannya sendiri. Belum lagi disuruh ‘melayani’ para narapidana secara bergantian. Bagi para narapidana, berhubungan seksual dengan anak kecil adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai masuk penjara karena melakukan kejahatan seksual. Karena para narapidana di dalam penjara  tidak akan membiarkan mereka menjalani hukuman dengan tenang.

“Boleh saja dia mantan pejabat  di luar penjara dan punya uang banyak. Tapi dalam penjara, seorang pemerkosa, paedofil, pencabul, siapapun dia,-- akan mengalami hidup yang sangat berat dan tak terlupakan,” ujarnya.

Menjerat Pemangsa

Untuk menjerat para predator (pemangsa) pelaku kekerasan seksual sebenarnya sudah ada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pelaku pemerkosaan dijerat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga ditegaskan, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Para pelaku hubungan seks dengan anak dibawah umur (paedofil) akan dijerat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak).

Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pada Pasal 76E ditegaskan, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman dari perbuatan diatas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijerat dengan ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Dalam Pasal 287, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan pada ayat

(1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pada Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan pada ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Pada ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Bagi pelaku pencabulan dijerat dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. (Web Warouw/ Salimah)

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh